Kereta api tak cocok bagi Papua?

Pembangunan jalur-jalur kereta api di Sulawesi, Kalimantan disambut baik kendati dianggap terlambat, namun untuk Papua jalan raya lebih mendesak, kata pengamat.

Presiden Joko Widodo, dalam sebuah acara usai meninjau pembangunan jalur kereta Trans Sulawesi di Makassar mengatakan, "tahun depan pembangunan jalur kereta api di Papua juga akan kita mulai," katanya seperti dikutip Berita satu.

Dalam beberapa kesempatan sejak sebelum terpilih sebagai presiden, Jokowi sudah menjanjikan untuk <link type="page"><caption> memberi perhatian khusus bagi pembangunan di Papua</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/08/150814_indonesia_ekonomi_jokowi" platform="highweb"/></link>.

Harus banyak yang terangkut

Presiden Jokowi di Makassar, Rabu (25/11) itu dikutip media mengatakan, "jangan sampai saudara-saudara kita di Papua bertanya, kenapa di Papua tidak ada jalur kereta api."

Sebelumnya, Jokowi meninjau pembangunan jalur kereta Makasar-Pare-Pare sepanjang 145 km, yang sejauh ini baru rampung sepanjang enam km. Biaya tahap satu itu sekitar Rp10,8 triliun.

Namun Ellen Tangkudung, pengamat masalah transportasi dari Universitas Indonesia menyebut, untuk Papua sekarang ini "jalan raya lebih mudah dan lebih rasional."

"Kereta itu angkutan massal. Banyak yang harus terangkut. Kereta merupakan angkutan orang secara massal dan barang secara massal," kata Ellen.

"Sementara Papua itu, baik produk (barang dan perdagangan) maupun penduduknya masih sangat sedikit, dengan alam yang begitu sulit," kata Ellen Tangkudung.

'Jalan raya mungkin lebih masuk akal," kata Ellen pula.

Betapapun, ia mengerti, gagasan Jokowi untuk membangun Papua mungkin bukan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan itu. Kemungkinan lebih pada pertimbangan politik -dan rasa keadilan.

Lepas dari itu, menurut Ellen, Presiden Jokowi telah mengambil keputusan tepat.

"Kereta api memang harus menjadi moda transportasi utama di seluruh Indonesia, setelah selama ini hanya ada terutama di Pulau Jawa dan sebagian Sumatera.

Menurutnya, seharusnya malah pembangunan infrastruktur kereta sudah dimulai sejak zaman boom minyak, tahun 1970-1980an.

Juru bicara Kementerian Perhubungan, JA Barata, mengatakan sesudah jalur kereta Trans Sulawesi, akan dilanjutkan pembangunan jalur kereta Trans Kalimantan, dari Pontianak, Kalimantan Barat sampai Samarinda, Kalimantan Timur.

"Sementara untuk Papua, studinya juga akan segera dilakukan. Dan rencananya yang akan dibangun lebih dahulu adalah antara Sorong dan Merauke."

Bisa kereta swasta

Ia menegaskan, pembangunan akan dilakukan bertahap.

"Kami juga akan menyambungkan jalur kereta di Sumatera yang sekarang ini masih terputus-putus, parsial, tidak terhubung."

JA Barata menyebut, sejauh ini dana masih direncanakan dianggarkan dari APBN -kendati ia belum bisa menyebut, berapa dana yang akan dibutuhkan.

Jalur-jalur kereta baru itu menggunakan rel berukuran 1435mm, lebih besar dari rel yang sekarang digunakan di Jawa dan Sumatera, dan masih diimpor dari Jepang.

Sementara kereta dan gerbongnya, nantinya sepenuhnya akan dipasok oleh industri kereta api indoneseia, INKA, menggunakan lokomotif bermesin diesel.

"Namun bisa juga, di atas infrastruktur yang kita sediakan, bisa saja kereta itu dari pihak swasta yang menyelenggarakan pengoperasiannya. Karena memang memungkinkan kereta yang dijalankan adalah kereta milik swasta, di jalur-jalur tertentu.

Mendorong ekonomi wilayah timur

Ia menyebut, pembangunan infrastruktur kereta itu, dalam harapan pemerintah Jokowi akan bisa mendorong ekonomi di pulau-pulau lain, tak lagi seperti selama ini yang berpusat di Pulau Jawa.

Misalnya di Papua, yang tengah di studi adalah Manokwari Sorong. Di Sorong akan ada pelabuhan yang mendukung kegunaan tol laut. Ini akan bermanfaat bagi Indonesia bagian barat untuk memperlancar arus barang dari wilayah timur.

Ia tak terlalu kuatir dengan sedikitnya jumlah penduduk Papua dan masih terbatasnya ekonomi wilayah itu.

Membuka Isolasi Papua

Hal ini diamini Marinus Yaung, seorang akademisi dari Universitas Cendrawasih, Jayapura.

"Pembukaan jalur kereta akan bisa membuka isolasi Papua, bisa menghubungkan satu kampung dengan kampung lain, dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga di pedalaman Papua," katanya. Ia mengerti, sekarang mungkin jumlah penumpang dan barang belum akan terlalu ekonomis untuk jalur kereta.

"Tapi dulu, Daendels saat membangun jalan lintas Pulau Jawa, penduduk masih sedikit, barang belum terlalu banyak. Tapi kemudian semuanya tumbuh mengikuti mobilitas yang dibuka melalui jalan raya itu," tambah Marinus.

Betapapun, Marinus mengaku, bisa jadi yang harus diprioritaskan sekarang adalah jalan tembus Trans Papua, yang sekarang banyak terhenti karena masalah biaya.

"Kalau bisa, tuntaskan dulu jalan Trans Papua, untuk menghubungkan antar kabupaten, lalu bangunlah jalur kereta api."" tandas Marinus.