Kecelakaan di proyek kereta cepat picu kekhawatiran warganet soal keselamatan, pemerintah diminta terbuka soal penyebabnya

Pakar transportasi meminta pemerintah tidak menutup-nutupi penyebab kecelakaan yang terjadi di jalur Kereta Cepat Jakarta Bandung demi menampik keraguan dan kekhawatiran publik soal keamanan serta keselamatan transportasi anyar ini ketika beroperasi nanti.

Insiden yang terjadi pada Minggu (18/12) sore tersebut mengakibatkan dua pekerja WNA asal China meninggal dan empat orang lain luka berat.

Usai peristiwa itu, Kementerian Perhubungan menyatakan menghentikan sementara proyek ini sambil menunggu proses investigasi rampung.

Kecelakaan yang melibatkan kereta teknis pada proyek pengerjaan Kereta Cepat Jakarta Bandung di Kampung Cempaka, Desa Cemapakamekar, Kabupaten Bandung Barat ini menimbulkan pertanyaan warganet di media sosial soal standar keamanan dan keselamatan kereta super cepat ini.

Mereka khawatir kecelakaan yang sama bakal terjadi pada KCJB saat beroperasi di masa mendatang.

Akun @Haji_Wisnu81 misalnya mencuit, "Enggak kebayang kalau penuh penumpang, semoga segera banyak koreksi, keselamatan nomor satu."

Begitu pula akun dengan nama @UmarS yang berkata, "Kenapa saya jadi khawatir naik kereta cepat ya, dari mulai ambruknya tiang pancang, kecelakaan sekarang, ngeri aja kalau sudah jadi gimana."

Kemudian akun @ErikS_2601 yang mengatakan, "Bayangkan kalau sudah jadi, kereta yang sesungguhnya keluar dari lintasan. Mau ke Bandung kenapa harus pakai jalur deg-degan?"

Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi, Deddy Herlambang, memahami kegusaran publik tersebut. Tapi yang ia tekankan adalah kecelakaan kereta teknis ini, tak ada kaitannya dengan kereta cepat.

Sebab penanggung jawab kereta teknis ini merupakan kontraktor dari China, bukan manajemen KCJB.

"Tidak ada hubungannya antara kalau kereta cepat itu beroperasional dengan insiden yang terjadi kemarin. Karena apa yang terjadi itu, ketika proyek berjalan," jelasnya kepada BBC News Indonesia, Senin (19/12).

"Jadi standar manajemen K3 (keselamatan dan kesehatan kerja) yang diduga lalai atau abai sehingga menyebabkan kereta teknis yang sedang memasang rel mengalami kegagalan pengereman," sambungnya.

Untuk menepis keraguan publik itu, Deddy meminta pemerintah tidak menutup-nutupi hasil investigasi kecelakaan tersebut apakah ada unsur kesalahan manusia atau persoalan infrastruktur.

Terkait kelalaian manusia, polisi dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) bisa mencari tahu apakah masinis yang membawa kereta teknis ini sudah mengantongi sertifikat atau belum.

Atau, apakah masinis ini bekerja dalam kondisi sehat lantaran mega proyek tersebut sangat diburu-buru waktu agar rampung pada tahun 2023.

"Kalau persoalan infrastruktur misalnya apakah ada alat yang rusak?"

"Sekarang kan banyak asumsi liar sementara pihak KCIC juga tertutup soal pekerja yang meninggal itu posisinya apa."

Deddy Herlambang juga menilai langkah Kementerian Perhubungan menghentikan sementara proyek ini sudah tepat. Jika dipaksakan dilanjutkan, maka bakal menimbulkan kecelakaan baru.

Yang lebih penting lagi, menurut dia, Kemenhub harus segera melakukan audit keselamatan.

Pengamatannya, insiden yang terjadi di tengah pengerjaan proyek kereta cepat sangat jarang terjadi, terutama di Jepang dan Eropa. Kecuali di China.

"Kecelakaan kereta cepat di Jepang sangat minim karena manajemen konstruksinya bagus. Di Eropa juga. Kalau China memang sering karena China sering terjadi kecelakaan tidak hanya masalah ketika proyek berjalan, tapi keretanya juga."

