Atasi kemacetan, pemerintah bangun kereta ringan
Presiden Joko Widodo meresmikan pembangunan kereta ringan atau juga disebut dengan Light Rail Transit (LRT)di Jalan Taman Mini 1, Jakarta Timur, pada Rabu (09/09).
Pembangunan kereta ringan tersebut diharapkan dapat mengurangi kemacetan yang telah menjadi masalah besar di Jakarta dan kota-kota sekitarnya.
Presiden Jokowi mengaku optimistis proyek tersebut akan berjalan lancar dan tidak berhenti sebelum rampung seperti yang terjadi pada proyek monorail.
"Ya ini kan memulai sesuatu tidak ada masalah, mulai dari nol. Kalau monorail dulu sudah ada masalah, sehingga harus diurai - mengurai masalah dan tidak rampung. Tetapi nanti tiang-tiang monorail akan digunakan," kata Jokowi.
Kereta ringan adalah suatu transportasi massal berbasis rel yang pembangunannya dilakukan di atas ruang tanah jalan tol dan non tol.
"Hal tersebut memungkinkan pembebasan lahan seminimal mungkin sekaligus mengoptimalkan lahan yang telah dimiliki oleh pemerintah," ujar Direktur Utama Adhi Karya, Kiswodarmawan, selaku pimpinan BUMN yang membangun LRT tersebut.
Perasaan campur aduk
Ervin, seorang pengendara motor yang sehari-harinya melewati wilayah Cibubur, mengaku senang dan sekaligus tidak senang akan adanya pembangunan LRT itu.
"Ya kalau lancar yah bagus, tapi kalau gak lancar ya sama aja bo'ong, macet doang," kata Ervin.
Proyek LRT rencananya akan dibangun dalam dua tahap.
Tahap pertama terdiri dari tiga jalur yang melintasi Cibubur - Cawang, Bekasi Timur - Cawang, dan Cawang - Dukuh Atas dengan 18 stasiun dan panjang 42,1 km.
Sedangkan tahap kedua akan melalui Cibubur - Bogor, Dukuh Atas - Palmerah - Senayan, dan Palmerah - Grogol yang meliputi ruas sepanjang 41,5 km.
Nilai proyek ini diperkirkan sekitar Rp23 triliun dan diharapkan akan selesai pada 2018, sebelum pagelaran Asian Games di Jakarta dan Palembang dimulai.
Presiden Jokowi pun berharap LRT dapat dibangun di Palembang dan beberapa kota lainnya.
Infrastruktur luar Pulau Jawa
Sebelumnya, baik pegiat dan peneliti transportasi, pelaku bisnis, dan masyarakat mempertanyakan target Presiden Jokowi membangun infrastruktur di luar Pulau Jawa.
Sebab, menurut Ketua Institut Studi Transportasi Darmaningtyas, selama ini ada <link type="page"><caption> ketimpangan infrastruktur antara Pulau Jawa dan luar Jawa</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/09/150903_indonesia_kereta_cepat" platform="highweb"/></link>.
"Jokowi kan selama ini selalu bilang tol laut, tol laut. Ya fokus itu saja, sambil membangun kereta reguler di Kalimantan, Sulawesi, Papua. Di Ambon orang harus menunggu kapal datang sampai berhari-hari atau berminggu-minggu, ini hitungannya menit. Apa adil?" ujarnya.
Anda bisa mendengarkan liputan selengkapnya dalam program Dunia Bisnis, yang disiarkan melalui radio-radio mitra BBC Indonesia, Senin, 14 September 2015 pukul 05.00 dan 06.00 WIB.
