Proyek pipa mantan PM Najib Razak dilaporkan ke komisi antikorupsi Malaysia
Sumber gambar, EPA
Menteri Keuangan Malaysia berencana melaporkan kasus pembayaran pembangunan dua jaringan pipa yang dilakukan pemerintahan mantan Perdana Menteri Najib Razak ke Suruhanjaya Pencegahan Rasuah—atau komisi antikorupsi.
Lim Guan Eng mengatakan pemerintahan pimpinan Najib Razak membayar 8,52 miliar ringgit Malaysia atau sekitar Rp29,5 triliun kepada China Petroleum Pipeline Bureau (CCPB). Jumlah itu mencakup sekitar 88% dari total nilai kedua proyek.
Padahal, pembangunan pipa minyak dan gas itu baru berjalan sekitar 15% saja.
Najib Razak tersingkir dari kekuasaan setelah menderita kekalahan dalam pemilihan umum pada 9 Mei lalu dari aliansi oposisi yang dipimpin oleh mantan PM, Mahathir Mohamad, yang kembali menjadi perdana menteri pada usia 92 tahun.
Begitu tidak berkuasa lagi, Najib langsung dicekal dan kini sedang diselidiki dalam dugaan korupsi namun dia menegaskan tidak bersalah.
Terkait kasus terbaru ini, Najib menegaskan melalui pesan di Facebook bahwa semua prosedur dan proses perundangan telah dipatuhi.
Konten tidak tersedia
Lihat lebih banyak di FacebookBBC tidak bertanggung jawab atas konten dari situs eksternalLompati Facebook pesan
Dia juga menulis pesan di Twitter yang menjelaskan Nota Kesepahaman atau MOU atas proyek itu ditandatangani dalam kunjungannya ke Beijing pada 14 Mei 2017 lalu.
Artikel ini memuat konten yang disediakan X. Kami meminta izin Anda sebelum ada yang dimunculkan mengingat situs itu mungkin menggunakan cookies dan teknologi lain. Anda dapat membaca X kebijakan cookie dan kebijakan privasi sebelum menerima. Untuk melihat konten ini, pilihlah 'terima dan lanjutkan'.
Lompati X pesan
Proyek yang dimaksud adalah kontrak CCPB untuk membangun pipa minyak sepanjang 600km di pantai selatan Malaysia dan pipa gas Trans-Sabah sepanjang 662 km di negara bagian Sabah.
"Kami menemukan bahwa jadwal pembayaran atas kontrak-kontrak itu hampir sepenuhnya didasarkan pada kerangka waktu dan bukan pada perkembangan penyelesaian," tutur Lim dalam pernyataannya.
Dia menambahkan bahwa kontrak tersebut dirundingkan langsung di bawah kantor PM Najib, yang mengabaikan peringatan dari kantor kejaksaan agung atas kedua proyek.
Sumber gambar, EPA
Oleh karena itu Lim memerintahkan agar laporan disampaikan kepada komisi antikorupsi dan juga berupaya meminta bantuan dari pihak berwenang Cina untuk memastikan apakah ada pencucian uang dalam kasus tersebut.
Tahun-tahun terakhir kepemimpinan Najib Razak diwarnai dengan dugaan korupsi terkait dengan badan investasi Malaysia, 1MDB, yang juga diselidiki di berbagai negara dengan tuduhan pencucian uang -antara lain Amerika Serikat dan Singapura- walau Najib selalu membantah tuduhan itu.
Masalah 1MDB diperkirakan oleh sejumlah kalangan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kekalahan Najib Razak dalam pemilu 9 Mei lalu.
