Pemilu Myanmar: tak kenal calon, tapi antusias memilih

Pemilih yang antusias bisa menunggu 3-5 jam, dan masalah Rohingya sangat terpinggirkan bahkan justru dihindari dalam pemilu Myanmar yang baru berlangsung.

Menurut Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini kepada Isyana Artharini dari BBC Indonesia, warga Burma menunjukkan antusiasme luar biasa untuk memilih partai yang dinilai akan membawa perubahan meski sama sekali tak kenal siapa calon yang diajukan oleh partai.

Titi Anggraini memantau langsung Pemilu Myanmar sebagai salah satu anggota tim pemantau internasional bagian dari delegasi Institute for Peace and Democracy, IPD.

Disebutkannya, berbeda dengan di Indonesia, di TPS di Myanmar, pemilih tidak bisa melihat informasi tentang siapa caleg yang bisa mereka pilih. Selain itu, jika TPS di Indonesia membatasi maksimal jumlah pemilih sampai 800 orang, di Myanmar pembatasan itu tidak ada. Maka, dalam amatan Titi, bisa ada TPS yang pemilihnya sampai 3000 orang.

Antre 3-5 jam

Jika di Indonesia, sekali datang pemilih bisa langsung mengambil tiga kertas suara, di Myanmar, pemilih harus mengantre lagi setelah selesai memberikan suara dengan stempel untuk masing-masing tingkatan daerah pemilihan.

Alhasil, seorang pemilih bisa menunggu 3-5 jam untuk mengantre.

Maklum, inilah Pemilu bebas pertama di negeri itu sejak lebih dari seperempat abad.

"Di Indonesia semangatnya kan melayani pemilih. Jadi ketika pemilih datang, ada bangku-bangku untuk menunggu. Di Myanmar tidak ada. Tapi tanpa itu pun dan dengan menunggu lama, orang-orang antusias sudah antre sejak sebelum TPS buka. TPS buka jam 6 pagi," kata Titi. Dia membandingkan situasinya mirip dengan euforia pemilu di Indonesia pada 1999.

Berbeda pula dengan di Indonesia yang proses penghitungan suara berlangsung terbuka dan bisa ditonton oleh masyarakat, di Myanmar, hanya <link type="page"><caption> saksi partai dan pemantau internasional saja yang boleh melihat</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/11/151108_dunia_myanmar" platform="highweb"/></link>.

Suara dalam karung

Bahkan di sekolah yang menjadi TPS yang dipantau Titi, gerbang sekolah justru dikunci saat penghitungan berlangsung. Namun, di beberapa provinsi lain yang diamati Perludem, seperti di Bagan dan Mandalay, masyarakat tetap bisa menonton dari kisi-kisi jendela.

"Kalau ada tambahan suara buat partai pendukung mereka, walaupun hanya melihat dari kisi-kisi, mereka ikut tepuk tangan," kata Titi.

Namun ada beberapa catatan yang, menurut Titi, bisa menjadi potensi terjadinya kecurangan. Seperti, dia mencontohkan, kertas suara, setelah selesai dihitung akan dimasukkan ke karung beras berdasarkan partai yang dipilih.

"Jadi semua suara ke NLD di satu karung, partai lain di karung yang lain. Jadi bisa dibayangkan kalau kertas suara harus dikirim ke tingkat provinsi atau nasional, akan sangat mudah menghilangkan suara partai," kata Titi.

Selain itu, partai besar seperti NLD atau USDP bisa mengirimkan saksi ke semua TPS, namun tak semua saksi dari partai kecil bisa hadir di semua TPS. Belum lagi, menurut Titi, di undang-undang pemilu Myanmar tak disebutkan secara jelas kapan hasil pemilu harus diumumkan.

Meski begitu, menurut Titi, Indonesia bisa belajar soal early dan advance voting -pemungutan suara lebih dahulu dan lebih awal- buat PNS, petugas keamanan, serta warga lanjut usia. Sebelum hari pemilihan umum, ada kotak suara bergerak yang mendatangi warga-warga lansia untuk bisa lebih dulu memberikan suara.

Meluputkan kaum Rohingya

Hal lain, menurut Titi, isu hak asasi manusia, terutama pada pemberian hak politik bagi warga Rohingya, sama sekali tidak muncul dalam percakapan tentang Pemilu, dan tidak menjadi kebijakan yang jadi bahan kampanye.

"Bahkan terlihat orang-orang menghindar untuk membicarakan hal itu," kata Titi.

Dalam pantauannya di Yangon, isu perubahan muncul kuat pada pemilu Myanmar, namun konteks perubahan tidak membahas soal hak asasi manusia etnis Rohingya. Dia memberi catatan khusus tentang bagaimana dua partai besar yang bersaing, NLD dan USDP, tidak mencalonkan muslim sama sekali.

Meski etnis Rohingya sudah 3-4 generasi di Myanmar, isunya, menurut Titi, bergeser. "Bukan pada memberi hak politik buat warga negara, tapi apakah betul mereka warga negara Myanmar? Jadi ini jadi pe-er besar buat partai penguasa ketika mereka menang," ujar Titi.

Rasyid, warga etnis Rohingnya di Aceh, berharap agar Aung San Suu Kyi dan partai pimpinannya Liga Nasional Demokrasi atau NLD akan menang.

Kendati demikian <link type="page"><caption> Rasyid menegaskan tidak ingin kembali ke Myanmar.</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/11/151108_dunia_pemilu_rohingnya" platform="highweb"/></link>

Sebelumnya, direktur Asia Timur dan Pasifik Kementerian Luar Negeri Indonesia, Edi Yusup, berpendapat masih <link type="page"><caption> terlalu dini untuk membuat kesimpulan mengenai pemilu Myanmar</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/11/151110_dunia_myanmar_pengaruh" platform="highweb"/></link>, terutama mengenai dampaknya terhadap Indonesia.