Konflik Papua: Pengungsi Maybrat hidup dalam ketakutan - 'Rindu pulang tapi cemas dimata-matai'

Masyarakat dari berbagai kampung di Kabupaten Maybrat masih mengungsi meski peristiwa penyerangan Koramil Kisor oleh milisi pro-kemerdekaan Papua telah berlalu sejak September 2021. Pemerintah membuat klaim bahwa situasi Maybrat telah kondusif usai penerjunan tentara dan Brimob.

Namun alih-alih membuat warga tenang, keberadaan aparat bersenjata itu justru memicu kecemasan warga. Seiring munculnya ultimatum dari milisi ke warga sipil, pulang ke kampung, bagi sebagian warga Maybrat, bukan pilihan masuk akal.

BBC News Indonesia datang, tinggal, dan berbincang dengan berbagai kalangan di Maybrat, pada November lalu. Di salah satu daerah di Papua yang dikecamuk konflik bersenjata ini, kami menemukan persoalan lain: selama warga mengungsi dari kampung, terjadi penyerobotan lahan untuk bisnis kayu yang diduga disokong perusahaan asal Jakarta.

Mari kita bergembira ria, madahkanlah lagu syukur bagi Tuhan.

Demikianlah ucapan mereka yang ditebus Tuhan, yang ditebus dari tangan penindas.

Umat Katolik di Gereja Stasi Kumurkek mengikuti ibadah Minggu, 19 November lalu. Puluhan umat memulai misa pagi itu dengan melantunkan kidung berjudul Mari Kita Bergembira. Ini adalah hari Minggu ke-115 sejak Peristiwa Kisor.

Mari kita bergembira ria, madahkanlah lagu syukur bagi Tuhan.

Dan dihimpunkanNya dari segala daerah, dari timur serta barat, dari utara dan selatan.

Tiba-tiba sebuah tangan menyelinap melalui jendela gereja. Seorang tentara berseragam yang menenteng senapan serbu memotret situasi ibadah. Selama lebih dari satu menit dia memotret ke arah altar, lalu mengubah arah kamera ponselnya ke bangku umat.

Di deretan umat, dua tentara berseragam duduk di bagian tengah gereja. Tidak ada senjata di tangan mereka. Dari gerak tubuh mereka, dua tentara itu tampak mengikuti prosesi misa. Namun keberadaan dua tentara di gereja itu tampak kontras, bukan saja dari pakaian tapi juga wajah dan warna kulit mereka.

Di tengah kepadatan umat yang menempati kursi-kursi panjang gereja, hanya ada seorang laki-laki paruh baya yang duduk di samping dua tentara itu.

Selama ibadah itu pula, sejumlah tentara bersenjata lainnya terlihat di seberang gereja. Mereka tampak awas pada setiap aktivitas yang terjadi di sekitar gereja.

Sebelum Peristiwa Kisor yang menewaskan empat tentara, kegiatan bergereja masyarakat Maybrat tidak pernah berlangsung seperti ini.

Serangan milisi pro-kemerdekaan Papua ke Koramil Kisor pada 2 September 2021 itu direspons pemerintah dengan mengerahkan tentara dan polisi ke kampung-kampung. Sejak saat itu kehidupan warga Maybrat telah berubah.

Tiga bulan setelah Peristiwa Kisor, TNI membangun pos militer hampir di setiap kampung di lima distrik di kawasan Aifat. Mereka mengerahkan tentara dari sejumlah daerah untuk bertugas di Maybrat dan mengisi pos-pos militer itu.

Tentara yang kini berpatroli di daerah Aifat berasal dari Yonif 133 Yudha Sakti Padang, Sumatra Barat dan Yonif 623 Bhakti Wira Utama Banjar Baru, Kalimantan Selatan.

Ratusan tentara dari dua batalyon infantri itu datang ke Maybrat menggantikan pasukan Yonif 762 Vira Yudha Sakti Sorong dan Yonif 136 Tuah Sakti Batam, Kepulauan Riau.

Selain tentara, kepolisian juga mendirikan pos di Aifat. Mereka mengerahkan satu kompi personel Brimob Polda Papua Barat di Sorong untuk berpatroli dan mengisi pos-pos di kawasan Aifat tersebut.

Penjabat Bupati Maybrat, Bernhard Rondonuwu, berkata bahwa tentara dan polisi berada di kampung-kampung “untuk memenuhi permintaan masyarakat”.

Menurut klaim Benhard, masyarakat yang mengungsi dari berbagai kampung di Aifat memiliki keinginan kuat untuk kembali ke rumah-rumah mereka. Warga, kata Bernhard, hanya akan merealisasikan keinginan itu jika mendapat jaminan keamanan dari pemerintah.

