Rencana pelonggaran PSBB, dilema antara kepentingan ekonomi dan kesehatan di tengah pandemi Covid-19

Pemerintah Indonesia mengatakan sedang mempersiapkan skenario untuk pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di bidang ekonomi atas pertimbangan penghidupan warga di tengah tuntutan pelayanan kesehatan.

Hal ini menimbulkan dilema di masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Salah satunya adalah Mohamad Fathi, seorang pemilik UMKM di Jakarta.

Ia dan istrinya sebelumnya telah memilih untuk menutup gerai aksesoris kerajinan tangan mereka yang berada di sebuah mall di ibu kota, bahkan sebelum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan PSBB.

Ayah dari dua anak itu mengatakan tidak mendapat pemasukan sama sekali pada bulan April dari usaha kerajinan tangan itu. Ia dan istrinya kini berpaling berjualan makanan melalui pelayanan antar.

Namun demikian, Fathi mengatakan pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi wabah sebelum mulai relaksasi restriksi.

Menurutnya, jika kurva jumlah kasus masih terus meningkat, bahkan datar, masih akan ada rasa khawatir di masyarakat yang akan mendorong publik untuk lebih memilih tidak beraktivitas keluar dulu demi menghindari penularan.

"Perlu dilihat lebih jauh lagi masa pandemi ini kapan berakhirnya, baru mungkin bisa kasih relaksasi karena kalaupun tetap dibuka tapi pengunjungnya nggak ada atau pembelinya tidak berani untuk keluar, itu akan sama saja.

Karena itu yang di awal-awal sebelum PSBB, itu ketika sudah dinyatakan sekolah libur oleh Pemprov DKI dua minggu awal sampai akhir Maret itu, itu sudah sangat sepi sebenarnya, akhirnya malah kita tutup duluan sebelum PSBB karena sudah tidak kondusif keadaannya," kata Fathi kepada BBC News Indonesia pada Minggu (03/05).

Begitu pula yang dialami Ribka, seorang pemilik salon kecantikan di kota Tangerang Selatan, Banten.

Pemasukan salon miliknya itu mulai turun sejak Maret, ketika wabah virus corona masuk Indonesia. Transaksi finansial usahanya pun anjlok ketika PSBB di kota itu mulai diterapkan dan salon terpaksa tutup.

"Sebenarnya kalau dari segi individu sendiri aku sih [berpandangan] ya emang better (lebih baik) nggak dilonggarin ya. Tapi kalau dari segi bisnis, better dilonggarin karena kan pegawai juga butuh digaji, trus juga kan bisnis butuh customer supaya bisa langgeng terus.

Dan lagian, sebenernya pun kalau dilonggarin itu, aku yakin tamu juga nggak yang langsung bakalan rame gitu karena pada was-was juga. Dan salon pun nggak konyol, nggak serta merta nggak memperlakukan protokol kesehatan," kata Ribka via telpon (03/05).

Ia mengatakan salon miliknya juga siap menerapkan langkah-langkah preventif, seperti membatasi orang dalam salon, pengecekan suhu tubuh, serta mejaga kebersihan karyawan dengan rajin cuci tangan, bahkan mengenakan alat pelindung diri seperti masker, maupun face shield (penutup muka).

Di Jakarta maupun Tangerang Selatan, pemeritah daerah melalui peraturan PSBB masing-masing membatasi sektor industri yang masih boleh beroperasi, di antaranya adalah kesehatan, bahan pangan, energi maupun keuangan.

Kedua wilayah itu juga sedang menjalani fase kedua PSBB yang tengah diperpanjang, yaitu Jakarta hingga 22 Mei dan Tangerang Selatan hingga 17 Mei.

Simulasi pelonggaran

Pemerintah, melalui Menteri Koordinator Hukum, Politik, dan Keamanan Mahfud MD, mengatakan ada beberapa prediksi terkait laju penyebaran Covid-19 di Indonesia yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk mempersiapkan relaksasi.

Prediksi yang optimis, ia sebut, bahwa akan mulai terjadi penurunan jumlah kasus yang signifikan di bulan Mei. Sementara prediksi yang pesismis mengatakan hal itu akan terjadi bulan Desember.

Mahfud sebut pemerintah sedang berpegang pada prediksi moderat yang memperkirakan penurunan akan terjadi pada bulan Juli.

Lebih lagi, ia mengatakan dengan melihat tren di beberapa negara yang sudah mulai melonggarkan pembatasan pergerakan orang para pekan ini, pemerintah Indonesia pun sekarang sudah mulai melakukan simulasi pelonggaran di bidang ekonomi.

