Pemerintah Indonesia siapkan pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya

Pemerintah Indonesia menyatakan tengah menyiapkan pengembangan kereta cepat yang menghubungkan Jakarta dan Surabaya.

Melalui keterangan tertulis yang diterima BBC Indonesia dari Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk mengembangkan kereta api berkecepatan sedang antara Jakarta dan Bandung.

Keputusan itu diambil setelah menerima rekomendasi dari Tim Penilai Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung, pada Kamis (03/09).

Meski <link type="page"><caption> menolak proposal Cina dan Jepang</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/09/150904_indonesia_kereta_tolak" platform="highweb"/></link> untuk membangun kereta cepat jurusan Jakarta-Bandung, Presiden Joko Widodo menyatakan persiapan pengembangan kereta cepat Jakarta-Surabaya tengah dilakukan.

Persiapan juga dilakukan untuk jaringan kereta api di luar Pulau Jawa.

“Sepertinya keputusan ini mendadak karena rekomendasi dibuat setelah meninjau kedua proposal. Namun, rekomendasi ini adalah demi kepentingan terbaik untuk negara ini,” kata Teten Masduki.

Secara terpisah, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Rini Soemarno, mengatakan konsorsium berisi sejumlah perusahaan Indonesia akan dibentuk guna merealisasikan proyek kereta berkecepatan menengah Jakarta-Bandung.

Ketika ditanya apa isi rekomendasi Tim Penilai setelah mempelajari proposal Jepang dan Cina, Rini mengatakan ada perbedaan mendasar.

“Proposal Jepang memasukkan permintaan jaminan pemerintah, sedangkan Cina tidak memasukkan itu. Itulah perbedaan utamanya. Sehingga, jika Jepang ingin tetap dalam proses ini, mereka harus menyingkirkan persyaratan jaminan pemerintah,” kata Rini sebagaimana dikutip Reuters.

Penyesalan

Dihadapkan pada kenyataan bahwa pemerintah Indonesia menolak proposal pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasuaki Tanizaki mengaku menyesal.

“Saya telah mengutarakan penyesalan saya. Ada dua alasan. Pertama, kami telah memperpanjang studi kelayakan atas permintaan pemerintah (Indonesia). Kedua, Jepang memiliki teknologi nomor satu, khususnya dari segi keselamatan,” ujar Tanizaki.

Adaoun Duta Besar Cina untuk Indonesia enggan berkomentar.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan penolakan pemerintah Indonesia didasari pertimbangan teknis.

Pertimbangan presiden, lanjut Darmin, didasari pada kenyataan bahwa kecepatan kereta yang dijanjikan dalam proposal tidak bisa mencapai 350 kilometer per jam. Sebab, dengan memperhitungkan waktu transit di stasiun-stasiun antara Jakarta dan Bandung yang berjarak 150 kilometer, kecepatan maksimal kereta hanya sekitar 200 km per jam.

Oleh sebab itu, kata Darmin, kereta berkecepatan 200-220 km per jam yang paling pantas dibangun. Konsekuensinya, biaya pembangunan akan berkurang 30%-40%.

Dengan pertimbangan tersebut, Darmin mengatakan pemerintah mengundang Jepang dan Cina untuk membuat proposal baru untuk pembangunan kereta kecepatan menengah.

Mengenai tawaran itu, Dubes Jepang mengatakan baru mengetahui ide kereta berkecepatan menengah pada Jumat (04/09). Dia juga mengaku belum tahu tanggapan para perusahaan Jepang untuk membangun kereta berkecepatan menengah di Indonesia.