Traktat Rusia-Krimea ditandatangani

Sumber gambar, bbc
Presiden Rusia Vladimir Putin dan para pemimpin Krimea menandatangani Rancangan Undang Undang yang menjadikan semenanjung tersebut bagian dari Rusia.
Putin mengatakan di depan parlemen bahwa Krimea "selalu menjadi bagian Rusia" dan dirinya telah meluruskan "ketidakadilan sejarah".
Pemimpin <link type="page"><caption> Rusia</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/topik/amerika_serikat/" platform="highweb"/></link> tersebut kemudian muncul di depan kerumunan orang di Lapangan Merah Moskow dan mengatakan: "Krimea dan Sevastopol kembali...ke tanah air, ke Rusia!"
Krimea diambil alih pasukan pendukung Rusia akhir bulan Februari setelah presiden Ukraina digulingkan, dan menyatakan kemerdekaan dari Ukraina hari Senin, 17 Maret.
Sementara itu pemerintah Washington mendesak dilakukannya pertemuan darurat G7-Uni Eropa minggu depan di Den Haag.
Penolakan Barat
Wakil Presiden <link type="page"><caption> Amerika Serikat,</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/topik/amerika_serikat/" platform="highweb"/></link> Joe Biden, yang sedang barada di Polandia mengatakan keterlibatan Rusia di Krimea adalah "serangan militer yang keterlaluan", aneksasi yang dilakukan sama dengan "pencaplokan wilayah" oleh Moskow.
Departemen Luar Negeri Ukraina menyatakan: "Kami tidak mengakui dan tidak pernah mengakui yang disebut dengan kemerdekaan atau yang dinamakan persetujuan Krimea bergabung ke Federasi Rusia."
Jerman, Prancis, dan <link type="page"><caption> Inggris</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/topik/inggris_raya/" platform="highweb"/></link> segera mengecam traktat Rusia-Krimea.
Perdana Menteri Inggris David Cameron mengatakan: "Sama sekali tidak bisa diterima bahwa Rusia menggunakan kekerasan untuk mengubah perbatasan berdasarkan referendum yang dilaksanakan di bawah ancaman senjata Rusia."
Presiden Putin sehari sebelumnya <link type="page"><caption> menandatangani dekrit yang mengakui Krimea</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2014/03/140317_krimea_rusia.shtml" platform="highweb"/></link> sebagai sebuah negara merdeka yang berdaulat.









