Penyidik kasus korupsi Pakistan tewas
Seorang polisi Pakistan yang menyelidiki dakwaan korupsi atas Perdana Menteri Raja Pervez Ashraf ditemukan tewas di ibukota Islamabad.
Jenazah Kamran Faisal ditemukan di sebuah kamar di wisma milik pemerintah tempat dia tinggal bersama rekan-rekannya dari komisi anti <link type="page"> <caption> korupsi</caption> <url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/topik/korupsi/" platform="highweb"/> </link>, Biro Akuntasi Nasional, NAB.
Laporan-laporan menyebutkan dia ditemukan dalam keadaan tergantung dan pihak berwenang <link type="page"> <caption> Pakistan</caption> <url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/topik/pakistan/" platform="highweb"/> </link> mencurigainya sebagai pembunuhan.
Otopsi atas jenazahnya akan dilakukan segera untuk memastikan penyebab kematian.
"Kami melakukan penyelidikan dari berbagai sudut. Kami akan memastikan pendapat kami setelah otopsi," tutur Kepala Kepolisian Islamabad, Bani Amin, seperti dikutip kantor berita AFP.
Perintah penangkapan
Mahkamah Agung, Selasa 16 Januari, sudah <link type="page"> <caption> memerintahkan penangkapan Ashraf</caption> <url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2013/01/130115_pakistan_perdanamenteri_rajapervezashraf.shtml" platform="highweb"/> </link> karena dugaan dia menerima suap dari sejumlah perusahaan energi ketika menjabat Menteri Energi dan Pengairan.
Namun NAB <link type="page"> <caption> menolak untuk melakukan penangkapan</caption> <url href="Filename: http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2013/01/130117_pakistan_korupsi.shtml" platform="highweb"/> </link> dengan alasan bukti-bukti dalam penyelidikan masih belum cukup.
Mahkamah Agung sudah menanggapi penolakan itu dengan berjanji untuk mengkaji ulang bukti-buktinya namun para pengamat menduga kecil kemungkinan perdana menteri akan segera ditangkap.
Ketegangan antara lembaga peradilan dengan pemerintah Pakistan bukan yang pertama kali terjadi.
Awal tahun lalu perdana menteri sebelumnya, Yousuf Raza Gilani, <link type="page"> <caption> dinyatakan bersalah menghina pengadilan</caption> <url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/04/120426_pakistan_gilani.shtml" platform="highweb"/> </link> karena mengabaikan perintah untuk menghubungi pemerintah Swiss sehubungan dengan kasus korupsi atas Presiden Asif Ali Zardari.
