Nasib petani durian Tapanuli Utara bertahan hidup setelah bencana banjir-longsor – 'Warga bisa terjebak dalam kemiskinan baru'

Kerusakan jembatan hingga lahan pertanian akibat banjir-longsor menyebabkan para petani durian di Desa Sibalanga, Tapanuli Utara, Sumatra Utara, merugi. Penanggulangan bencana yang keliru berpotensi menciptakan kemiskinan baru, kata pengamat.

Pinahot Panggabean menghentikan langkah. Ia menyingsingkan lengan baju, memegang seutas tali, lalu berjalan menyeberang sungai berarus deras sembari memikul hasil panen menggunakan sebelah tangan.

Pinahot, lelaki berusia 33 tahun, adalah petani durian di Desa Sibalanga, Kecamatan Adiankoting, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatra Utara.

Dia dan petani lainnya nekat menerobos sungai sedalam dada orang dewasa lantaran terpaksa.

Sebab, jembatan menuju ladang mereka hanyut diterjang banjir bandang pada 25 November 2025 lalu.

Di sisi lain, musim durian menjadi salah-satu harapan para petani untuk dapat menyambung hidup di tengah situasi yang serba sulit pascabencana.

Bagi Pinahot, risiko ini wajib diambil demi memenuhi tanggung jawabnya selaku suami sekaligus bapak dari dua anak yang masih sekolah.

"Sebenarnya takut tapi karena menanggung keluarga, harus dipaksakan. Sekarang di sini sudah susah sekali kehidupan masyarakat gara-gara hanyut jembatan ini. Soalnya jembatan ini jalur untuk mengangkut hasil dari ladang," ujar Pinahot usai menyeberangi sungai pada Minggu (28/12).

Bukan hanya jembatan, banjir dan longsor juga menyebabkan sejumlah ruas jalan rusak sehingga kendaraan tidak bisa melintas.

Hal itu memaksa para petani berjalan kaki menapak bukit sejauh 4 kilometer untuk membawa hasil panen.

Beberapa di antaranya mengalami lecet dan memar pada bagian pundak lantaran memikul beban berat.

"Sampaikan sama [Presiden] Prabowo biar cepat jembatan kami diperbaiki, biar bisa kami beraktivitas mencari kehidupan dan mencari nafkah ke ladang kami," ujar Pinahot kepada wartawan Nanda Batubara yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

Bencana lumpuhkan ekonomi warga

Durian adalah buah yang dihasilkan tanaman tropis dari genus Durio.

Salah-satu spesiesnya, yakni Durio zibethinus, umum ditemui di Sumatra dan Kalimantan.

Pohon ini bisa tumbuh di ketinggian 100-800 meter di atas permukaan laut.

Dengan karakteristik wilayah yang cocok, Sibalanga sudah lama tersohor sebagai desa penghasil durian asal Kabupaten Tapanuli Utara.

Ketika keadaan sulit seperti sekarang, warga memanfaatkannya untuk menopang hidup.

Sebagian hasil panen dijual, sebagian lagi disantap bersama keluarga di tenda-tenda darurat pengungsian.

Di tingkat petani Desa Sibalanga, durian rata-rata dihargai Rp10.000 per buah untuk ukuran besar dan Rp5.000 per buah untuk ukuran kecil.

Selain durian, petani di sini juga menghasilkan beraneka komoditas pertanian dan perkebunan lainnya, seperti beras, karet, cabai, getah kemenyan, dan lain-lain.

Kini, sumber penghidupan mayoritas warga Desa Sibalanga terganggu.

Lebih sebulan setelah banjir bandang dan tanah longsor, kondisi belum membaik.

Menurut petani durian lainnya, Zulkifli Hutabarat, bencana telah melumpuhkan sendi-sendi perekonomian mereka.

"Kami rugi di bidang kehidupan, dalam arti menyambung hidup. Sebanyak 80% warga kampung (berladang) ke sini, jadi untuk hasil bumi sampai sekarang terkendala. Sebulan lebih kami merasakan susahnya menggunakan tali untuk menyeberangkan hasil bumi," ujar laki-laki berumur 30 tahun ini.

Banjir bandang dan tanah longsor menyebabkan lebih 240 jiwa dari 60-an kepala keluarga di Desa Sibalanga mengungsi.

Beberapa di antaranya tinggal di posko penampungan, selebihnya memasang tenda darurat di tepi jalan atau menumpang di rumah kerabat.

Saat ini, pemerintah masih mempersiapkan puluhan unit hunian sementara (huntara) untuk penduduk Kabupaten Tapanuli Utara yang terdampak bencana. Lokasi hunian yang dimaksud berada di Desa Sibalanga.

Sementara untuk hunian tetap (huntap), otoritas akan membangun sebanyak 103 unit di atas lahan seluas 5 hektare di Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adiankoting. Jaraknya sekitar 16 kilometer dari Desa Sibalanga.

