Perintah untuk menangkap PM Pakistan ditolak
Ketua badan antikorupsi Pakistan menolak perintah Mahkamah Agung untuk menangkap Perdana Menteri Raja Pervez Ashraf dalam dakwaan korupsi.
Fasih Bokhari dari Badan Akuntabilitas Nasional mengatakan penyelidikan dalam kasus <link type="page"> <caption> korupsi</caption> <url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/topik/korupsi/" platform="highweb"/> </link> itu tidak ditopang bukti-bukti cukup sebagai dasar penangkapan.
Mahkamah Agung <link type="page"> <caption> Pakistan</caption> <url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/topik/pakistan/" platform="highweb"/> </link> mempertanyakan penolakan itu namun menegaskan akan mengkaji ulang bukti-bukti.
"Mungkin ada beberapa orang yang mempertimbangkan dirinya lebih tinggi dari luar hukum, namun mari kita tegaskan tidak ada lebih tinggi dari hukum," tutur Ketua Mahkamah Agung, Iftikhar Chaudhry seperti dikutip kantor berita AP.
Sementara seorang hakim agung, Sheikh Azmat Saeed, menuding Bokhari bertindak lebih sebagai penasehat hukum daripada jaksa penuntut pemerintah.
Perdana Menteri Ahsraf dituduh menerima <link type="page"> <caption> suap dari</caption> <url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2013/01/130115_pakistan_perdanamenteri_rajapervezashraf.shtml" platform="highweb"/> </link> <link type="page"> <caption> sejumlah perusahaan energi swasta</caption> <url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2013/01/130115_pakistan_perdanamenteri_rajapervezashraf.shtml" platform="highweb"/> </link> ketika menjabat sebagai Menteri Energi dan Pengairan pada tahun 2010.
Hari Selasa (15/01) Mahkamah Agung memerintahkan penangkapannya dan 15 tersangka lain.
Perundingan dengan Qadri
Ini bukan pertama kali Mahkamah Agung Pakistan bertentangan dengan pemerintah sehubungan dengan dakwaan korupsi.
Awal tahun lalu Perdana Menteri, Yousuf Raza Gilani, dinyatakan <link type="page"> <caption> bersalah menghina</caption> <url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/04/120426_pakistan_gilani.shtml" platform="highweb"/> </link> <link type="page"> <caption> pengadilan</caption> <url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/04/120426_pakistan_gilani.shtml" platform="highweb"/> </link> karena mengabaikan perintah pengadilan untuk menghubungi pemerintah Swiss sehubungan dengan kasus korupsi atas Presiden Asif Ali Zardari.
Gilani hanya mendapat hukuman beberapa menit di ruang sidang sebagai sebagai perlambang dan tidak akan menjalani hukuman di penjara.
Dalam perkembangan lain, pemerintah melakukan perundingan dengan dengan Tahirul Qadri, yang memimpin <link type="page"> <caption> aksi unjuk rasa antikorupsi</caption> <url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2013/01/130114_pakistan_korupsi.shtml" platform="highweb"/> </link>.
Ulama terkenal itu bersama ribuan pengikutnya menuntut pemerintah saat ini dibubarkan dan pemilihan umum baru digelar jika korupsi sudah berhasil diberantas.
Namun Kamis 17 Januari dia mengatakan siap menghentikan unjuk rasa dan melakukan pembicaraan dengan pemerintah.
Belum ada rincian tentang hasil pembicaraan antara keduanya.