“Permintaan itu sudah dijawab oleh pimpinan TNI/Polri dengan menugaskan personelnya ke Maybrat. Personel sudah ditempatkan di kampung-kampung sehingga masyarakat sudah bisa pulang,” ujar Bernhard.

Tak hanya mengendalikan keamanan, Bernhard menyebut tentara dan polisi yang dikerahkan ke Maybrat juga membantu pemerintahannya membersihkan dan memperbaiki jalan antarkampung. Tanpa bantuan mereka, klaim Bernhard, upaya memulangkan warga akan berjalan sangat lambat.

Namun ratusan bahkan ribuan warga Maybrat hingga kini masih mengungsi di berbagai lokasi. Tidak pernah ada angka pasti soal jumlah pengungsi ini. Angka yang dihimpun pemda, Komnas HAM, dan organisasi advokasi sipil selalu berbeda.

Kondisi keamanan di Aifat belum benar-benar kembali seperti sebelum kejadian Kisor. Satu pekan setelah saya meninggalkan Maybrat, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) membuat klaim telah menyerang dan menewaskan tiga tentara di pos militer Kampung Ayata, Distrik Aifat Timur Tengah.

Ayata berjarak 18 kilometer dari ibu kota Maybrat, Kumurkek. Ayata kini merupakan lokasi terjauh yang bisa dicapai pengungsi dari kawasan Aifat. Akses menuju kampung lainnya di dataran tinggi Maybrat belum bisa dilewati karena jalan dan jembatan rusak.

”Kami tetap berusaha melindungi masyarakat yang akan pulang,” ujar Juru Bicara Kodam Kasuari, Kolonel Syawaludin Abuhasan, terkait serangan ke pos militer di Ayata.

”Organisasi Papua Merdeka sudah tidak ada lagi di Maybrat,” klaim Syawaludin.

Meski militer membantah milisi pro-kemerdekaan menyerang personel mereka di Ayata, informasi kontak tembak pada momen jelang peringatan pengibaran Bendera Bintang Kejora itu memicu kecemasan warga Aifat.

Seperti pada aksi mereka sebelumnya, kelompok milisi pro-kemerdekaan Papua tidak hanya mengincar aparat Indonesia, tapi juga warga sipil yang menurut mereka menjadi mata-mata tentara dan polisi.

“Peringatan kepada rakyat Maybrat, khususnya di distrik sekitar Aifat Raya, jangan coba-coba menjadi banpol (bantuan polisi),” kata Manfred Fatem, petinggi TPNPB di Maybrat, dalam video yang tersebar pada 30 November lalu.

Di Maybrat, warga sipil terjebak dalam konflik bersenjata yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Mereka takut kepada tentara dan polisi, tapi juga merasakan kengerian atas ancaman yang disampaikan milisi pro-kemerdekaan.

Situasi ini mengadang niat warga Aifat untuk pulang dari pengungsian. Terlebih lagi, kondisi ini membuat banyak warga sipil memilih diam—membicarakan pengalaman buruk maupun harapan sama dengan mengancam keselamatan fisik dan jiwa.

Warga tak berani bicara

Sejak Peristiwa Kisor, menurut data awal pemerintah, setidaknya 5.000 warga Maybrat dari berbagai distrik di kawasan Aifat mengungsi dari kampung-kampung mereka. Dari jumlah itu, Komnas HAM mencatat 138 warga meninggal di pengungsian “karena kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi”.

Namun tidak ada pusat penampungan pengungsi yang didirikan oleh pemerintah atau organisasi non-pemerintah untuk mereka. Tidak pernah ada tenda-tenda hunian sementara. Mereka menyerak ke berbagai tempat.

Para pengungsi Maybrat bertahan hidup dengan cara mereka masing-masing. Sebagian dari mereka menumpang di rumah kerabat atau menggunakan jatah dana kampung untuk indekos di luar kawasan Aifat, termasuk hingga ke kabupaten di sekitar Maybrat seperti Sorong, Manokwari, dan Tambrauw.

Sebagian pengungsi lainnya membangun pondok-pondok kecil di luar Aifat. Pondok itu didirikan di sejumlah kebun atas seizin kelompok marga yang memiliki tanah.

Pengungsian yang tidak terpusat merupakan tantangan besar dalam upaya saya mencari, mendengar dan mencatat kesaksian mereka. Keengganan banyak pengungsi dan warga Maybrat untuk berbicara di hadapan kamera dan dengan nama terang adalah tantangan terbesar lainnya.

Seorang laki-laki muda asal Distrik Aifat Timur Jauh bercerita kepada saya bagaimana dia dan keluarganya tidak berpikir panjang untuk lari dari kampung menuju Kumurkek usai Peristiwa Kisor.

