Pilpres 2019: Joko Widodo menang dan tantangan 'rekonsiliasi' masyarakat yang terpecah

Pemenang Pilpres 2019, Joko Widodo menghadapi sejumlah tantangan termasuk rekonsilitasi masyarakat yang terpecah dalam pemilu yang diwarnai politik identitas, menurut pengamat.

KPU mengumumkan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai pemenang mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dengan suara 55,50%.

Direktur eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya mengatakan salah satu pekerjaan rumah bagi Jokowi ke depannya ialah menyatukan masyarakat yang sudah terpecah-belah karena pilpres.

Proses rekonsiliasi, menurutnya, perlu dilakukan tidak hanya dengan Prabowo, tapi juga dengan tokoh-tokoh masyarakat.

"Bisa dilakukan secara bottom-up dengan tokoh-tokoh lokal, dengan menunjukkan ketika dia datang ke provinsi yang suara untuk dianya kecil sekali tetapi tidak ada masalah dalam konteks secara struktural hubungan dengan gubernur di situ, dengan bupati di situ, dengan masyarakat di situ."

"Dan memang alangkah baiknya puncaknya tetap bagaimana proses bersalaman Prabowo dengan Jokowi bisa terjadi dalam waktu lebih cepat," katanya.

Jika pada 2014 Jokowi digadang-gadang sebagai "harapan baru" serta lebih mengedepankan karakternya sebagai orang yang sederhana dan jujur, pada 2019 ia harus menekankan kemampuannya sebagai seorang pemimpin.

Yunarto berharap pada periode kedua, Jokowi bisa mulai melepaskan gaya komprominya dengan partai dan berfokus untuk meninggalkan warisan yang diingat oleh rakyat.

"Saya berharap dari mulai pembentukan kabinet sampai kemudian cara dia kerja, mengelola konflik politik, keamanan, itu jauh lebih berani dan tidak kompromistis seperti diperlihatkan di lima tahun awal," kata Yunarto.

Politik identitas menggerus perolehan suara

Pengamat dari Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyoroti perolehan suara Jokowi sebesar 55,5% pada pilpres kali ini tidak berbeda jauh dari sisi persentase dibandingkan pilpres sebelumnya. Pada 2014, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla memperoleh 53,15% — jadi, perolehan suaranya hanya bertambah 2,35%.

Persentase suara 55,5% juga di bawah target Jokowi, yaitu antara 58% sampai 62%.

Adapun selisih suaranya memang naik tajam, dari sekitar 8 juta suara menjadi sekitar 16 juta suara, yang menurut Burhanuddin disebabkan meningkatnya partisipasi pemilih.

"Tapi dari sisi persentase, perolehan Prabowo di kisaran 44,5% itu bukan sesuatu yang buruk, mengingat dia relatif tidak bekerja secara sistematik," kata Burhanuddin kepada BBC News Indonesia.

Burhanuddin menilai persentase suara Jokowi gagal mencapai target karena pengaruh politik identitas yang semakin kuat di Pilpres 2019 dibandingkan 2014.

Dari data yang ada, terjadi polarisasi yang makin tajam di mana narasi dan strategi kampanye kedua calon tidak berkolerasi dengan perolehan suara.

Jokowi, misalnya, berusaha membangun narasi yang lebih ramah terhadap Islam, antara lain dengan menunjuk Kyai Haji Ma'ruf Amin sebagai wakilnya; ia juga rajin mengunjungi wilayah-wilayah yang dimenangkan lawannya pada tahun lalu seperti Jawa Barat, Banten, Aceh, dan Sumatera Barat.

Tapi justru kekalahannya di wilayah-wilayah tersebut lebih telak dibandingkan 2014.

Demikian juga Prabowo, yang rajin menyambangi Jawa tengah, Jawa timur bersama Sandi, mencoba menggembosi suara Jokowi di dua provinsi tersebut. Namun suaranya justru semakin anjlok.

"Nah ini karena menguatnya politik identitas membuat para pemilih sudah memiliki 'iman politik', jauh sebelum 17 April 2019 (hari pencoblosan)," kata Burhanuddin.

Isu primordial semakin kuat

Direktur eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya mengatakan hasil pilpres menunjukkan kecenderungan isu primordial semakin menguat. Jokowi cenderung menang di daerah-daerah dengan penduduk minoritas non-Muslim seperti Bali, Papua, dan Nusa Tenggara Timur.

