Masuk Amerika secara gelap, Trump sebut “anak-anak harus dipisahkan” dari orangtua

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menangkis gelombang kritik dan kecaman terkait kebijakan pemisahan anak-anak dari orangtua mereka yang masuk ke negara itu secara ilegal.

Berbicara dalam suatu pertemuan dengan para pengusaha, Trump mengatakan anak-anak harus dipisahkan dari orangtua mereka jika sang bapak dan ibu dipenjara karena mencoba memasuki perbatasan AS tanpa dokumen resmi.

"Saya tidak ingin anak-anak diambil dari orangtua mereka. Ketika Anda mendakwa orangtua karena masuk secara ilegal—yang mesti dilakukan—anak-anak harus dipisahkan," kata Trump.

Trump menambahkan, dia ingin "mengakhiri krisis perbatasan" dengan memberikan kewenangan kepada para petugas perbatasan untuk "menahan dan memindahkan semua keluarga imigran ilegal."

Aparat AS di bidang imigrasi menyebutkan bahwa sebanyak 2.342 anak telah dipisahkan dari 2.206 orangtua pada 5 Mei hingga 9 Juni melalui kebijakan "nol toleransi" yang ditetapkan Jaksa Agung Jeff Sessions.

Pada Senin malam, Sessions membantah klaim bahwa kondisi pusat penahanan untuk para anak-anak migran yang dipisahkan dari orangtua mereka seperti kamp konsentrasi Nazi.

"Jelas itu membesar-besarkan. Pada masa kekuasaan Nazi di Jerman mereka menahan para Yahudi agar tidak keluar dari negara," ujarnya.

"Secara fundamental, kami menegakkan hukum. Mudah-mudahan khalayak menerima pesan ini dan tidak menyeberangi perbatasan secara tidak sah," tambahnya.

Sejak kebijakan imigrasi ini diterapkan, pemerintah AS menuai kritik dan kecaman. Apalagi ketika Trump merilis cuitan bahwa para imigran mengancam "akan membanjiri dan menyebarkan penyakit di negara kita".

Komisioner HAM PBB, Zeid Ra'ad Al Hussein menyebut kebijakan tersebut "tidak bernurani".

Apa reaksi negara asal para migran?

Menteri Luar Negeri Meksiko, Luis Videgaray Caso, menyebut kebijakan pemisahan anak dari orangtua mereka di perbatasan AS merupakan hal "keji dan tidak berperikemanusiaan".

Kemudian, Kementerian Luar Negeri El Salvador mengeluarkan pernyataan yang menyatakan kebijakan AS "memaparkan anak-anak pada kondisi yang sangat buruk".

Presiden Honduras, Juan Orlando Hernandez, mengatakan, "Posisi kami adalah keluarga seharusnya tidak dipisahkan".

Adapun Guatemala tidak mengkritik AS dan mengatakan bahwa mereka menghormati kebijakan migrasi negara lain.

Kebijakan apa yang ditempuh AS?

Melalui kebijakan "nol toleransi" yang diterapkan pemerintahan Trump pada Mei, semua pelintas perbatasan tanpa dokumen resmi—termasuk pelanggar perdana—didakwa secara pidana dan dipenjara.

Anak-anak yang dibawa orangtua mereka tidak diperkenankan dipenjara bersama-sama. Mereka dibawa ke fasilitas terpisah yang dikelola Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan.

Departemen Keamanan Dalam Negeri menyebut fasilitas itu sebagai "tempat penampungan" alih-alih "kandang". Meski demikian, fasilitas tersebut dikelilingi oleh jeruji logam dan lantai beton.

Seorang pengacara yang mewakili sejumlah imigran yang ditahan mengatakan kepada harian the Boston Globe bahwa beberapa kliennya diberitahu oleh petugas Penjaga Perbatasan bahwa anak-anak mereka dibawa ke fasilitas itu untuk dimandikan—metode yang dibandingkan dengan cara penanganan anak-anak pada era Holokos di Perang Dunia II.

Lebih jauh, menurut pengacara Azalea Aleman-Bendiks, para kliennya baru menyadari bahwa anak-anak mereka tidak dikembalikan dengan segera tapi tetap ditampung dan dipisahkan dari orangtua.