Tarif KRL untuk orang kaya 'naik' dikritik warganet, pakar transportasi sebut pemerintah 'blunder karena tak paham konsep transportasi publik'

Rencana kenaikan tarif Kereta Rel Listrik (KRL) commuter line bagi masyarakat yang berpenghasilan tinggi disebut pengamat transportasi "blunder" karena tidak memahami konsep transportasi publik.

Sebab di negara manapun yang namanya transportasi publik tarifnya sama dan murah dengan harapan bisa menarik minat orang-orang mau berpindah dari kendaraan pribadi sehingga bisa mengurangi kemacetan, kata direktur eksekutif Institut Studi Transportasi, Deddy Herlambang.

Merespons kritik itu, Juru bicara Kemenhub Adita Irawati mengklaim belum ada rencana kenaikan tarif KRL dalam waktu dekat. Tetapi mereka sedang melakukan kajian mengenai skema subsidi sehingga tepat sasaran.

Perbincangan soal tarif KRL ramai di media sosial, usai Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan tahun 2023 tarif kereta listrik Jabodetabek akan ada penyesuaian bagi masyarakat berpenghasilan tinggi.

"Yang berdasi, yang kemampuan finansialnya tinggi mesti bayarnya lain," ujar Menhub Budi Karya dalam jumpa pers akhir tahun 2022 di Jakarta.

Nantinya, skema pembayaran bakal dipisah antara penumpang yang mampu dan kurang mampu melalui tiket kartu. Meski begitu dia tidak merinci seperti apa skema itu akan diberlakukan.

Menhub beralasan kebijakan ini ditujukan agar subsidi yang selama ini digelontorkan ke PT KCI tepat sasaran.

Beberapa warganet mengkritik rencana ini, seperti yang disampaikan @lyndaibrahim, "Saya sepakat pajakin orang kaya, tapi caranya lewat pajak kepemilikan kendaraan pribadi karena mereka tidak pakai transportasi publik. KRL itu transportasi publik, orang kaya naik enggak usah dipinalti lagi."

Kemudian @Bekahapsara mencuit, "Transportasi publik itu harus menjangkau semua kalangan dan non-diskriminatif. Tujuannya supaya semakin banyak orang yang menggunakan fasilitas publik dan meninggalkan kendaraan pribadi."

Ada juga @Mythicalforest yang berkata, "Tarif KRL dinaikkan untuk orang kaya, sementara mobil listrik disubsidi besar-besaran. Gimana transportasi publik mau laku?"

Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi, Deddy Herlambang, mengatakan apa yang disampaikan Menhub Budi Karya itu menunjukkan dia tidak memahami dan tak berpihak pada transportasi umum.

Sebab "di negara-negara yang menghadirkan transportasi massal seperti Hong Kong, Jepang, bahkan Eropa menerapkan tarif yang sama ke semua penumpang dan biayanya murah".

Tujuannya, kata dia, agar orang-orang yang mengendarai mobil pribadi mau beralih sehingga mengurangi kemacetan.

"Di mana-mana tarif sama dan murah, tidak ada perbedaan orang kaya, miskin, setengah mampu, atau mampu," ujar Deddy Herlambang kepada BBC News Indonesia, Kamis (29/12).

Di Jabodetabek, dari pengamatannya, pengguna kendaraan pribadi sudah mencapai 90% dan hanya 10% yang menggunakan transportasi umum.

Kondisi seperti itu sudah pasti menimbulkan kemacetan parah di jalan-jalan. Bahkan di Jakarta saja, per jamnya volume kendaraan yang memenuhi jalan ada 8.000 unit.

Padahal idealnya untuk disebut sebagai "jalan yang sehat" adalah 50% berisi kendaraan pribadi dan 50% transportasi publik.

Yang bikin tambah miris, menurut Deddy, di tengah kemacetan jalan seperti sekarang, pemerintah justru menggelontorkan subsidi besar-besaran untuk kendaraan mobil listrik.

Di mana pembelian satu unit mobil listrik diberikan subsidi Rp80 juta dan Rp8 juta untuk motor listrik.

"Makanya adanya subsidi kendaraan listrik aneh, sudah macet malah mau disubsidi. Itu namanya gila," tegasnya.

