Dakwaan korupsi untuk ketua parlemen Brasil

Mahkamah Agung Brasil secara bulat memutuskan untuk menerima dakwaan korupsi atas ketua parlemen, Eduardo Cunha, lewat pemungutan suara.

Dengan demikian, pria yang merupakan lawan politik Presiden Dilma Rousseff itu akan menghadapi proses hukum.

Mahkamah Agung juga akan memutuskan apakah dia harus diberhentikan sebagai ketua parlemen atau tidak.

Cunha, yang menjabat ketua majelis rendah Parlemen Brasil, dituduh menerima suap untuk kontrak penyewaan dua kapal bor oleh perusahaan minyak nasional Petrobras.

Baca juga:

Selain itu dia juga dianggap menghambat penyelidikan atas skandal korupsi yang melanda Petrobras sementara Komite Etik Kongres menuduh dia berbohong tentang kepemilikan rekening bank di Swiss.

Cunha sudah membantah tegas semua tuduhan.

Berdasarkan undang-undang Brasil, anggota Kongres dan pejabat tinggi pemerintah hanya boleh diadili oleh Mahkamah Agung.

Skandal korupsi di Petrobas sempat mendorong beberapa <link type="page"><caption> unjuk rasa yang menuntut agar Presiden Rouseff mundur</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/04/150413_brasil" platform="highweb"/></link> karena dugaan korupsi terjadi ketika dia menjadi pimpinan di Petrobras.

Dan Cunha merupakan salah seorang pemimpin yang ingin melakukan proses penuntutan mundur atas Presiden Rousseff di Kongres.

Bulan Februari lalu, polisi Brasil mengeluarkan surat penangkapan <link type="page"><caption> manajer kampanye Presiden Dilma Roussef</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/02/160222_dunia_brasil_dilma" platform="highweb"/></link>, Joao Santana, terkait korupsi di Petrobras. Santana sendiri dilaporkan berada di Republik Dominika.