Virus corona: Tim Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional Covid-19 dibentuk, ekonom ingatkan 'harus fokus' ke UMKM

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) menjadi salah satu sektor yang disorot dalam rapat perdana Satgas Pemulihan Ekonomi dan Transformasi Nasional Covid-19.

Sorotan tersebut diharapkan dapat menopang UMKM. Pasalnya, menurut ekonom, pertumbuhan ekonomi nasional sangat dipengaruhi oleh UMKM, namun belum diperhatikan maksimal oleh pemerintah.

Sektor ini, seperti halnya usaha lain juga sangat terdampak oleh pandemi virus corona, dengan kasus yang masih terus meningkat.

Pelaku usaha kecil sendiri berharap pemerintah membuka akses pasar termasuk permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat, langkah yang diyakini ekonom sebagai upaya awal pemulihan ekonomi nasional.

Satgas Penanganan Covid-19 yang dulu berada di bawah Presiden Jokowi, kini berada di bawah komando Komite Kebijakan yang dipimpin Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Satgas tersebut akan bekerja beriringan dengan Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.

Usai rapat perdana, Airlangga mengatakan, pemerintah akan tetap memprioritaskan belanja untuk kesehatan. "Strategi utama terkait dengan surveillance (pengawasan), tes lacak, kontak, dan isolasi itu terus dijalankan," katanya dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (21/07).

Airlangga menambahkan, pemerintah saat ini memiliki anggaran lebih dari Rp1.000 triliun untuk dibelanjakan sampai akhir tahun, termasuk untuk belanja daerah. Belanja yang diharapkan dapat memberikan dampak kepada masyarakat.

Selain itu, Airlangga menekankan pemerintah akan mempercepat realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk UMKM. "Juga realisasi dari pada program PEN, baik untuk UMKM maupun untuk sektor koorporasi," katanya.

Harapan pelaku UMKM

Usaha dalam berbagai sektor mengalami goncangan berat di tengah pandemi Covid-19. Banyak yang gulung tikar dan sebagian merumahkan karyawannya.

Sutrisna adalah pelaku usaha kecil asal Bandung, Jawa Barat yang menekuni usaha konveksi kaos dan jaket. Selama masa pandemi, produksi usahanya turun hingga 70%. Ia pun terpaksa merumahkan setengah jumlah pekerjanya semula 12 orang menjadi enam orang.

"Dulu, kalau untuk kaos produksi bisa 5.000-6.000 kaos. (Setelah pandemi) turunnya 70% lah," kata Sutrisna kepada BBC News Indonesia, Selasa (21/07).

Sutrisna menambahkan, keuntungan yang didapat selama masa pandemi tak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. "Saya kan rata-rata kewajiban itu, per bulan kurang lebih Rp15 juta. Ya, banyak tekornya. Tidak menutup.. Setengahnya dari Rp15 juta harus nombok," katanya.

Ia pun berharap mendapat suntikan modal dari pemerintah melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk memulihkan usahanya. Termasuk memberikan akses pasar, agar pesanan kembali normal.

Begitu pun yang dirasakan oleh Deni Sukmana, pelaku UMKM yang memproduksi sepatu di Bandung, Jawa Barat. Omzetnya turun hingga 70% selama masa pandemi.

"Kalau satu bulan itu 2000 pasang (sepatu). Tapi semenjak musibah wabah ini kita hilangnya 70%," katanya.

Deni bersyukur masih bisa menjalankan usahanya di tengah pandemi, meskipun harus merumahkan sejumlah karyawannya.

Agar bertahan, ia mengganti kulit menjadi sintetis sebagai bahan membuat sepatu, agar harganya lebih terjangkau. Ia juga harus meneluarkan kocek lebih dalam ketika ada pesanan, karena uang muka semulai dipatok 50% diturunkan menjadi 30%.

"Saya berharap banyak, secepatnya pandemi ini hilang, karena banyak yang membutuhkan, seperti pegawai saya juga," kata Deni kepada BBC News Indonesia, Selasa (21/07)

Saat ini, Deni berharap kembali mendapat KUR dari perbankan agar bisa mendongkrak produksi, termasuk penjualannya. "Nah, KUR saya sempat aktif, karena waktu itu, bukan berarti tidak lunas, ada gangguan, uang KUR dipakai. Nah, itu saya ingin KUR yang pantas eksis untuk di bumi pertiwi ini," katanya.