Sementara di daerah yang penduduknya mayoritas Muslim konservatif, seperti Aceh dan Sumatera Barat, kekalahan Jokowi lebih telak lagi.

"Dulu, perolehan suara lebih merata. Sekarang kemenangan Jokowi kan lebih kuat ditopang, selain di Jawa, Jatim dan Jateng, ditambah daerah-daerah minoritas. Sementara di daerah yang Prabowo dulu menangnya besar, sekarang menangnya semakin besar," tutur Yunarto.

Yunarto juga menjelaskan bahwa dibandingkan 2014, Jokowi kehilangan suara dari para pemilih di perkotaan, yang terdiri dari warga kelas menengah dan anak-anak muda. Penyebabnya, isu agama ternyata berhembus lebih kencang di kota daripada di desa.

"Dan itu menurut saya PR besar ketika Jokowi ingin mempertahankan stabilitas politik di 2019 sampai 2024 karena karena posisi kelas menengah sebagai social influencer (penebar pengaruh)," ujarnya.

Politikus PDI-P, Aria Bima, mengatakan bahwa figur KH Ma'ruf Amin yang ditunjuk sebagai wakil Jokowi dapat mengerem kehilangan suara.

"Figur KH Ma'ruf Amin menjadi figur lem perekat umat yang, mungkin dalam hal menambah suara kurang signifikan, tapi cukup memberi kemampuan untuk meredam situasi kontestasi yang berbau sektarian keagamaan," kata Aria kepada BBC News Indonesia.

Dukungan partai politik lebih besar

Pada periode kedua masa jabatan Presiden Jokowi, partai-partai pendukungnya diperkirakan menguasai 60% kursi di DPR-RI, meningkat drastis dibandingkan sekitar 36% di periode pertama. Pasalnya, dua partai besar yang dahulu mendukung Prabowo kini pindah ke kubu Jokowi, yakni Golkar dan PPP.

Yunarto Wijaya menilai, dengan partai-partai pendukung Jokowi menguasai parlemen, stabilitas politik akan terjaga, undang-undang dan anggaran tidak akan terhambat.

Akan tetapi, fakta bahwa partai sebagai mesin politik mampu menguasai 60% kursi di parlemen namun suara rakyat bagi Jokowi hanya 55% seharusnya meyakinkan sang petahana bahwa partai bukanlah elemen utama, menurut Yunarto. Artinya, tidak ada korelasi linier antara kekuatan dukungan partai dengan masyarakat.

"Sehingga saya berharap dari hasil ini Jokowi bisa menyimpulkan bahwa dalam pembentukan kabinet, dalam menghitung stabilitas politik, jangan serta merta menyelesaikan dengan hanya kompromi elite, menampung sebanyak-banyaknya orang partai."

"Lebih penting bagi siapapun yang jadi presiden di periode kedua, bicara tentang kepuasan publik, bicara mengenai kerja, bicara mengenai legacy (warisan), bukan lagi bicara mengenai menampung dukungan politik sebanyak-banyaknya," tuturnya.

Menanggapi komentar tersebut, politikus PDI-P Aria Bima mengatakan bahwa selama ini tidak ada partai politik yang selama ini mengendalikan Jokowi.

"Kita tahu bagaimana kebijakan Pak Jokowi yang selama ini pun, pengaruh partai politik saya kira pada posisi yang memberikan support, tidak memberikan suatu hal yang menentukan," kata Aria kepada BBC News Indonesia.

Ia menegaskan bahwa Jokowi tak lagi membeda-bedakan pemberian posisi menteri kepada orang dari kalangan politik atau kalangan profesional.

"Di era sekarang, banyak kalangan profesional yang sukses di partai politik. Dan banyak teknokrat birokrat profesional yang gagal juga jadi menteri."

"Dan saya kira partai politik juga sudah mulai paham untuk kader-kadernya yang duduk di jabatan eksekutif, mulai dari bupati, gubernur, sampai menteri juga tidak lagi menjadi satu beban partai itu di dalam kinerja pemerintahan," tuturnya.

Namun demikian, Agnes Marcellina dari Partai Gerindra mengatakan koalisi oposisi menolak hasil pemilihan legislatif yang menunjukkan 60% kursi di DPR-RI dikuasai partai-partai pendukung pemerintah.