Distrik Aifat Timur Jauh dan Kumurkek berjarak lebih dari 45 kilometer, terpisah jalan meliuk-liuk di lereng dataran tinggi Maybrat. Dia beruntung karena memiliki mobil sehingga tak perlu berlindung ke hutan seperti banyak warga Aifat lainnya.

Laki-laki muda ini berkata, usai Peristiwa Kisor dia merasa kecemasan yang begitu kuat karena mendengar pasukan militer dan kepolisian diterjunkan untuk menyisir kampung-kampung dan mencari anggota TPNPB.

Baca juga:

Saya bertanya kepada laki-laki itu, “mengapa harus takut jika tidak terlibat dalam serangan ke Koramil Kisor tersebut?”

“Musa,” ujarnya. “Muka sama.”

Dia takut aparat akan secara serampangan menangkap warga kampung, terutama laki-laki asli Papua. Akronim ‘Musa’ yang dia sebut adalah istilah populer di kalangan warga sipil Papua. Menurut laki-laki ini, aparat kerap menganggap semua laki-laki Papua sama—baik wajah maupun perbuatan.

Akronim ‘Musa’ juga merujuk pada sejumlah dugaan kasus salah tangkap di berbagai wilayah Papua terkait isu pro-kemerdekaan.

Dalam Peristiwa Kisor, aparat dituduh keliru menangkap terduga pelaku, tapi kepolisian dan militer berulang kali membantah, termasuk soal kekerasan di luar proses peradilan.

Merujuk catatan Lembaga Bantuan Hukum Kaki Abu yang mendampingi para terdakwa kasus Kisor, setidaknya polisi keliru menangkap tiga anak dan tiga laki-laki dewasa asli Papua. Enam orang itu dihadapkan ke pengadilan dan telah divonis bersalah.

Abraham Mate, salah satu yang disebut korban salah tangkap, meninggal di Lapas Sorong sebelum dia mendengar putusan hakim.

Laki-laki asal Kampung Faankahrio, Distrik Aifat Timur Tengah, ini menghembuskan nafas terakhir November 2022 dengan memikul dakwaan jaksa: hukuman penjara 20 tahun.

Laki-laki muda asal Aifat Timur Jauh yang saya temui bercerita, beberapa hari setelah Peristiwa Kisor dia kembali ke kampungnya untuk menjemput sejumlah kerabat yang mengungsi ke hutan. Saat itu, kata dia, aparat sudah membangun sejumlah pos jaga di kampung-kampung.

“Saat saya naik ke kampung, saya turun di pos karena warga yang ingin masuk kampung wajib melapor ke aparat,” ujarnya.

“Saya serahkan KTP dan mereka mengizinkan saya masuk,” kata laki-laki ini.

Selang beberapa jam, dia dan sejumlah kerabat yang dia jemput hendak turun menuju Kumurkek. Mereka berhenti di pos jaga. Namun dia tidak mendapatkan kembali KTP yang dia titipkan ke petugas pos.

Laki-laki ini berkata, sore itu dia dan sejumlah kerabat laki-lakinya dipukuli aparat. Dia dituduh anggota TPNPB. Kerabat perempuannya yang menunggu di mobil tunggang-langgang meninggalkan pos itu.

Kodam Kasuari, melalui Kolonel Syawaludin Abuhasan, membantah tuduhan bahwa tentara melakukan kekerasan terhadap warga sipil di Maybrat.

“Tidak ada persoalan antara masyarakat dengan TNI. Tentara juga tidak pernah menakut-nakuti warga,” ujarnya.

“Tolong tulis pernyataan ini,” kata Syawaludin kepada saya.

Di sebuah rumah yang dikontrak oleh pemerintah distriknya untuk pengungsi, laki-laki asal Distrik Aifat Timur Jauh tadi menunjukkan bekas luka di atas alis matanya kepada saya. Dia berkata, luka itu adalah sayatan akibat botol yang diacungkan aparat kepadanya.

Siang itu, usai perjumpaan saya dengan laki-laki muda tersebut, dia setuju untuk menceritakan ulang kisahnya kepada BBC di hadapan kamera. Kami menanti dua hari dan mendatangi rumah kontrakannya, tapi laki-laki muda itu tak pernah datang.

Ibunya berkata bahwa dia pergi dan tidak pulang sejak bertemu dengan saya. Beberapa kerabat dan tetangganya bilang, dia takut menghadapi konsekuensi jika bercerita kepada jurnalis soal kekerasan yang dia alami.

Banyak orang yang saya temui di Kumurkek dan kawasan Aifat menunjukkan ketakutan serupa jika membicarakan pengalaman dan situasi di Maybrat.

Seorang pemuka agama mewanti-wanti saya untuk tidak menyebut namanya dalam liputan BBC. Dia merasa terjepit di tengah dua kubu yang berseteru: aparat keamanan Indonesia dan milisi pro-kemerdekaan.

