Presiden Jokowi tunjukkan pertumbuhan sektor pertanian, petani: 'Hilang harapan rasanya'

Presiden Joko Widodo menunjukkan pertumbuhan sektor pertanian sebagai penopang pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua, yang disebut seorang peneliti sebagai "agak misleading".

Di lapangan, kondisinya berat karena petani sulit mendistribusikan hasil produksinya. Seorang petani sayuran di Wonosobo, Jawa Tengah mengaku sudah pada tahap "hilang harapan" ketika hasil panennya terbuang sebanyak 60%.

Sementara, Wakil Ketua Komisi IV DPR yang menangani bidang pertanian menyampaikan pada pemerintah terkait keluhan para petani.

Awal pekan ini, Presiden Jokowi menunjukkan angka pertumbuhan sektor pertanian hingga 16,24%. Angka pertumbuhan ini disebutnya sebagai "penyumbang tertinggi pertumbuhan ekonomi nasional kuartal kedua".

Hal ini ditampilkan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu melalui akun resminya di Twitter.

Unggahan ini kemudian mendapat respons Kepala Riset Center for Indonesian Policy Study (CIPS), Felippa Amanta, melalui utasan di Twitter. Menurutnya, unggahan tersebut "misleading" karena Presiden Jokowi tak menjelaskan pertumbuhan yang dimaksud periode antarkuartal atau tahunan.

"Data Pak Jokowi itu tidak salah. Jadi memang, secara kuartal dari sektor pertanian memang tumbuh 16,24%. Cuma memang ini susahnya twit terbatas kata-katanya. Jadi memang tidak bisa memberikan konteks bagaimana pertumbuhan itu terjadi dan dampaknya ke petani," kata Felippa kepada BBC News Indonesia melalui sambungan telepon, Rabu (07/10).

Felippa merujuk pada data BPS yang menjelaskan terjadi pergeseran musim tanam. Akibatnya, panen yang seharusnya terjadi di kuartal pertama, bergeser ke kuartal kedua. Ini yang menyebabkan angka pertumbuhan sektor pertanian menjadi 16,24%.

"Jadi biasanya, kalau panen sekitar Februari atau Maret yang terhitung di kuartal pertama, kemudian, dia agak mundur ke April, sehingga terhitungnya ke kuartal kedua," kata Felippa.

Ia menambahkan, pergerakan pertumbuhan sektor pertanian ini sebagai sesuatu yang "terjadi secara alami".

"Jadi pertumbuhan itu, mungkin bisa diatribusikan bukan dari intervensi-intervensi yang menggenjot pertanian, tapi memang terjadi secara alami, karena ada pergeseran musim tanam itu tadi," katanya.

Menurut Felippa, petani adalah aktor yang paling terdampak pandemi virus corona. Di satu sisi, harga produksi petani meningkat seperti pembelian pupuk, pestisida dan bibit, di sisi lain, harga jualnya ambruk karena pasarnya ikut terdampak pandemi.

"Karena ada PSBB, banyak hotel, restoran, katering tutup, jam operasi pasar juga terbatas, daya beli masyarakat juga berkurang, sehingga masyarakat cenderung mengalihkan konsumsi mereka ke makanan-makanan yang lebih murah. Mungkin makan beras saja, dan nggak makan buah dan sayuran," tambah Felippa.

Sayuran terbuang 60%

Analisis ini diakui Somairi, petani sayuran dari Wonosobo, Jawa Tengah. Sejak pandemi Covid-19 melanda, panen sayuran petani berusia 51 tahun itu terbuang hingga 60%, karena tidak terserap pasar.

"Kalau kemarin-kemarin itu, sawi banyak yang tetap di ladang, karena yang terjual sedikit sekali. Kalo persentasenya 60% itu terbuang. Harganya sudah murah, tidak terjual semua. Kemudian cabe. Begitu juga, akhirnya tidak terawat juga, karena harga jualnya cukup rendah," kata Somairi kepada BBC News Indonesia, Rabu (07/10).

