Covid-19 di Surabaya: Klaster RRI Surabaya tidak diumumkan ke publik untuk 'menjaga' privasi, epidemiolog: 'bisa perpanjang penularan'

Radio Republik Indonesia (RRI) Kota Surabaya, Jawa Timur, "tidak menyebutkan" kepada publik mengenai informasi bahwa sebanyak tujuh pegawainya sempat terjangkit Covid-19.

Kepala RRI Surabaya mengatakan langkah itu ditempuh untuk menjaga privasi, namun pakar epidemiologi mengatakan bahwa kurangnya transparansi dari tempat kerja pegawai yang terkena Covid-19 dapat menghambat pelacakan kontak orang-orang tersebut, sehingga dapat "memperpanjang" penularan.

Pada Selasa (07/07), Provinsi Jawa Timur mencatat 14.578 kasus positif Covid-19. Dari jumlah itu, 6.573 di antaranya berasal dari Kota Surabaya.

Menurut dokumen internal RRI Surabaya tertanggal 26 Juni 2020 yang dibaca BBC Indonesia, sebanyak tujuh pegawai RRI Surabaya terjangkit Covid-19.

Jumlah ini merupakan peningkatan dari yang pernah diumumkan Gugus Tracing Penanganan Covid-19 Jawa Timur pada awal Mei. Ketika itu disebutkan ada dua pegawai RRI Surabaya yang positif Covid-19. Namun perkembangan jumlah pengidap virus corona dari klaster RRI Surabaya belum diumumkan lagi.

Kepala Lembaga Penyiaran Publik RRI Surabaya, Sumarlina, menyebut data tersebut tidak diumumkan ke publik untuk menjaga privasi dan melindungi para pegawai tersebut.

Dia mengatakan hal tersebut dirasa penting lantaran pegawai RRI terkena Covid-19 pada awal-awal pandemi, Maret atau April, ketika stigma masyarakat terhadap pasien Covid-19 masih buruk.

"Kami tidak menyebutkan [ke publik] karena secara psikologis itu kan berpengaruh kepada kondisi lingkungan sosial masing-masing penderita," kata Sumarlina saat dihubungi BBC Indonesia pada Selasa (06/07).

"Apalagi di awal-awal [pandemi], semua orang ketakutan, panik, ini harus dihindari. Tidak boleh seperti itu. Tapi kalau ada yang bertanya ke RRI, kami jawab. Tiap orang yang ke sini saya jawab, seperti [BBC] tanya, 'RRI berapa yang terpapar Covid-19?' Saya jawab, 'sampai sekarang tujuh orang'. Tapi kalau di siaran kami tidak umumkan seperti itu."

Hal senada dikatakan Direktur Utama RRI, Mohammad Rohanudin.

"Jadi bagi kami bukan soal keterbukaan publik, ini bukan soal itu. Tapi bagaimana menjaga mereka, supaya mereka sehat dan tidak mem-publish [data-data pegawai yang terkena Covid-19], sehingga menjaga pribadi-pribadi mereka, apalagi mereka dalam keadaan sakit dan sebagainya," ujar Mohamad.

Bagaimanapun, keputusan RRI Surabaya untuk tidak mengungkap informasi soal hasil swab test dipertanyakan pegawai lembaga penyiaran publik tersebut. Menurut pegawai yang namanya enggan disebut itu, ketidakterbukaan informasi membuat ia "berprasangka sendiri."

Tujuh pegawai RRI Surabaya sempat positif Covid-19

Menurut Sumarlina, Kepala Lembaga Penyiaran Publik RRI Surabaya, ketujuh pegawai tersebut "bukan petugas lapangan, bukan penyiar, bukan reporter". Mereka adalah pegawai teknik dan pegawai struktural, jelasnya.

Dia mengungkapkan saat ini lima pegawainya sudah pulih.

Adapun dua pegawai saat ini sedang menunggu hasil swab test terakhir, karena untuk dinyatakan sembuh pasien Covid-19 harus menunjukkan tiga kali hasil negatif berdasarkan tes PCR atau tes swab.

"Dari [tujuh pegawai] yang dinyatakan positif, yang dua sekarang sudah dalam tes swab terakhir, hasil swab test terakhirnya belum turun. Yang satu [mantan pasien Covid-19] adalah pegawai struktural, dan ini sudah ikut rapat [virtual]," kata Sumarlina, yang menunjukkan komputernya kepada BBC Indonesia untuk menunjukkan rapat virtual yang sedang diikutinya.

"Yang tujuh orang itu [tes Covid-19] secara mandiri semua karena mereka merasa sakit, katanya dokter itu tipes dan sebagainya tapi tidak tahunya mereka positif [virus corona]," ujar Sumarlina, seraya menambahkan bahwa mereka terkena virus corona di bulan "Maret atau April."

Buntut dari adanya pegawai yang positif terkena virus corona itu, RRI Surabaya menggelar "satu kali rapid test untuk sebagian karyawan, kemudian dua kali swab test massal" bagi seluruh pegawai atau staf yang bekerja di sana, yang berjumlah 136 orang, kata Sumarlina.

Hasilnya, kata Sumarlina, "dari 136 semua hasilnya negatif, tinggal satu orang yang belum terkonfirmasi."