Namun di tengah ‘kengerian’ yang dia katakan soal ancaman yang kemungkinan akan dia hadapi, pemuka agama ini berkata tak bisa mengelak dari panggilan kemanusiaan. Dia membuka lebar-lebar tempat ibadahnya untuk warga yang mengungsi dari Aifat.

“Di luar Papua, orang akan segan datang ke rumah pemuka ibadah seperti ini. Tapi tidak begitu di sini,” ujar pemuka agama itu kepada saya.

“Mereka datang ke sini karena tidak punya pilihan lain. Jadi pintu rumah ini akan selalu terbuka.

“Pada gelombang awal pengungsian, mereka tidur beralaskan tikar di ruang-ruang ini. Mereka kelaparan, jadi kami tidak punya pilihan lain selain membagikan makanan apapun yang kami punya,” tuturnya.

Peristiwa Kisor telah berlalu hampir 26 bulan, tapi dampaknya masih dirasakan banyak orang di Maybrat, terutama di kawasan Aifat.

November lalu sebuah video dari daerah ini viral: seorang guru didatangi sejumlah tentara bersenjata. Tentara itu mempertanyakan keputusan sekolah yang meniadakan upacara Senin.

“Selain guru, saya ini juga berstatus anggota majelis gereja. Saya tadi pagi melayani ibadah,” ujar guru itu kepada para tentara bersenjata yang masuk ke ruang kerjanya.

"Bapak memilih pekerjaan Bapak atau menjadi anggota Majelis?" kata tentara kepada guru asli Papua itu.

“Gereja akan mengadakan sidang Majelis. Jadi mereka mengarahkan agar menunda agenda ibadah Minggu menjadi Senin pagi ini,” jawab sang guru.

Beberapa warga yang saya temui di Maybrat mendorong saya bertemu dengan guru itu untuk melihat dampak penerjunan aparat militer terhadap kehidupan masyarakat di kampung. Namun guru itu menolak diwawancarai.

Dia berkata, seluruh urusan terkait upacara bendera itu telah selesai melalui mediasi.

'Keluarga meminta saya berhenti bicara'

Lamberti Faan adalah perempuan dari Suku Aifat. Dia tetap tinggal di kampungnya, Faankahrio, selama empat hari setelah Peristiwa Kisor. Namun rasa cemas merobohkan keinginannya untuk terus bertahan di rumah.

Dia lari ke hutan, lalu menghabiskan dua tahun terakhir dengan mengungsi ke Ayawasi, Distrik Aifat Utara dan bertahan hidup di sebuah kebun di Kabupaten Sorong.

Lamberti adalah satu dari sedikit pengungsi Maybrat yang selama ini bersedia muncul ke publik.

“Sebelumnya saya tidak banyak bicara. Peristiwa Kisor memaksa saya muncul dan bicara karena banyak warga takut untuk bicara tentang situasi yang kami alami,” ujar Lamberti.

Saya bertemu Lamberti di pondok sederhana yang dia bangun bersama suaminya, sekitar enam jam perjalanan darat dari rumahnya di Faankahrio.

“Kalau saya diam, siapa yang akan bicara? Orang lain tidak mungkin datang bantu kami. Mereka tidak tahu apa yang terjadi.

“Ini yang membuat saya bicara tentang masalah kemanusiaan di sini. Kalau saya diam, orang menganggap Maybrat baik-baik saja. Orang luar pun akan bingung bisa bantu kami seperti apa. Kalau semua diam, kami semua akan hancur sama-sama,” kata Lamberti.

Lamberti berkata, warga Aifat selama ini memendam perasaan atas berbagai peristiwa yang terjadi setelah penyerangan TPNPB ke Koramil Kisor.

Sejumlah kerabat meminta Lamberti berhenti bicara kepada publik. Alasannya, mereka khawatir akan menanggung konsekuensi dari ucapan Lamberti di media massa.

”Ketakutan mereka lebih pada militer, takut ditangkap,” ucapnya.

Baca juga:

Lamberti sekilas terlihat seperti sosok yang begitu tegar dan berani. Namun dia menyimpan kepedihan atas berbagai rentetan Peristiwa Kisor yang mengubah kehidupannya.

“Situasi ini seperti mimpi. Saya tidak pernah membayangkan situasi seperti ini akan terjadi, tidak pernah sama sekali,“ ujar Lamberti.

“Peristiwa itu mengubah kehidupan keluarga saya dalam sekejab.“

Air mata Lamberti menetes saat dia menuturkan kalimat-kalimat ini. Dia menangis terisak-isak.

”Saya dulu punya rencana bagaimana anak-anak saya akan sekolah. Saya dan suami membangun kehidupan yang lebih baik.

