Benarkah Gunung Agung meletus karena 'manusia semakin materialistis'?

Dalam lebih dari seminggu terakhir ini, Gunung Agung di Bali terus aktif mengeluarkan lahar dan abu di sekitarnya, sehingga menggangu kehidupan masyarakat maupun kegiatan ekonomi seperti bisnis pariwisata.

Sebagaimana biasa, sebagian masyarakat Bali menyikapi letusan tahun 2017 ini dengan cara pandang tradisional.

Jadi, apakah bencana alam itu dipandang suatu pertanda berkah dalam pasokan bentuk pasir dan batu ataukah bencana yang mengganggu pemasukan mereka?

Ida Bagus Anom Putra, seorang warga Denpasar, memandang terjadi perubahan pandangan di antara masyarakat Bali yang pernah mengalami letusan besar terakhir pada tahun 1963 dengan generasi muda Bali sekarang.

"Kalau yang tua memandang ini ya, sesuatu yang berkah juga. Berkah dalam bentuk yang lain. Berkah dari kebesaran Tuhan," katanya.

"Kemudian kalau yang muda memandang dari sisi materi. Bahwa berkah-berkah yang dilimpahkan oleh Gunung Agung ini, berakibat pada berkurangnya aktivitas mereka." Termasuk aktivitas terkait nafkah.

Sejumlah penerbangan ke Bali telah ditunda karena semakin aktifnya gunung berapi ini. Yang berarti akan berkurang pemasukan dari para wisatawan karena berkurangnya dana yang dibelanjakan untuk penginapan, berbelanja, atau makan dan minum di pulau tersebut.

Letusan dan ketidakstabilan politik

Tetapi sebagian masyarakat Bali memandang letusan Gunung Agung terjadi justru karena manusia semakin materialistis, seperti dikatakan Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet, Wakil Ketua Adat Masyarakat Bali.

"Seluruh umat manusia tahu, bagaimana keadaan karakter umat manusia zaman sekarang yang penuh dengan egoisme, penuh dengan kemarahan, lalu sering tersinggung dan menghalalkan segala cara, mementingkan diri sendiri, mengejar hanya harta, berebut kekuasaan," kata Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet, ketua keluarga besar kerajaan Bali itu.

Letusan Gunung Agung pada tahun 1963 menewaskan 1.549 orang dan dipandang beberapa pihak sebagai pertanda akan terjadinya bencana di Bali. Erupsi itu diikuti oleh pembantaian 500.000 orang, khususnya di Jawa dan Bali, yang diduga kaum komunis yang terlibat G30S.

Sejarawan, Prof. Dr I Gede Parimartha mengatakan, sejumlah pihak memang mengait-ngaitkan kedua hal tersebut.

"Pada tahun '63 kan kejadian, kekacauan di Indonesia kan terjadi, keguncangan politik. Saya kira kalau dihubungkan ke situ, mungkin bisa saja kan. Keguncangan politik terjadi, itu masyarakat di sini pecah," kata dosen Pasca Sarjana Armadewa itu.

Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet juga sependapat bahwa erupsi Gunung Agung memberikan isyarat akan terjadinya gonjang-ganjing di masyarakat.

"Saya juga cenderung percaya walaupun tidak yakin benar, tetapi ada. Karena setelah kita hubungkan dengan peristiwa-peristiwa, kalau Gunung Agung itu meletus ada sebuah pertanda. Masyarakat Bali itu ada juga keyakinan begitu. Bahwa setelah itu, nanti dalam waktu dekat, akan terjadi gonjang-ganjing," jelas Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet, salah satu pemuka masyarakat Bali ini.

Upacara dan perubahan kebijakan

Jadi apa telah dilakukan cara untuk mencegah kemungkinan negatif dari letusan Gunung Agung? Wartawan di Bali, Raiza Andini, mengatakan sejumlah pemuka dan anggota masyarakat Bali telah melakukan sejumlah upacara tolak bala.

"Ada yang menganggap, orang-orang kurang bersyukur dengan apa yang sudah diberikan dewa lewat Gunung Agung, seperti kesuburan maupun kekayaan alam di Bali. Dan masyarakat Bali kurang bisa merawatnya. Mungkin itu bagian dari hal yang merupakan, dalam pandangan tradisional, teguran dari para dewa dewi," katanya.

"Di Pura Besakih juga, umat Hindu di Bali menggelar upacara khusus. Waktu itu 235 umat Hindu menggelar sembahyang di puncak kawah. Mohon ampun agar Gunung Agung tidak murka," kata Raiza, wartawan yang sudah beberapa tahun bertugas di Bali itu.

Sejumlah pihak memandang kesenjangan pembangunan di sejumlah kawasan di Bali memang telah menimbulkan ketegangan di masyarakat. Bali selatan dipandang mengambil keuntungan dari wilayah pegunungan lewat agenda yang ditetapkan pemerintah Jakarta, sehingga masyarakat yang menjadi korban.

Pemerhati kebudayaan Bali, I Ketut Sumarta, memandang perlu dilakukannya purifikasi, apakah itu oleh pemerintah maupun masyarakat untuk mengatasi ketegangan yang terjadi di masyarakat.

"Kebijakan di bidang politik, di bidang ekonomi, di situ justru kerap kali bertentangan dengan tatanan nilai ekososial religius Bali itu sendiri. Saya kira di situ terjadi ketegangan. Mungkin ini yang memang perlu dimurnikan. Kalau menurut saya, sudah saatnya para pihak, pemegang kebijakan, termasuk juga masyarakat melakukan refleksi," kata I Ketut Sumarta.