Presiden Korsel mengaku siap mundur jika sudah diproses parlemen

Presiden Korea Selatan Park Geun-hye sudah meminta parlemen untuk segera memproses langkah yang memungkinkannya turun dari jabatan, menyusul berbagai skandal yang menderanya.

Presiden Park dihadapkan pada makin banyak dan makin lantangnya seruan agar ia mundur, sementara sedang berlangsung penyelidikan untuk memastikan apakah ia membiarkan seorang sahabat lamanya turut menentukan pengambilan keputusan kepresidenan untuk kepentingan pribadi.

Ia mengatakan, "mempersilakan parlemen untuk mengambil langkah apa pun terkait masa depan saya termasuk memangkas masa jabatan saya," namun ia tidak ingin meninggalkan jabatan begitu saja yang menimbulkan kekosongan kekuasaan.

Hari Jumat mendatang (02/12), parlemen dijadwalkan untuk membahas apakah mereka akan memakzulkan Park.

Kalangan oposisi mengatakan presiden seyogyanya mundur 'secara terhormat' sebelum prosesnya sampai pada pemakzulan.

Sudah dua kali sebelum ini, Park meminta maaf dan mengatakan bahwa ia 'terguncang' oleh krisis politik yang terkait dirinya, namun menolak untuk turun dari jabatannya.

Dalam pidato yang disiarkan televisi, Selasa (29/11), pidato ketiganya sejak skandal itu meruyak, Park mengatakan ia akan turun dari jabatannya, "sesudah para legislator menyepakati langkah pengalihan kekuasaan yang meminimalisasi kekosongan kekuasaan dan kekacauan dalam pemerintahan."

Seorang juru bicara Partai Demokrat yang beroposisi, Youn Kwan-suk, mengatakan pidato itu sekadar 'tipuan' yang 'tanpa perenungan.'

"Yang diinginkan rakyat adalah pengunduran diri segera, dan bukan mengulur waktu dan mengalihkan tanggungjawab ke parlemen," katanya kepada kantor berita Yonhap.

Presiden Park berada dalam tekanan politik besar setelah seorang teman dekatnya, Choi Soon-sil, disebut campur tangan dalam urusan negara maupun kehidupan pribadi presiden, seperti baju yang sebaiknya dikenakan.

Choi juga sudah didakwa karena menekan perusahaan-perusahaan Korea Selatan untuk memberi sumbangan senilai US$60 juta lebih atau sekitar Rp803 miliar ke yayasan-yayasan yang dipimpinnya.

Pihak kejaksaan sudah menyatakan bahwa Presiden Park berperan dalam skandal korupsi yang melibatkan Choi namun presiden tidak bisa didakwa selama masih menjabat.

Skandal ini memicu aksi unjuk rasa besar-besaran oleh rakyat Korea Selatan yang memintanya mundur sementara partai oposisi utama, Partai Demokrat, sepakat untuk menyiapkan proses pemakzulannya.

Skandal tersebut bahkan telah memasuki kehidupan pribadi presiden ketika juru bicara kepresidenan terpaksa harus menjelaskan pembelian hampir 400 pil Viagra, yang biasanya digunakan untuk mengatasi masalah ereksi. Dikatakan bahwa pil itu dibeli untuk menangani mual karena ketinggian dalam lawatan resmi ke Afrika timur.

Selain membeli pil Viagra, kantor presiden juga membeli ratusan dosis suntikan dari plasenta manusia dan vitamin -yang biasa digunakan untuk detoksifikasi dan perawatan antipenuaan dini.

Namun, menurut juru bicara kepresidenan, obat-obatan tersebut dibeli untuk para pekerja di kantor presiden, termasuk pengawal Presiden Park.