Swab test massal tersebut dilakukan tanggal 26 Juni dan 6 Juli. Kala itu RRI Surabaya berkoordinasi dengan Walikota Surabaya Tri Rismaharini.

Rapid dan swab test massal tersebut adalah proses contact tracing yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Surabaya begitu ditemukan ada pegawai RRI Surabaya yang positif Covid-19, kata Sumarlina.

"Karena teman-teman itu tidak berkontak dengan siapa, tidak tahu terpapar di mana, makanya dinamakan klaster RRI setelah ada 2 orang pertama [yang positif Covid-19 itu]," ujar Sumarlina.

RRI Surabaya kini memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah bagi semua karyawan dari tanggal 26 Juni sampai 12 Juli.

Menyoal keterbukaan informasi

Menurut seorang pegawai RRI Surabaya, hasil tes rapid tidak pernah diungkap kepada seluruh pegawai lembaga penyiaran publik tersebut.

"Tes rapid itu awal bulan Juni, satu bulanan yang lalu, itu kami tunggu hasilnya tidak ada. Jadi kami sudah datang ke kantor [untuk menjalankan tes], kami tunggu hasilnya tidak ada," kata seorang sumber di RRI Surabaya, yang minta agar namanya tidak disebut, kepada wartawan Roni Fauzan di Surabaya yang melaporkan untuk BBC Indonesia.

"Karena kami masih awam, [kami berpikir] kalau hasilnya positif pasti dihubungi. Jadi kami berprasangka sendiri, antara teman-teman satu dengan yang lainnya, [apakah orang] ini positif atau tidak," imbuhnya.

"Ini masih belum tahu hasil swab test kedua," katanya.

"Manajemen pun saya lihat, jawabannya juga kurang bisa memberikan jawaban buat kami, saya agak vokal karena ini sudah masih ranah pribadi."

Ia juga menyayangkan kenapa hasil swab test yang dilakukan di RRI Surabaya tidak diumumkan ke sesama karyawan, mengingat RRI Surabaya telah ditetapkan sebagai klaster penyebaran virus corona.

"Susah [bagi manajemen RRI] untuk benar-benar terbuka, tidak pernah ada rilis resmi dari manajemen, siapa yang sakit, siapa yang sedang dikarantina, atau apakah mereka sakitnya karena [virus] corona, tidak ada dari manajemen untuk menyampaikan [hal itu] ke publik jadi kondisinya seolah-olah tidak terjadi apa-apa, di RRI itu," katanya.

"Ini kan lembaga negara, lembaga publik. Kalau ada sesuatu yang tidak beres kan berarti bisa mencederai negara itu sendiri."

Miftah Faridl, ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Surabaya, mengatakan bahwa ketidakterbukaan informasi mengenai data penderita Covid-19, terutama yang bekerja di media adalah 'hal yang keliru.'

"Seharusnya, apalagi ini media, [mereka] mau terbuka bagaimana kondisi yang ada dalam kantor tersebut. Karena sekali lagi, kalau kita terus menutupi masalah Covid-19 ini, ini akan menjadi masalah pribadi, masalah individu. Sehingga memunculkan stigma, stereotype, dampak psikologis yang buruk bagi orang yang membawa virus ini," kata Miftah kepada wartawan Roni Fauzan.

"Ini berbicara soal protokol kesehatan protokol keselamatan bersama. Harus terbuka. Saya pikir ini bukan sesuatu aib, ini demi keselamatan."

'Bisa memperpanjang penularan'

Pakar epidemiologi dari Universitas Airlangga, Surabaya, Laura Navika Yamani, mengatakan bahwa secara umum kejujuran pasien Covid-19 soal riwayat aktivitasnya adalah kunci bagi kesuksesan contact tracing guna mengurangi penyebaran virus corona.

"Kalau [informasi] ditutup 'kan berarti tidak bisa contact tracing, kalau dari sisi epidemiologis, hambatan tracing itu ketika kasus itu tidak diungkap atau tidak jujur mengenai keberadaan kasus positifnya. Ini bisa memperpanjang penularan," kata Laura.

"Ketika ditemukan banyak kasus di lingkungan kerja, otomatis kita tidak perlu tahu asalnya dari mana, tapi yang perlu kita waspadai adalah adanya klaster dari tempat itu.

"Walaupun sumbernya bukan dari situ, tapi sudah terjadi penyebaran di daerah itu, artinya tempat kerja harus aware, siapapun yang kontak dengan kasus positif ini harus ditemukan, kemudian tracing, bukan hanya staf RRI [Surabaya] saja, tapi menjalar ke keluarganya, dan aktivitas apa saja yang dia lakukan dalam kurun waktu 14 hari terakhir," jelasnya.

Presiden Joko Widodo telah meminta jajarannya pada April lalu untuk membuka segala informasi yang berkaitan dengan penanganan virus corona,

"Jangan ada yang menganggap lagi kita menutupi. Tidak ada sejak awal kita menutupi masalah-masalah yang ada," kata Jokowi saat rapat kabinet terbatas saat itu.

Hal itu diutarakan Jokowi setelah ia mengatakan di awal pandemi Maret lalu bahwa beberapa data dan informasi terkait penyebaran virus corona tidak diungkap ke publik karena "kita juga berhitung mengenai kepanikan dan keresahan di masyarakat."