”Rumah saya di kampung itu adalah rumah pertama yang saya bangun sendiri. Saya membangunnya bersama suami dengan susah payah.

”Kami baru tinggal di situ enam bulan. Tapi rumah itu sekarang sudah dijadikan pos. Itu menyakitkan sekali untuk saya,” ucapnya.

Usai Peristiwa Kisor, rumah-rumah warga di lima distrik kawasan Aifat rusak—angkanya mencapai 90% dari rumah yang ada, menurut Komnas HAM Papua atau 1.212 unit jika merujuk data Dinas Perumahan Maybrat.

Pintu dan jendela rumah-rumah warga jebol. Beberapa rumah ludes terbakar. Ada pula keluarga yang kehilangan harta benda pascapenyisiran aparat.

Tidak pernah ada penyelidikan yang dilakukan oleh pemerintah tentang siapa yang melakukan perusakan itu. Pemkab Maybrat mengakui adanya perusakan. Mereka mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki rumah-rumah tersebut.

Sejumlah warga yang saya temui menyebut perusakan rumah di kawasan Aifat dilakukan tentara dan kepolisian saat mereka menyisir dan mencari milisi pro-kemerdekaan usai Peristiwa Kisor. Kolonel Syawaludin Abuhasan, atas nama Kodam Kasuari, membantah tuduhan ini.

”Tuduhan aparat melakukan perusakan itu tidak benar,” kata Syawaludin.

Bagaimanapun, bagi Lamberti, rumahnya bukan hanya rusak, tapi kini dikuasai militer. Rumahnya di Faankahrio sekarang menjadi pos tentara.

Lamberti berkata, Pemkab Maybrat menawarkannya rumah baru di kampung itu. Namun dia menolak. Dia menginginkan rumah yang dia bangun dengan jerih payahnya sendiri. Dia ingin pulang ke Faankahrio. Seluruh harapan itu belum terwujud.

“Saya sudah sempat pulang ke kampung, terutama bertemu tentara yang tinggal di rumah saya. Tapi tidak ada respons yang baik,“ ujar Lamberti.

“Pemerintah harus beritikad agar Maybrat bisa benar-benar damai, Supaya masyarakat bisa hidup baik seperti dulu.

“Sekarang pemerintah seperti membuat citra bahwa Maybrat baik-baik saja, tapi kalian merasakan sendiri bagaimana rasanya ketika kalian hanya tinggal beberapa hari, apalagi masyarakat yang tinggal di sana,” kata Lamberti.

'Yang hilang dan rusak bukan cuma rumah'

Di Faankahrio, sebuah sekolah yang dikelola Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK) kini dialihfungsikan menjadi pos tentara.

Di pagar sekolah itu berdiri gapura bertuliskan Satgas Pamtas RI-PNG Kewilayahan Yonif 133/Yudha Sakti. Di tembok sekolah itu juga terpampang logo besar batalyon asal Padang, Sumatra Barat tersebut.

Pengambilalihan sekolah untuk menjadi pos militer sebelumnya juga terjadi di daerah lain di Papua. Dalam investigasi kasus penembakan Pendeta Yeremia Zanambani oleh tentara pada 2021, Komnas HAM menyebut militer pernah mengambil alih fungsi sekolah di Distrik Hitadipa, Intan Jaya.

Kodam Kasuari, Agustus lalu, membantah merampas rumah dan fasilitas umum di kampung-kampung di kawasan Aifat. TNI membuat klaim, mereka menggunakan sekolah dan rumah warga atas seizin Pemerintah Kabupaten Maybrat.

Sekolah YPPK di Faankahrio berada selemparan batu dari jembatan Kali Kamundan. Yonas Faan, kerabat Lamberti, tinggal persis di depan sekolah yang telah beralih fungsi menjadi markas tentara itu.

Sama seperti nasib warga Aifat lainnya, rumah Yonas juga dirusak setelah Peristiwa Kisor. Dia juga melihat bagaimana gereja di mana dia melayani sebagai anggota Dewan Paroki dirusak setelah kejadian tersebut.

Yonas mengungsi keluar kampungnya selama sembilan bulan. Masa-masa itu disebutnya begitu berat. Dia harus menanggung biaya kos keluarganya di Sorong.

Pada saat yang bersamaan, Yonas juga terpukul karena Abraham Mate, kerabat dekatnya, meninggal di dalam lapas.

Dia yakin Abraham tidak terlibat Peristiwa Kisor. Dia juga mempertanyakan alasan di balik kematian keponakannya itu. Tapi tanda tanya Yonas belum hilang sampai sekarang.

Namun yang paling membuatnya marah adalah perambahan terhadap hutan milik keluarganya selama masa pengungsian. Di Maybrat, setiap marga memiliki lahan yang dimiliki secara komunal dan turun-temurun.

