Pemilu Thailand di beberapa tempat terhambat

Pemilu Thailand

Sumber gambar, Getty

Keterangan gambar, Penentang pemerintah di Bangkok berupaya mencegah penyaluran kotak suara ke TPS.

Para penentang pemerintah di Thailand berhasil menghentikan pemungutan suara di beberapa tempat di ibukota Bangkok dan di kawasan selatan negara itu.

Namun pemerintah mengatakan 89% <link type="page"><caption> tempat pemungutan suara</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/multimedia/2014/02/140202_galeri_thailand.shtml" platform="highweb"/></link> beroperasi secara normal dalam pemilihan umum dini yang diboikot partai oposisi utama.

Pihak berwenang mengatakan di sembilan provinsi -yang mayoritas warganya mendukung kubu oposisi- pemungutan suara sama sekali tidak bisa dilaksanakan.

Komisi Pemilihan Umum <link type="page"><caption> Thailand</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/topik/thailand/" platform="highweb"/></link> mengatakan sekitar sembilan tidak bisa memberikan suara karena aksi para pengunjuk rasa.

<link type="page"><caption> Perdana Menteri Yingluck Shinawatra menggelar pemilihan</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2013/12/131209_thailand_seruan_pemilu.shtml" platform="highweb"/></link><link type="page"><caption> umum dini,</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2013/12/131209_thailand_seruan_pemilu.shtml" platform="highweb"/></link> Minggu 2 Februari, sebagai upaya untuk mengatasi kebuntuan politik di negeri itu.

<link type="page"><caption> Para penentangnya menuntut Yingluck mundur</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2013/12/131201_thailand_protes.shtml" platform="highweb"/></link> karena berpendapat dia dikendalikan oleh abangnya, Thaksin Shinawatra, yang digulingkan militer dari kursi perdana menteri tahun 2006 dan hingga saat ini melarikan diri ke luar negeri.

Kepada BBC, PM Yingluck menegaskan bahwa pemilihan umum ini menjadi pertanda bahwa rakyat menginginkan proses yang demokratis.

Partai pimpinannya diperkirakan akan menang kembali namun gugatan hukum oposisi dan tidak tercapainya mayoritas di parlemen kemungkinan tidak akan memecahkan konflik politik selama ini.