Putin akui Krimea sebagai bangsa
Sumber gambar, AFP
Presiden Rusia Vladimir Putin sudah menandatangani dekrit yang mengakui Krimea "sebagai sebuah negara merdeka yang berdaulat," kata sejumlah sumber kepresidenan.
"Dekrit ini berlaku saat ditandatangani," mereka menambahkan.
Langkah tersebut diambil setelah sejumlah pejabat menyatakan hasil referendum Minggu 16 Maret di Krimea menunjukkan bahwa 97% pemilih memutuskan berpisah dari <link type="page"><caption> Ukraina</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/laporan_khusus/ukraina_krisis.shtml" platform="highweb"/></link> dan bergabung dengan Rusia.
<link type="page"><caption> Amerika Serikat dan Uni Eropa sebelumnya menerapkan</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2014/03/140317_krimea_asset.shtml" platform="highweb"/></link><link type="page"><caption> sanksi</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2014/03/140317_krimea_asset.shtml" platform="highweb"/></link> kepada beberapa pejabat Rusia dan Ukraina karena hasil pemungutan suara tersebut.
Naskah dekrit Presiden <link type="page"><caption> Rusia</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/topik/rusia/" platform="highweb"/></link> menyebutkan dekrit diterbitkan dengan mempertimbangkan 'ungkapan keinginan warga Krimea dalam referendum Krimea'.
Wakil PM Rusia kena sanksi
Parlemen Krimea secara resmi sudah menyatakan kemerdekaan dari Ukraina dan meminta untuk bergabung dengan Federasi Rusia.
Referendum di Krimea digelar oleh para pejabat pendukung Rusia setelah unjuk rasa selama beberapa bulan di ibukota Ukraina, Kiev, berhasil menggulingkan Presiden Viktor Yanukovich yang pro-Moskow.
Sejak saat itu pasukan Rusia praktis mengendalikan Krimea walau pemerintah Moskow mengatakan mereka adalah pasukan pertahanan diri setempat yang tidak berada di bawah kendalinya.
Daftar pejabat Ukraina dan Rusia yang terkena sanksi oleh Uni Eropa dan <link type="page"><caption> Amerika Serikat,</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/topik/amerika_serikat/" platform="highweb"/></link> antara lain mencakup penjabat Perdana Menteri Krimea, Sergei Aksyonov, dan Ketua Parlemen Kriema, Vladimir Konstantinov.
Sedangkan Wakil Perdana Menteri Rusia, Dmitry Rogozin, dan Ketua Majelis Tinggi Parlemen Rusia, Valentino Marviyenok, masuk dalam daftar sanksi Amerika Serikat.