Merujuk pada istilah ‘Papua bukan tanah kosong’, Yonas menyebut setiap jengkal hutan Papua telah terbagi menjadi milik marga atau komunitas adat.

Pengetahuan soal batas-batas lahan itu, kata Yonas, diturunkan dari satu generasi ke generasi. Patok-patok batas lahan tidak berupa tugu atau batu tertulis, tapi pohon, sungai, dan bukit.

Yonas mengetahui lahan marganya diserobot sejak pulang dari pengungsian pada April lalu. Lahan itu berada sekitar lima kilometer dari rumahnya.

Di sekitar lahan marga Faan terdapat sejumlah petak lahan yang masuk dalam Rencana Kerja Tahunan PT. Bangun Kayu Irian.

Perusahaan yang bermarkas di Jakarta Selatan itu memegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dari hutan alam (IUPHHK-HA) dengan jangka waktu 45 tahun. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan izin itu pada Juli 2014.

Merujuk izin itu, konsesi PT Bangun Kayu Irian mencapai 139.970 hektare, terbentang dari Kabupaten Sorong sampai Maybrat. Perusahaan itu sebelumnya memegang izin kerja selama 20 tahun pada area seluas 299.000 ribu hektare, berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan tahun 1993.

“Lahan kami dibuka oleh beberapa orang dari beberapa marga di sini. Mereka yang membawa perusahaan,“ kata Yonas.

“Kami sama sekali tidak terlibat hubungan dengan perusahaan. Ketika kami mengungsi, mereka mencaplok hutan kami ini,” ujarnya.

Akibat perambahan hutan itu, Yonas menyebut marga Faan kehilangan pohon merbau dan beberapa jenis pohon lain dari lahan seluas 200 meter persegi. Keluarga Faan, kata Yonas, juga kehilangan sumber pangan.

“Kami mengadu ke beberapa orang, tapi sampai sekarang perusahaan tidak mendengar. Perusahaan juga tidak memberi ganti rugi,” kata Yonas.

“Hutan ini sumber kehidupan. Kalau kami masuk hutan, kami pasti bisa pulang membawa ikan, udang, dan sayur. Kalau dihancurkan begini, kami bisa berbuat apa?” ucapnya.

Sebagian besar warga Kampung Faankahrio bekerja sebagai pegawai negeri di pemerintahan kabupaten yang berpusat di Kumurkek.

Namun mayoritas dari mereka, seperti warga Aifat lainnya, terlahir dan tumbuh besar dalam tradisi berburu dan meramu. Membeli bahan makanan di pasar bukan kebiasaan mereka, karena seperti kata Yonas, “hutan memberikan segalanya”.

November silam, saya mendatangi kantor PT Bangun Kayu Irian di Jakarta Selatan untuk meminta jawaban mereka atas tuduhan Yonas. Kantor mereka berada di sebuah kompleks pertokoan. Unit kantor mereka gelap dan tak terdapat aktivitas kerja.

PT Bangun Kayu Irian didirikan pada 1980 oleh Henry Johanes dan Robert Kardinal. Robert adalah anggota DPR dari Sorong yang telah duduk di Senayan sejak 2004. Dia pernah menjadi pejabat teras Partai Golkar. Sejak 2013, PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk (BTEK) mengakuisisi 80% saham PT Bangun Kayu Irian.

BTEK didirikan dan dinahkodai oleh Anne Sutanto, anak dari pengusaha kayu Agus Sutanto, sebelum melantai di bursa saham pada 2004. Keluarga Sutanto malang melintang dalam industri kayu sejak era Orde Baru, termasuk di kawasan Papua.

Pada 2018, BTEK melepas seluruh saham mereka di PT Bangun Kayu Irian. Namun adik Anne, yaitu Ari Sutanto, masih menjabat sebagai direktur di PT Bangun Kayu Irian, kata Edwin Leonard Marsela, manajer unit perusahaan itu.

Sanggahan perusahaan

Edwin, mewakili korporasinya, membantah telah merambah lahan marga Faan selama masa pengungsian usai Peristiwa Kisor.

Edwin membuat klaim, perusahaannya selalu patuh pada Rencana Kerja Tahunan dan lahan marga Faan tidak masuk dalam dokumen yang wajib disahkan pemerintah itu.

Edwin berkata, perusahaannya menebang kayu di hutan ulayat milik marga Aisah. Lahan ini bersebelahan dengan lahan marga Faan.

Edwin menuduh orang-orang dari marga Aisah yang merambah lahan ulayat milik marga Faan. Dengan klaim ini, Edwin menyebut persoalan yang terjadi bukanlah antara marga Faan dengan PT Bangun Kayu Irian, melainkan marga Faan melawan marga Aisah.