Untuk memenuhi kebutuhan perut sehari-hari, warga di posko pengungsian dan tenda-tenda darurat mengandalkan dapur umum yang suplai bahan pangannya bergantung pada bantuan pemerintah dan para dermawan.

Kondisi yang berkepanjangan ini membuat Dahlan Aritonang (54), seorang petani durian lainnya, khawatir akan masa depan mereka.

"Kami merasa takut dalam kehidupan kami di sini. Rasa takut kalau habis nanti bantuan yang diberikan pemerintah, kami makan apa? Itulah pikiran kami. Tidak mungkin bantuan terus berjalan," ujar Dahlan.

Sementara itu, Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat tidak berkenan memberi komentar perihal persoalan yang dialami petani durian di daerahnya.

Ribuan hektare lahan pertanian terdampak banjir

Berdasarkan data Pemkab Tapanuli Utara pada 21 Desember 2025, banjir dan tanah longsor telah menyebabkan 1.391 hektare lahan pertanian terdampak dengan nilai kerugian Rp69,2 miliar.

Banjir juga mengganggu sektor peternakan serta perikanan yang masing-masing mengalami rugi Rp843,3 juta dan Rp800,9 juta.

Sebanyak 58 ruas jalan, 18 unit jembatan dan 76 unit irigasi di Kabupaten Tapanuli Utara rusak.

Bencana juga menghancurkan 772 unit rumah penduduk, menyebabkan 14.033 orang terdampak dan 1.197 orang mengungsi.

Secara keseluruhan, kerugian akibat banjir dan tanah longsor di kabupaten ini mencapai Rp665 miliar.

Setelah tiga kali diperpanjang, masa Tanggap Darurat bencana di Provinsi Sumatra Utara dinyatakan berakhir pada 31 Desember 2025.

Setelah itu, Provinsi Sumatra Utara memasuki masa Transisi Darurat yang berlaku sampai akhir Maret 2026 mendatang.

Menurut Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, pihaknya telah mendata jumlah warga terdampak beserta kebutuhannya.

Saat ini, pemerintah daerah fokus menanggulangi kondisi pascabencana, termasuk menangani areal pertanian yang rusak.

"Insyaallah, kita masuk ke fase transisi. Seperti yang saya bilang tadi, percepatan penanggulangan pascabencana jadi poin penting," ujar Bobby saat memberikan keterangan di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Jumat (02/01).

"Korban bencana yang hari ini sudah terdata, kebutuhannya juga sudah kami data. Kebutuhannya itulah yang harus kami penuhi sekarang, baik rumah, infrastruktur, area pertanian, area usaha, UMKM atau dagangan mereka ini yang menjadi fokus kami sekarang," sambungnya.

Dengan berlakunya masa Transisi Darurat, lanjut Bobby, pihaknya bisa memakai anggaran yang ada.

Anggaran itu disebutnya untuk membantu memulihkan perekonomian masyarakat.

"Di masa transisi ini, artinya pascabencana, yang tadi rumahnya, lalu kebutuhan ekonominya, area-area pertaniannya, ini sudah bisa kami intervensi masuk menggunakan anggaran, kemarin belum," ujar Bobby.

Menurut Victor Rembeth dari Unsur Pengarah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemulihan sosial ekonomi warga terdampak bencana akan dilakukan pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pada masa Transisi Darurat yang berlaku setelah Tanggap Darurat berakhir.

Pada masa transisi, pemerintah akan melakukan kajian dengan metode JITUPASNA, akronim dari Kaji Kebutuhan Pascabencana.

Semua hasil pengkajian itu, termasuk aspek sosial ekonomi, kelak didata dalam Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).

Semua biaya pemulihan, menurut Victor, akan ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pada masa transisi, pemerintah fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar seraya mendata semua aspek untuk Tahap Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

"Semua data termasuk pemulihan sosial ekonomi seperti pertanian, perkebunan dan lainnya akan dibiayai APBN pada saat dokumen R3P sudah dibuat dan pembiayaan berbasis pada dokumen tersebut," ujar Victor, Senin (05/01).

Pada kesempatan berbeda, Victor menjelaskan bahwa hasil kajian JITUPASNA akan menjadi acuan BNPB untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak dengan proporsional. Caranya melalui metode Human Recovery Assessment (HRA).

"Jadi kebutuhan sosial, kebutuhan spiritual, kebutuhan pendidikan, kebutuhan pasar, kebutuhan ekonomi itu harus.

"Kita bukan hanya membangun rumah, kita membangun 'home', di mana mereka bisa beraktivitas lagi. Itu tiga bisa sampai enam bulan. Tergantung," ujarnya.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatra Utara pada 5 Januari lalu, terdapat total 1.803.549 jiwa terdampak dan 14.937 orang mengungsi akibat banjir bandang-tanah longsor di Sumut.

