Sekjen PBB: Kesaksian Rohingya tentang 'pembunuhan dan pemerkosaan tak terbayangkan'

Antonio Guterres

Sumber gambar, SUZAUDDIN RUBEL/AFP

Keterangan gambar, Sekjen PBB Antonio Guterres berbicara dengan seorang pengungsi Rohingya di kamp Kutupalong, Cox's Bazar.
Waktu membaca: 1 menit

Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan ia telah mendengarkan secara langsung kesaksian pada pengungsi Rohingya tentang pembunuhan dan pemerkosaan yang mereka saksikan atau alami ketika masih berada di Myanmar.

Guterres menyampaikan hal itu ketika mengunjungi kamp-kamp pengungsi Rohingya di Distrik Cox's Bazar, Bangladesh.

Hentikan X pesan
Izinkan konten X?

Artikel ini memuat konten yang disediakan X. Kami meminta izin Anda sebelum ada yang dimunculkan mengingat situs itu mungkin menggunakan cookies dan teknologi lain. Anda dapat membaca X kebijakan cookie dan kebijakan privasi sebelum menerima. Untuk melihat konten ini, pilihlah 'terima dan lanjutkan'.

Peringatan: Konten pihak ketiga mungkin berisi iklan

Lompati X pesan

"Saya berada di Cox's Bazar, Bangladesh, saya baru saja mendengarkan kesaksian tak terbayangkan tentang pembunuhan dan pemerkosaan yang disampaikan oleh para pengungsi Rohingya yang menyelamatkan diri dari Myanmar baru-baru ini," kata Guterres melalui Twitter, Senin (02/07).

"Mereka menginginkan keadilan dan pulang dengan selamat," tambahnya.

Ditambahkannya, kondisi yang dialami minoritas Muslim Rohingya dari Myanmar sebagai "mimpi buruk kemanusiaan dan hak asasi manusia".

Tekanan kepada Myanmar

Lawatannya ke kamp-kamp pengungsi Rohingya di Bangladesh bertujuan untuk menggarisbawahi nasib sekitar 700.000 pengungsi Muslim Rohingya di negara Myanmar itu.

Dari Bangladesh, Sekjen PBB Antonio Guterres akan melanjutkan perjalanan ke Myanmar.

Pengungsi Rohingya

Sumber gambar, Reuters

Keterangan gambar, Pengungsi berjejer menyambut kedatangan Sekjen PBB Antonio Guterres dan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim di kamp Kutupalong.

Dalam kunjungan ke Myanmar, menurut Guterres, ia akan memberikan tekanan untuk memastikan pemerintah setempat memahami kewajiban-kewajibannya terhadap kelompok minoritas Rohingya.

Bulan lalu PBB meneken kesepakatan dengan pemerintah Myanmar untuk memberikan akses lebih terbuka ke Negara Bagian Rakhine, tetapi tidak sampai mencakup jaminan keamanan dan keselamatan bagi orang-orang Rohingya.