Kakek dua cucu ini menjadi tulang punggung hampir seluruh anggota keluarganya. Namun, modal untuk bertanam sudah ludes. Ia bertahan hidup sehari-hari dari apa yang ditanam, termasuk dua karung beras dan beberapa botol minyak goreng yang didapat dari bantuan pemerintah setempat selama sembilan bulan masa pandemi.

"Ya kalau soal sekedar makan, di pedesaan, itu kan sayur-sayur kan masih ada, tapi untuk kebutuhan yang lain, untuk usaha yang lain itu ya relatif tidak bisa," tambah Somairi.

Harga produksi pertanian, khususnya holtikultura atau sayur-sayuran, disebutnya babak belur di pasaran. Harganya tak sebanding dengan biaya produksi seperti membeli bibit, pupuk, pestisida, pengolahan lahan, perawatan dan panen. Itulah yang membuat Somairi tekor.

Untuk produksi sawi, misalnya, membutuhkan biaya Rp6 juta, tapi nilai jualnya hanya Rp2 juta - Rp3 juta. Itu pun tidak semuanya terjual, yang pada akhirnya "dibiarkan di lahan untuk kembali menjadi pupuk".

"Yang terbayang modal habis, kerugian, tidak bisa bercocok tanam lagi. Terbayangnya seperti itu. Hilang harapan rasanya. Benar-benar mengerikan sebetulnya," kata Somairi.

Krisis yang dialami petani ini merupakan fenomena umum yang saat ini melanda di sentra penghasil sayur-sayuran, Wonosobo, kata Somairi.

Sulit cari pupuk subsidi

Hal serupa dikeluhkan Kusnan, 43 tahun, petani di Tuban, Jawa Timur, yang menanam jagung di lahan seluas satu hektare milik sendiri. Kata dia, saat ini para petani kesulitan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Di sisi lain, harga jagung tak pernah naik sejak pandemi.

"Mulai Januari, setiap kali panen, itu malah (harganya) menurun, tidak ada peningkatan," katanya.

Di musim kemarau, petani juga harus merogoh kocek lebih dalam lagi, karena perlu untuk menyewa mesin diesel untuk memompa air ke lahan. "Produksi per hektare lebih tinggi karena air, kita ambil dari sumur bor," jelas Kusnan.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), sejumlah subsektor pertanian mengalami peningkatan pertumbuhan seperti perkebunan seperti kopi, kelapa sawit, dan tebu.

Hal ini diakui oleh Sekretaris Umum DPP Serikat Petani Indonesia, Agus Ruli Ardiansyah. "Mungkin yang relatif naik itu sektor perkebunan, (misalnya) harga karet, itu relatif lebih baik," katanya.

Agus meminta pemerintah memperhatikan subsektor hortikultura khususnya sayuran yang harganya jatuh di pasaran. Serupa dengan permintaan Somairi dan Kusnan, ia menginginkan pemerintah melakukan intervensi terhadap harga sayuran, sehingga tidak merugikan petani.

BLT disusulkan untuk beli produk petani

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi IV DPR yang menangani bidang pertanian, Hasan Aminuddin, menilai pemerintah perlu mengubah cara memberikan bantuan kepada masyarakat di tengah pandemi. Salah satunya, mengubah kebijakan bantuan langsung tunai, digantikan dengan membeli hasil pertanian.

"Cabut itu bantuan duitnya yang tidak mendidik kepada raykat. Beli lah hasil bumi itu dari rakyat, kembali kepada rakyat, toh akhirnya dibeli duit untuk konsumsi perut," kata Hasan kepada BBC News Indonesia, Rabu (07/10).

Politikus dari Partai NasDem juga menepis terkait harga produk pertanian di pasaran, yang dikatakan bukan semata tanggung jawab kementerian pertanian. "Kementan itu tugasnya, tupoksinya adalah pada produksi. Persoalan harga itu adalah persoalan kementerian yang lain," katanya.

Tahun ini, Kementerian Pertanian menghabiskan anggaran untuk subsidi pupuk Rp29,76 triliun, yang menurut petani bisa dianggarkan untuk mensubsidi harga pasar. Menurut Hasan, hal ini "sering disampaikan kepada Kementerian Pertanian".