PBB siapkan sanksi baru terkait uji coba nuklir Korea Utara

Dewan Keamanan PBB telah bersepakat untuk menyusun sanksi baru terhadap Korut terkait uji coba nuklir negeri itu yang kelima dan dianggap yang terbesar selama ini.

Keputusan itu diambil pada pertemuan darurat 15 anggota dewan.

Korea Selatan sebelumnya menuduh pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un 'maniak yang ceroboh.' Cina mengatakan "menentang tegas' dan Jepang 'protes keras' atas uji coba itu.

Pyongyang telah dua kali melakukan uji coba nuklir tahun ini, meskipun ada larangan PBB.

Retorika Kim Jong-un juga menjadi semakin agresif, kata analis.

Dalam sidang Dewan Keamanan PBB yang berlangsung tertutup, Duta Besar AS Samantha Power mengatakan bahwa "Korea Utara berusaha untuk menyempurnakan senjata nuklirnya dan alat peluncurnya sehingga mereka dapat mencengkeram kawasan dan menyandera dunia di bawah ancaman serangan nuklir."

"Kami akan mengambil langkah-langkah tambahan yang berarti, seperti sanksi baru, untuk menunjukkan kepada Korea Utara bahwa ada konsekuensi untuk tindakan berbahaya dan melanggar hukum," tambahnya.

Duta Besar Perancis Francois Delattre mengatakan: "Korea Utara harus menanggung konsekuensi dari tindakan dan provokasi mereka."

Dia menegaskan bahwa sikap Perancis adalah bahwa "sanksi baru sangat diperlukan".

Negara komunis yang terkucil itu telah mengalami lima rangkaian sanksi PBB sejak mereka melakukan tes nuklir pertama pada tahun 2006. Pembicaraan yang melibatkan dunia dan negara-negara kawasan gagal mengekang program nuklir Korea Utara.

Dalam pernyataannya saat mengumumkan uji coba bawah tanah, Korea Utara mengungkapkan kemarahan atas 'berbagai ancaman dan sanksi ... digerakkan oleh kekuatan musuh yang dipimpin AS" yang dimaksudkan untuk mengingkari "hak suatu negara berdaulat untuk membela diri."