“Kami membeli kayu dari masyarakat. Kami mempersilakan mereka menebang kayu dari area mereka, lalu kami beli kayu itu dan kami gunakan untuk membangun hunian karyawan,” ujar Edwin.

“Ketentuan ini bukan hanya untuk marga Aisah, tapi semua marga di kampung itu. Silakan menjual kayu kepada kami, sekalian kami memberdayakan masyarakat,” tuturnya.

Dari aturan itulah, menurut Edwin, marga Aisah menebang kayu hingga ke lahan milik marga Faan.

Edwin berkata perusahaannya sudah berupaya memediasi dua marga ini, tapi mereka tak pernah bertemu atau menemukan solusi. Yang jelas, klaim Edwin, PT Bangun Kayu Irian bersedia membayar ganti rugi jika klaim Yonas terbukti valid.

Menurut catatan Franky Samperante dari lembaga advokasi lingkungan Bentala Pusaka, berjudul Tergusur Pembangunan Kayu Irian, operasional perusahaan ini pernah bermasalah di Distrik Kais Darat, Kabupaten Sorong Selatan. Di sana, menurut Franky, perusahaan tersebut mengambil kayu jenis merbau yang tumbuh alami dan berusia lebih dari 100 tahun.

Pada 2015, perusahaan ini juga digugat oleh tujuh marga pemilik hak ulayat di Sorong Selatan. Perusahaan ini diprotes karena dugaan mengabaikan hak pemilik ulayat, melakukan intimidasi, melalaikan reboisasi, dan merusak lanskap hutan.

Atas tuduhan terbaru soal lahan di Kampung Faankahrio, Edwin menyebut PT Bangun Kayu Irian beritikad untuk menyelesaikan sengketa yang muncul.

“Silakan datang ke kantor kami, bawa bukti-bukti. Kita lihat bersama apakah benar area itu milik marga Faan dan apakah kami yang menebang pohon di sana,” ujarnya.

Jadi, bisakah pengungsi pulang?

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Oktober lalu, mendorong para kepala daerah di Papua untuk segera memulangkan warga mereka yang mengungsi akibat konflik bersenjata. Tenggat waktunya, kata Tito, adalah Hari Raya Natal pekan depan.

Rufina, seorang warga Kampung Mesyam, Distrik Aifat Timur Jauh, memendam kerinduan mendalam untuk pulang ke rumahnya. Selama dua tahun dia tak bisa kembali ke kampungnya.

Aifat Timur Jauh adalah distrik terjauh dari pusat Maybrat di Kumurkek. Jalan menuju distrik itu kini terbengkalai dan hampir tertutup pepohonan dan rumput-rumput yang membelukar. Belum ada pula jaminan keamanan dari pemerintah untuk warga distrik itu yang hendak pulang.

Rufina dan para pengungsi dari Aifat Timur Jauh sekarang diminta bertahan di Kampung Ayata, Distrik Aifat Timur Tengah. Ini adalah tempat terjauh yang bisa mereka akses dari ibu kota kabupaten.

Dalam perjalanan dari Kumurkek menuju Ayata, warga harus melewati sejumlah pos tentara, antara lain di Kampung Susumuk, Faankahrio, dan Kamat. Di Ayata, bukan hanya tentara yang berjaga dan berpatroli, melainkan juga personel Brimob.

“Saya tidak tahu kondisi rumah saya, apakah pintu ditendang, pakaian dihamburkan atau jendela dirusak,” ujar Rufina.

“Saya rindu rumah. Apalagi sekarang sudah mendekati Natal. Saya ingin merayakan Natal di kampung,” tuturnya.

Baca juga:

Pejabat Bupati Maybrat Bernhard Rondonuwu berkata pihaknya kini berupaya membuka akses jalan dari Ayata ke pusat Distrik Aifat Timur, Aisa. Untuk merealisasikan target itu, dia harus memperbaiki enam jembatan rusak dan tertutup semak.

“Saya berharap Dinas Pekerjaan Umum bisa lebih cepat sehingga Desember ini masyarakat sudah bisa kembali ke kampung halamannya,” kata Bernhard.

Kalaupun target Bernhard terwujud, Rufina dan warga dari distrik paling timur Maybrat belum bisa pulang natal ini.

Alasannya, walau pemerintah menjamin keamanan, perbaikan akses jalan belum mencapai kampung-kampung di Aifat Timur Jauh akhir tahun ini.

'Persoalan pengungsi bukan sekedar akses jalan'

Papua, menurut antropolog I Ngurah Suryawan, tidak bisa dilepaskan dari berbagai kasus kekerasan.

Sepanjang 1998 hingga 2017, Komnas HAM menetapkan enam kasus pelanggaran HAM. Jumlah itu bisa mencapai ratusan bahkan ribuan jika merujuk catatan lembaga advokasi masyarakat sipil.