"Seharusnya yang disubsidi transportasi publik dan infrastrukturnya."

Ketidakberpihakan pemerintah pada transportasi publik, sambung Deddy, tak cuma nampak pada rencana kenaikan tarif KRL bagi penumpang yang disebut berpenghasilan tinggi, tapi juga seperti bus dan kereta ringan (RLT).

"LRT Jabodetabek saja belum beres-beres. Terminal bus malah dibangun di pinggir kota yang jauh, ya bagaimana masyarakat mau naik bus?"

Berapa kenaikan tarif KRL yang ideal dan subsidi tepat sasaran?

Kendati demikian, Deddy Herlambang mengatakan bukan berarti dia menolak kenaikan tarif KRL.

Sejak tahun 2016 sampai sekarang, tarif kereta listrik memang belum berubah, sementara inflasi terus naik, dan infrastruktur seperti stasiun semakin baik dan nyaman.

Di sisi lain, biaya operasional KRL tetap sama biarpun jumlah penumpang banyak atau tidak.

Sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia pada 2020 rata-rata jumlah penumpang KRL harian turun drastis.

Jika pada 2018-2019 rata-rata penumpang harian yang naik KRL 921.000 orang, maka tahun 2020 menjadi 422.382 orang. Kemudian setahun setelahnya turun lagi jadi 350.210 orang.

Saat kondisi pandemi mulai membaik atau di tahun 2022 rata-rata penumpang yang naik KRL naik sedikit menjadi 538.537 orang.

Adapun nilai subsidi atau publik service obligation (PSO) dari pemerintah untuk PT Kereta Commuter Indonesia terus meningkat sejak 2017.

Berdasarkan data KCI, nilai subsidi pada tahun 2021 sebesar Rp1,99 triliun atau naik 28,3% dari realisasi tahun 2020 senilai Rp1,55 triliun.

Sedangkan KCI membutuhkan dana hingga Rp14.981 per orang untuk bisa mengoperasikan kereta listrik. Sementara subsidi yang diberikan per penumpang yakni Rp11.981 per orang dengan hitungan tarif sekarang.

Menurut Deddy, untuk menutup biaya operasional pihak KCI memiliki ruang menaikkan tarif sebesar Rp2.000 pada 25 kilometer pertama menjadi Rp5.000.

Jika dinilai masih belum menutupi, bisa dinaikkan lagi secara bertahap.

"Kalau tarifnya langsung Rp10.000 berisiko, penumpang jarak pendek mungkin beralih naik motor. Tapi kalau penumpang jarak jauh, tidak mungkin pindah karena biaya BBM, parkir, atau tol mahal."

Bagi dia, tarif yang terlalu tinggi bakal membuang minat orang baru yang ingin menggunakan transportasi kereta listrik.

Tak cuma itu saja, perbedaan tarif ini bisa memicu keributan.

"Nanti yang merasa tidak disubsidi ingin fasilitas lebih, misalnya harus duduk. Yang berdiri hanya yang disubsidi. Ini akan terjadi konflik sosial, kecemburuan sosial. Yang kita takutkan begitu."

Kemenhub: 'Kami sedang kaji skema subsidi'

Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, memastikan belum ada kenaikan tarif commuter line atau KRL Jabodetabek dalam waktu dekat.

Kendati demikian, Kemenhub kini tengah mengkaji perubahan skema tarif tersebut. Pasalnya, tarif KRL saat ini masih disubsidi oleh negara lewat Public Service Obligation (PSO).

"Karena itu, untuk memastikan subsidi diterima oleh masyarakat yang membutuhkan, Direktorat Jenderal Perkeretaapian melakukan kajian mengenai skema subsidi PSO yang lebih tepat sasaran," tutur Adita dalam keterangannya kepada BBC News Indonesia, Kamis (29/12).

Sebelumnya Kemenhub pernah mau mengusulkan tarif KRL menjadi Rp5.000 per 25 kilometer pertama atau naik Rp2.000 karena tarif saat ini adalah Rp3.000.

Kemudian per 10 kilometer selanjutnya kenaikannya tetap Rp1.000.