"Entah keretanya terjun atau tabrakan."

Salah satu kasus yang memicu kemarahan terjadi pada tahun 2011. Kala itu ribuan warga China menyuarakan kemarahan mereka di media sosial atas penanganan bencana yang menewaskan 36 penumpang. Sebagian dari mereka curiga jika skala kecelakaan ditutup-tutupi.

Mengapa proyek kereta cepat dihentikan sementara?

Juru bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, mengatakan proyek konstruksi KCJB akan dihentikan sementara untuk proses investigasi lebih lanjut terkait kecelakaan yang menewaskan dua pekerja.

Kata dia, setelah semuanya dilaksanakan, hasil temuan dan rekomendasi investigasinya akan dijadikan acuan untuk meningkatkan aspek keselamatan pada proyek pembangunannya.

"Direktorat Jenderal Perkeretaapian akan memastikan bahwa insiden ini akan dijadikan pelajaran penting untuk mencegah berulangnya insiden serupa," ujar Adita, Senin (19/12) seperti dilansir Bisnis.com.

Adapun Corporate Secretary Kereta Cepat Indonesia-China, Rahadian Ratry, mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh atas SOP pemasangan rel, dan SOP pekerjaan lainnya.

"Serta memastikan segenap pekerjaan yang dilakukan kontraktor KCJB mengimplementasikan aspek Safety, Security, Health and Environment [SSHE] pada setiap aktivitas kerja," ujarnya melalui siaran pers, Senin (19/12).

Berapa pekerja yang meninggal?

Kabid Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo, mengatakan dua orang tewas di lokasi proyek kereta cepat. Keduanya adalah WNA asal China. Mereka bekerja sebagai teknisi.

Selain dua korban tewas, ada lima korban luka-luka. Menurut pihak KCIC sebagai perusahaan konsorsium pelaksana proyek, sebagian korban sudah pulang ke rumah dan sebagian lainnya masih dirawat di RS Santosa Bandung.

Dari pantauan lokasi kejadian, terlihat kereta teknis pengangkut material berwarna kuning dan lokomotif kereta cepat berwarna hijau masih tergeletak di lokasi kejadian dan belum dievakuasi.

Berdasarkan laporan Kompas.com, seorang saksi mata di lokasi kejadian, Ani, berkata kecelakaan itu bermula saat lokomotif kereta cepat berwarna hijau melaju sekitar pukul 16.00 WIB.

Lokomotif yang melesat keluar lintasan sepanjang kurang lebih 200 meter dari ujung rel itu lantas menabrak kereta teknis berwarna kuning yang tengah berada di luar rel kereta.

Kereta Cepat ditargetkan bakal beroperasi 2023

Gagasan mega proyek Kereta Cepat sebetulnya sudah ada sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada 2012, Jepang sudah menginisiasi proyek ini dengan studi yang komprehensif.

Di masa pemerintahan Presiden Jokowi, keinginan memiliki kereta cepat muncul lagi. Jokowi pernah menyampaikan agar Indonesia tak kalah cepat dengan negara tetangga yang juga sedang menyiapkan kereta cepat yaitu Singapura dan Malaysia.

Namun, Jokowi menolak proposal kereta cepat yang diajukan Jepang karena biayanya terlalu besar dan bakal menggunakan dana APBN.

Pilihan jatuh pada China, karena akan membantu pendanaan dan teknologi dalam proyek kereta cepat.

Untuk diketahui, biaya investasi kereta cepat ini diperkirakan menelan anggaran hingga Rp114 triliun. Angka ini meleset dari penghitungan awal sebesar Rp84,3 triliun. Investasi ini juga melampaui proposal yang ditawarkan Jepang sebelumnya.

Tapi karena alasan keuangan perusahaan sedang minim akibat pandemi, dana APBN disebut menjadi sumber untuk menyelesaikan proyek ini. Sedangkan sebelumnya, Presiden Jokowi menjanjikan proyek ini tanpa APBN sepeserpun.

Di mana proyek kereta cepat ini adalah proyek business to business, yakni biaya investasi sepenuhnya berasal dari modal anggota konsorsium dan pinjaman dari China. Dana juga bisa berasal dari penerbitan obligasi perusahaan.