Sebanyak 367 orang meninggal, 205 orang terluka, dan 58 orang masih hilang.

Pemprov Sumatra Utara memperkirakan banjir bandang dan tanah longsor telah menimbulkan kerugian mencapai Rp9,98 triliun.

Di antara kerugiannya bersumber dari 38.878 hektare lahan pertanian serta 28.328 hektare perkebunan yang terdampak.

Kemiskinan baru dan penanggulangan bencana

Penanggulangan bencana yang keliru berpotensi menciptakan kemiskinan baru, kata pakar bidang kebencanaan sekaligus Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI), Avianto Amri.

Menurut Avianto, pemulihan sektor-sektor ekonomi lokal warga terdampak mestinya ditanggulangi sedini mungkin tanpa perlu menunggu masa Tanggap Darurat berakhir.

"Jika sumber penghidupan lambat dipulihkan, maka dampaknya bisa sangat serius dan jangka panjang. Warga bisa terjebak dalam kemiskinan baru, mereka bisa mencari pinjaman yang tidak sesuai, bisa hidup penuh utang atau menjual aset produktif mereka," paparnya pada Senin (05/01).

Selain menciptakan kemiskinan baru, Avianto juga mengingatkan dampak sosial lanjutan yang bisa timbul akibat lambatnya pemulihan sektor-sektor ekonomi lokal warga terdampak bencana. Di antaranya bisa memperlebar celah konflik horizontal.

"Misalnya anak-anak putus sekolah, mereka harus bekerja, ayah ibunya harus bermigrasi untuk mencari kerja. Banyak hal juga bisa meningkatkan konflik sosial, kekerasan domestik, kekerasan berbasis gender dan eksploitasi seksual," ujar Avianto.

"Ini berarti bencana tidak hanya merusak wilayah, rumah atau properti. Tapi juga memperlemah ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat untuk menghadapi bencana berikutnya," sambungnya.

Dalam penanggulangan bencana, lanjut Avianto, pemulihan mata pencaharian mestinya sudah direncanakan sejak awal.

Pemerintah perlu memetakan sektor-sektor ekonomi lokal yang terdampak, katanya.

Dia menambahkan, setiap kelompok masyarakat memiliki jalur pemulihan masing-masing dan pendekatan yang berbeda-beda.

Avianto menyarankan pemerintah agar menerapkan strategi penyaluran bantuan yang produktif. Contohnya memberikan dukungan benih, alat kerja, dan modal usaha kecil.

Pada masa transisi, skema cash for work juga berpeluang efektif untuk mendukung pemulihan ekonomi warga.

Misalnya saja memberdayakan atau mempekerjakan warga terdampak untuk membersihkan fasilitas-fasilitas umum hingga membuat sumur bor.

Pemulihan ekonomi dalam konteks bencana, kata Avianto, tidak bisa dilakukan dengan pola one size fits all dan bersifat top-down.

Sebab yang paling mengetahui cara untuk bangkit tak lain adalah warga sendiri. Sedangkan pemerintah berperan mendampingi.

"Hal ini perlu kita perhatikan, mengapa pemerintah memobilisasi personel-personel TNI, Polri atau ASN dari luar wilayah terdampak untuk dikaryakan. Padahal warga-warga ini juga bisa diberdayakan," ujar Avianto.

Selain diberdayakan, warga juga membutuhkan konsultasi dan diajak diskusi tentang opsi-opsi mata pencaharian atau kegiatan alternatif yang bisa memperkuat penghidupan mereka sehingga bisa kembali mandiri.

"Hal yang perlu kita hindari itu adalah solusi atau strategi yang serba instan, top-down, dan tidak partisipatif.

"Karena kembali, yang mengetahui proses pemulihan warga itu warga itu sendiri. Tidak bisa strategi atau solusi ini disodorkan begitu saja dan warga dipaksa," jelas Avianto.

Pemulihan sumber penghidupan warga, menurut Avianto, kerap luput dan belum menjadi prioritas dalam upaya penanggulangan bencana. Padahal hal ini berperan krusial dalam efektivitas penanggulangan bencana.

Bagi warga terdampak, kata Avianto, bencana tidak berhenti pada saat banjir surut atau rumah tuntas diperbaiki. Melainkan saat mereka bisa kembali hidup normal dan mandiri.

"Pada akhirnya pemulihan bencana tidak bisa diukur dari seberapa cepat proyek-proyek selesai, tidak seberapa cepat barang-barang bantuan dikirimkan atau rumah-rumah dibangun.

"Namun seberapa cepat dan adil dan juga seberapa banyak warga yang terlibat untuk bisa kembali dan hidup dari usaha mereka sendiri. Kembali, semua warga punya jalur pemulihannya masing-masing," tandasnya.

Wartawan Nanda Fahriza Batubara melakukan reportase dan menuliskannya.