Momentum bangkitkan UMKM

Data tahun 2017 dari Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan sektor UMKM menyerap tenaga kerja hingga 97%, sekaligus penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 60%.

Jumlah UMKM yang tersebar di Indonesia sebanyak 62,9 juta unit yang meliputi perdagangan, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, pengolahan, bangunan, komunikasi, hotel, restoran dan jasa-jasa.

Pagu Program Pemulihan Ekonomi Nasional di masa pandemic untuk Koperasi dan UMKM yang disiapkan pemerintah sebesar Rp123,46 triliun. Namun, per 9 Juli lalu, anggaran ini baru terealisasi 6,82% atau setara Rp8,42 triliun. Salah satu program adalah Kredit Usaha Rakyat, tanpa jaminan.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati menilai selama ini sektor UMKM selalu dikesampingkan pemerintah. Padahal sektor ini yang bisa diharapkan menjadi penopang ekonomi nasional di masa pandemi.

"Karena mereka kecil-kecil dan lebih fleksibel juga untuk memenuhi protokol Covid. Tapi UMKM selama ini selalu menjadi anak tiri. Selalu tidak mendapatkan kasih sayang dari pemerintah," kata Enny kepada BBC News Indonesia, Selasa (21/07).

Hal yang perlu dibantu pemerintah untuk UMKM, kata Enny, antara lain akses terhadap kebutuhan bahan baku dan akses pasar. "Selama ini mereka tak punya akses pasar, tak punya tampilan yang memadai, tak punya informasi," katanya.

"Langkah program pemerintah harus fokus ke sana… (agar) kita mampu mentransformasikan struktur ekonomi kita yang lebih mengandalkan kekuatan dalam negeri dan juga produk lokal kita mampu melakukan substitusi, mengurangi ketergantungan impor, itu justru memperkuat sektor-sektor produksi kita," tambah Enny.

Enny ragu satgas pemulihan ekonomi ini bekerja efektif dalam mendongkrak pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Kuartal III bila tak punya terobosan yang jelas di sektor UMKM.

"Tapi kalau ada perubahan yang sangat mendasar. Itu akan justru menjadi momentum pandemi memperkuat sektor dalam negeri," kata Enny.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi pertumbuhan PDB di kuartal III, yang dimulai per Juli, akan tumbuh di kisaran 1,4%, atau melemah sampai minus 1,6%.

Sementara kuartal IV, pemerintah Indonesia berharap ekonomi mulai mencatatkan pertumbuhan 3,4%, atau paling sedikit 1%.

Jika pertumbuhan ekonomi minus dalam dua kuartal berturut-turut, maka bisa dikatakan Indonesia mengalami resesi, kata Sri Mulyani.

'Usaha menengah' butuh relaksasi

Sementara itu, Kamar Dagang Indonesia (Kadin) mencatat hampir seluruh sektor usaha selama masa pandemi mengalami pukulan keras, termasuk sektor garmen.

"Karena orang tinggal di rumah, pendapat kurang, otomatis berpengaruh," kata Wakil Ketua Umum Kadin, bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial, Anton Supit, kepada BBC News Indonesia, Selasa (21/07).

Anton mengaku belum bisa memprediksi seberapa besar pukulan pandemi terhadap sektor garmen di Indonesia. Tapi sebagai gambaran, ia mengatakan dalam usaha skala besar, ekspor sepatu Indonesia turun hingga 50%.

Umumnya, lanjut Anton, sektor usaha menengah mengalami kesulitan arus kas (cash flow), sehingga membutuhkan keringanan untuk membayar pajak, listrik, hingga membayar BPJS Ketenagakerjaan. "Seperti relaksasi BPJS. Sampai sekarang, belum signifikan dibantu. Padahal, membayar iuran BPJS besar juga itu," katanya.

Anton menekankan agar Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional memprioritaskan usaha yang masih berjalan jangan sampai tutup, agar tenaga kerjanya tidak di-PHK.

"Tapi untuk bisa mempertahankan pekerja ya tentu cash flow bermasalah. Kalau cash flow bermasalah bagaimana kita mempertahankan pekerja," kata Anton.