Proses Brexit "akan dimulai" pada Februari 2017

Sumber gambar, EPA
Perdana Menteri Inggris Theresa May kemungkinan akan mengaktifkan proses formal untuk keluar dari Uni Eropa UE awal tahun depan, menurut seorang pejabat tinggi UE.
Presiden Dewan Eropa Donald Tusk mengatakan, May menyampaikan padanya bahwa Inggris siap memulai pembahasan pada Februari.
Koresponden BBC Tom Bateman mengatakan bahwa ini adalah tanda terjelas akan kapan proses penarikan diri Inggris dari Uni Eropa dimulai.
Kantor perdana menteri Inggris mengatakan bahwa proses tersebut tak akan dilakukan tahun ini, tapi tidak membenarkan pernyataan Tusk.
- <link type="page"><caption> Dampak berantai ekonomi Inggris keluar dari Eropa</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/06/160627_dunia_inggris_ekonomi" platform="highweb"/></link>
- <link type="page"><caption> Dampak Brexit, ekspatriat di Inggris rugi</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/vert_cap/2016/07/160714_vert_cap_brexit" platform="highweb"/></link>
Negosiasi formal penarikan diri Inggris tak bisa dimulai sampai Inggris mengaktifkan Artikel 50.
Waktu proses tersebut sejauh ini penuh ketidakpastian, dengan tak adanya tanda-tanda jelas dari pemerintahan May mengenai kapan proses tersebut bakal dimulai.
Ada juga kebingungan akan hubungan Inggris dengan blok tersebut di masa depan, terutama apakah Inggris akan tetap menjadi anggota pasar tunggal.
Tusk berbicara dari ibu kota Slowakia, Bratislava, tempat 27 pemimpin negara-negara Uni Eropa mengadakan pertemuan informal tanpa Inggris.
Berbicara tentang pertemuan dengan PM Inggris di London pekan lalu, Tusk mengatakan, "Perdana Menteri May sangat terbuka dan jujur dengan saya. Dia menyatakan bahwa hampir tidak mungkin mengaktifkan Artikel 50 tahun ini tapi sangat mungkin mereka siap mungkin pada Januari atau Februari tahun depan."
Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker menegaskan bahwa Inggris tak bisa mendapat akses ke pasar tunggal tanpa menerima pergerakan bebas para pekerja.
May mengindikasikan bahwa dalam negosiasi apapun, pemerintahannya akan berkeras pada membatasi warga Uni Eropa memasuki Inggris.