Mahfud menambahkan pelonggaran penting dilakukan untuk menyelaraskan antara tuntutan pelayanan kesehatan dan kehidupan ekonomi masyarakat agar berjalan lebih baik.

"Mungkin normal betul masih perlu waktu, tetapi harus diatur kembali agar tidak terjadi pelanggaran yang besar-besaran di satu tempat tertentu atau terjadi pengetatan yang luar biasa, yang berlebihan, di tempat yang lain. Nah, ini semuanya akan diatur melalui apa yang disebut relaksasi, tetapi tetap protokol kesehatannya itu nomor satu," kata Mahfud dalam wawancara TV yang disiarkan langsung pada Minggu (03/05).

Ia menambahkan bahwa simulasi akan terus dilakukan untuk mempersiapkan detilnya, termasuk titik mulai pelonggaran.

Ia menyebut sebagai contoh, beberapa negara lain telah memulai relaksasi dari sektor-sektor yang berbeda, seperti manufaktur, retail maupun sekolah.

"Itu berbeda-beda, prioritas setiap negara. Kita sedang melakukan simulasi," kata Mahfud.

Sebelumnya, Menkopolhukam Mahfud pada Sabtu (02/05) lalu mengatakan pemerintah sedang memikirkan pelonggaran peraturan pembatasan untuk merespons keluhan masyarakat yang kesulitan untuk mencari nafkah dan berbelanja.

"Kita tahu bahwa ada keluhan sekarang ini sulit keluar, sulit berbelanja dan sebagainya, sulit mencari nafkah dan sebagainya, kita sudah sedang memikirkan apa yang disebut relaksasi PSBB," Kata Mahfud dalam siaran langsung melalui Instagram, Sabtu (2/5/2020).

Sebagai contoh, diantaranya, ia sebut kemungkinan pelonggaran protokol mencakup rumah makan maupun tempat berbelanja.

'Indikasi kesehatan masyarakat'

Ekonom INDEF, Bhima Yudhistira, mengingatkan bahwa jumlah kasus masih terus naik, sehingga pemerintah harus waspada dalam menerapkan relaksasi terlalu dini.

Walaupun demikian, Bhima mengatakan perpanjangan PSBB, misalnya untuk dua pekan bahkan hingga akhir bulan, dapat memperdalam krisis ekonomi.

"Jadi pertumbuhan ekonomi mungkin akan tumbuh minus dua persen tahun 2020 ini, dengan tingkat kemiskinan mungkin meningkat drastis menjadi 12% sampai 13%, angka pengangguran juga meningkat dari tadinya sekitar 5% menjadi 9% atau 10%, atau hampir dua kali lipat peningkatannya tingkat pengangguran ini.

"Jadi ini memang yang harus diwaspadai, karena pemerintah ketika melakukan PSBB di banyak kota itu kompensasi bagi UMKM, korban PHK, pengangguran, pabrik yang berhenti beroperasi, itu sampai sekarang kompensasinya dirasa kurang," kata Bhima pada Minggu (03/05).

Ia mengatakan pemerintah dalam penerapan PSBB perlu mempertimbangkan bagaimana mengganti rugi pendapatan masyarakat yang hilang.

Semantara, pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia, Pandu Riono, menekankan pelonggaran PSBB harus didasari indikasi kesehatan masyarakat dan hanya bisa dilakukan secara bertahap.

Jika tidak, ada risiko terjadi peningkatan kasus lagi.

"Jadi harus diyakinkan ada penurunan kasus yang konsisten, sudah rendah, artinya pandemi sudah mereda, pada saat itulah kita akan melepas pelan-pelan restriksi yang sudah dijalankan," kata Pandu via telpon (03/05).

Penularan virus corona di Indonesia terkonfirmasi sejak awal Maret 2020. Dalam waktu sekitar satu setengah bulan, jumlah kasus positif mencapai lebih dari 11.000 kasus.

Penambahan kasus positif mulai melaju cepat sejak 6 April yakni sekitar 200-300 orang per hari dan kerap mencapai lebih dari 400 orang pada pertengahan April.

Pada Minggu (03/05), total kasus positif mencapai 11.192 kasus, bertambah 349 kasus dari hari sebelumnya.

Namun, di sisi lain, menurut data Kementerian Kesehatan, pada hari Sabtu (02/05), sebanyak 14 provinsi tidak melaporkan adanya kasus baru.