Gugatan oposisi Thailand ditolak MK
Sumber gambar, AP
Mahkamah Konstitusi Thailand menolak gugatan kelompok oposisi untuk membatalkan pemungutan suara tanggal 2 Februari lalu.
Partai Demokrat -yang memboikot pemilu- berpendapat pemungutan suara tersebut melanggar konstitusi dengan sejumlah alasan, termasuk tidak bisa selesai dalam satu hari.
Para pendukung oposisi berhasil <link type="page"><caption> menghambat pelaksanaan </caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2014/02/140202_thailand_pemilu.shtml" platform="highweb"/></link><link type="page"><caption> pemungutan suara</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2014/02/140202_thailand_pemilu.shtml" platform="highweb"/></link> dan pejabat pemilihan mengakui pemungutan suara susulan di tempat yang mengalami gangguan <link type="page"><caption> memerlukan waktu</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2014/02/140203_thailand_pemilu_penghitungan.shtml" platform="highweb"/></link><link type="page"><caption> berminggu-minggu.</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2014/02/140203_thailand_pemilu_penghitungan.shtml" platform="highweb"/></link>
Sementara itu dalam konferensi pers hari Rabu 12 Februari, Menteri Sains dan Teknologi, Peeraphan Palusuk, mengingatkan Komisi Pemilihan Umum harus menuntaskan pemilu dalam waktu 30 hari sejak tanggal 2 Februari.
"Jika tidak terlaksana maka saya peringatkan bahwa komisi akan menghadapi gugatan hukum bahwa mereka tidak bekerja sesuai dengan konstitusi dan melanggar undang-undang," tegasnya seperti dikutip kantor berita Reuters.
Krisis politik <link type="page"><caption> Thailand</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/topik/thailand/" platform="highweb"/></link> hingga saat ini masih belum menunjukkan adanya jalan keluar setelah maraknya unjuk rasa sejak November lalu yang menuntut Perdana Menteri Yingluck Shinawatra mengundurkan diri.
Sumber gambar, AP
Mereka berpendapat pemerintahan Yingluck dikendalikan oleh abangnya, Thaksin Shinawatra, yang digulingkan militer dari kursi PM tahun 2006.
Awal pekan ini, <link type="page"><caption> seorang pemimpin oposisi Thailand, Sonthiyan</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2014/02/140210_thailand_oposisi.shtml" platform="highweb"/></link><link type="page"><caption> Chuenruthainaitham, ditangkap</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2014/02/140210_thailand_oposisi.shtml" platform="highweb"/></link> setelah pengadilan mengeluarkan surat penangkapan atas 19 pemimpin oposisi.
Pemerintah Thailand sudah memberlakukan <link type="page"><caption> keadaan darurat di </caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2014/01/140121_thailand_darurat.shtml" platform="highweb"/></link><link type="page"><caption> ibukota Bangkok dan sekitarnya</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2014/01/140121_thailand_darurat.shtml" platform="highweb"/></link><link type="page"><caption> </caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2014/01/140121_thailand_darurat.shtml" platform="highweb"/></link> namun unjuk rasa masih terus berlangsung walau dengan skala yang lebih kecil di banding masa-masa puncak sebelum pemilu.