Berbagai kekerasan tersebut, kata Suryawan, tidak pernah diselesaikan oleh pemerintah. Akibatnya, setiap kasus kekerasan itu menjadi ingatan buruk yang diturunkan dari generasi ke generasi di kalangan orang asli Papua.

Situasi itu, menurut Suryawan, semakin diperparah oleh pendekatan pemerintah yang lebih memilih menerjunkan tentara ketimbang membuka ruang-ruang dialog.

“Ini seperti luka yang ditutupi, diberi bedak tampak mulus. Padahal, di balik itu ada borok yang menganga sempurna,” ujar Suryawan.

Suryawan berkata, pendekatan terhadap aspek manusia harus diambil dalam penyelesaian kasus kekerasan di Papua, termasuk di Maybrat.

Perbaikan infrastruktur dan penerjunan aparat, menurut dia, tidak akan cukup mengembalikan ketegangan yang kini meluas ke situasi damai seperti semula.

Puluhan warga kawasan Aifat, April lalu, berdemo ke DPRD Maybrat. Dalam unjuk rasa itu, mereka meminta pemerintah mengembalikan ketentraman Maybrat. Caranya, kata mereka, adalah dengan menarik tentara dari kampung-kampung.

”Masyarakat tertekan, orang beribadah ke gereja, tentara ikut jaga di gereja. Orang pergi berkebun, tentara ikut, interogasi kiri-kanan,” kata salah seorang warga yang turut berunjuk rasa pada 17 April silam.

Rasa takut dan ketidaknyamanan atas keberadaan aparat ini secara umum juga dirasakan warga kampung di berbagai wilayah Papua. Fenomena ini diungkap dalam riset terbaru yang disusun profesor di Badan Riset dan Inovasi Indonesia (BRIN) Cahyo Pamungkas dan peneliti di Lembaga Ilmu Bahasa, Negara, dan Antropologi Kerajaan Belanda (KITLV), Yogi Setya Permana.

Cahyo dan Yogi dalam artikel di Jurnal Pasific Volume 97 edisi Maret 2024, menemukan ketakutan serupa di masyarakat wilayah Pegunungan Tengah Papua. Salah satu subyek riset mereka bercerita, ”tempat paling aman adalah tempat yang tidak ada tentara atau polisi”.

”Kami tidak pernah merasa aman jika ada pos aparat karena tentara selalu bertanya dan mencurigai kami,” ujar responden riset tersebut.

“Lingkaran kekerasan ini harus dihentikan. Tapi itu tidak berhenti. Pengalaman menghadapi konflik dan kekerasan jadi berlapis-lapis, tertumpuk terus-menerus, menjadi lingkaran yang tidak akan terselesaikan,” tuturnya.

Tanpa upaya dialog antara pemerintah, warga sipil, kelompok pro-kemerdekaan untuk menyelesaikan akar masalah kekerasan di Papua, Suryawan menyebut ketakutan masyarakat tidak akan pernah bisa hilang.

“Tra usah berurusan dengan dorang, artinya kalau bisa warga tidak berurusan dengan polisi dan tentara,” ujarnya.

Di sisi lain, Suryawan menyebut situasi ini berpotensi melahirkan bibit perlawanan baru terhadap pemerintah.

Egianus Kogoya, pimpinan TPNPB yang menyandera pilot asal Selandia Baru, menurut Suryawan, adalah contoh dari konsekuensi pembiaran kasus kekerasan di Papua.

“Egianus adalah anak salah satu pimpinan TPNPB yang ditembak mati oleh aparat. Dari situ dia memutuskan untuk mengangkat senjata,” ujarnya.

Baca juga:

Hingga tulisan ini disusun, pemerintah belum berencana menggelar dialog untuk menuntaskan persoalan kekerasan di Maybrat. Tentara masih berpatroli di kampung-kampung kawasan Aifat. Warga masih tersebar, mengungsi dengan cara mereka masing-masing.

Maybrat yang damai seperti sedia kala, bagaimanapun, masih menjadi harapan banyak orang di kabupaten itu. Namun, ketika harapan itu masih jauh panggang dari api, pulang ke kampung belum akan menjadi pilihan. Setidaknya itu yang dikatakan Lamberti Faan.

“Mayarakat merasa lebih aman mereka berada di kota, di pengungsian. Ke mana-mana tidak dibatasi atau dimata-matai,” ujarnya.

“Itu lebih baik daripada kembali ke kampung dalam situasi sekarang.

“Di pengungsian, bisa makan atau tidak, yang penting warga bisa merasakan ketenangan. Untuk makan dan bertahan hidup, kami bisa upayakan,” ujar Lamberti.

Produksi visual oleh jurnalis video Anindita Pradana.