ASEAN capai konsensus untuk akhiri krisis politik Myanmar, namun diminta 'berani jatuhkan sanksi'

Pertemuan ASEAN di Jakarta yang membahas krisis Myanmar dianggap sudah menghasilkan kemajuan besar untuk mengatasi persoalan negara itu.

Salah satu yang diapresiasi adalah kesediaan militer Myanmar mempersilakan utusan khusus ASEAN bertemu kelompok Aung San Suu Kyi, yang dikudeta.

Meski begitu, Indonesia dinilai perlu jadi yang terdepan memastikan implementasi kesepakatan ASEAN, termasuk penjatuhan sanksi jika militer Myanmar mengabaikan komitmen mereka.

Negara-negara Asia Tenggara sejak awal dibatasi prinsip non-intervensi saat mendorong penghentian kekerasan dan sengketa politik Myanmar, menurut Dinna Prapto Raharja, mantan utusan Indonesia untuk Komisi HAM ASEAN.

Namun Dinna menganggap pertemuan ASEAN di Jakarta, Sabtu lalu, secara cermat dan berhati-hati membuat upaya penyelesaian konflik Myanmar 'maju beberapa langkah ke depan'.

"Prinsip ASEAN berbeda dengan pendekatan umum di tingkat internasional. Negara besar biasanya menjatuhkan sanksi langsung atau menyingkirkan negara berkonflik dari pergaulan internasional," kata Dinna via telepon, Minggu (25/04).

"ASEAN sejak awal difungsikan untuk menjaga stabilitas kawasan, jadi pendekatannya tidak bisa keras melainkan bertahap.

"Merujuk konsensus yang dibuat, peran utusan khusus ASEAN untuk Myanmar penting sekali. Tugasnya mengunjungi semua pihak yang terlibat dalam krisis Myanmar. Ini kemajuan besar," ujar Dinna.

Militer Myanmar di bawah Jenderal Min Aung Hlaing pada 1 Februari lalu melancarkan kudeta terhadap pemerintahan sah hasil pemilu.

Sejak pengambilalihan kekuasaan itu, militer Myanmar dituding bertanggung jawab atas kematian sekitar 700 warga sipil yang menentang kudeta.

Militer Myanmar juga menjadikan pimpinan pemerintahan sebelumnya, salah satunya Aung San Suu Kyi, sebagai tahanan politik.

Akses informasi pun mereka tutup, antara lain dengan memutus internet dan menutup sejumlah media massa.

Menurut Dinna, kesediaan militer Myanmar mengizinkan utusan khusus ASEAN bertemu penentang kudeta adalah keberhasilan forum diplomatik di Jakarta.

"Kalau situasi tidak baik, Jenderal Min Aung Hlaing pasti menolak itu. Kalau dia membuka diri untuk dikunjungi, artinya ada satu langkah maju.

"Tinggal bagaimana utusan khusus ASEAN menginformasikan kepada publik apa yang terjadi di Myanmar dan apa saja yang sudah dia upayakan," kata Dinna.

Pertemuan ASEAN di Jakarta sepakat bahwa kekerasan antara warga sipil dan aparat keamanan harus dihentikan.

Kesepakatan lainnya adalah soal dialog damai antarpihak di Myanmar yang difasilitasi utusan khusus ASEAN.

Walau belum jelas siapa yang akan menjadi utusan khusus ASEAN, pejabat ini disepakati akan datang ke Myanmar untuk bertemu semua pihak yang bertikai.

Dia juga akan berjumpa dengan Pemerintahan Persatuan Nasional (National Unity Government, NUG), kelompok berisi menteri dan pejabat yang dikudeta, yang dianggap mewakili rakyat sipil.

Poin konsensus berikutnya adalah kesediaan militer Myanmar membuka akses untuk bantuan kemanusiaan.

Walau akhir krisis ini bergantung pada niat militer dan kelompok sipil, eks Duta Besar Indonesia untuk Myanmar, Ito Sumardi, menilai peran utusan khusus juga akan sangat menentukan.

"Tekanan dunia internasional sudah begitu besar, Min Aung Hlaing lebih memilih ASEAN yang lebih mengedepankan non-intervensi. Kedatangannya kemarin sinyal kuat bahwa mereka sangat terdesak," kata Ito.

"Junta militer tidak bisa menetapkan agenda mereka karena pasti tidak akan disetujui NUG. Di sini utusan khusus akan pertimbangkan langkah apa yang bisa diterima dua pihak.

"Dia menjadi mediator. ASEAN mengontrol ini lewat ketua

Bagaimanapun, ASEAN perlu mematok target implementasi atau menjatuhkan sanksi jika militer Myanmar berkelit dari hasil kesepakatan di Jakarta, kata Indria Fernida dari Asia Justice and Rights (AJAR).

Indria juga terbagung dalam gerakan Milk Tea Alliance Indonesia yang menentang kedatangan Jenderal Aung Min Hlaing ke Jakarta.

"ASEAN harus berani menjatuhkan sanksi atas keanggotaan Myanmar jika mereka tidak mau menjalankan konsensus. Sanksinya bisa bersifat sementara sampai militer Myanmar mau menepati kesepakatan," kata Indria.

"Yang jelas harus ada langkah yang memastikan kesepakatan ASEAN ini bisa berjalan," ucapnya.

Selain itu, Indria juga mendesak ASEAN memastikan pertanggungjawaban atas kematian ratusan warga Myanmar pascakudeta. Tanpa ini, menurutnya, rantai kekerasan di Myanmar bisa terus berulang.

Meski pertemuan di Jakarta dinilai menelurkan keputusan positif untuk krisis Myanmar, kekerasan di negara itu hingga kini masih terus berlangsung.

Merujuk laporan jurnalistik Myanmar Now, setidaknya satu warga sipil tewas di Mandalay saat pertemuan ASEAN berlangsung di Jakarta, Sabtu lalu.

Adapun menurut laporan media The Irrawaddy, pada hari yang sama setidaknya dua tentara Myanmar tewas dalam pertempuran dengan Tentara Pembebasan Nasional Karen.

Kelompok ini sejak puluhan tahun menuntut kemerdekaan etnis Karen dari Myanmar.