Upaya KSAD rebut hati rakyat Papua - ‘Jargon yang diulang-ulang, tanpa makna‘

Menghadapi perang gerilya dengan merebut hati rakyat, smart power, operasi dan pembinaan teritorial, komunikasi sosial, hingga merangkul kelompok bersenjata adalah istilah-istilah yang muncul dalam upaya TNI menjaga keamanan di Papua. Namun, hingga kini pendekatan itu disebut tidak menyelesaikan konflik yang justru semakin meluas di Papua.

Anggota Jaringan Damai Papua, Adriana Elisabeth mengatakan pendekatan keamanan dengan beragam istilah itu dan ditambah pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah pusat di Papua tidak berkorelasi positif dengan berkurangnya konflik yang terjadi.

“Cuma ganti orang, ganti nama, tapi yang dilakukan sama. Kalau berharap hasil berbeda dengan pendekatan yang sama itu tidak mungkin,” kata Adriana kepada wartawan BBC News Indonesia, Kamis (30/11).

Senada, Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua dan juga anggota Dewan Gereja Papua Socratez S Yoman menilai pernyataan itu adalah “jargon yang diulang-ulang, tanpa pesan, tanpa makna dan tanpa arti”.

Usai pelantikan sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan akan meningkatkan pendekatan gerilya dalam merebut hati masyarakat Papua. KSAD sebelumnya, Jenderal (Purn) TNI Dudung Abdurachman mengunakan istilah merangkul kelompok kriminal bersenjata (KKB) dengan hati yang suci dan tulus.

Sementara itu, seusai upacara serah terima jabatan Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto mengatakan akan menggunakan cara smart power yang merupakan kombinasi dari operasi teritorial dan penggunaan senjata dalam menangani masalah keamanan di Papua.

BBC News Indonesia telah menghubungi Kapuspen TNI, Kadispenad dan Kapendam XVII Cenderawasih untuk menanyakan pandangan mereka terkait dengan perang gerilya dalam merebut hati rakyat, namun hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, koalisi pemerintah, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, menjelaskan bahwa yang dimaksud KSAD adalah dengan menguasai hati atau mendapatkan kepercayaan dari rakyat sehingga menjadi tempat berlindung dan sumber informasi bagi TNI dalam menjaga keamanan di Papua.

Intinya dari perang gerilya adalah merebut hati rakyat, apa artinya?

Usai dilantik menjadi KSAD oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyinggung perang gerilya yang dihadapi di Papua.

“Jadi sebetulnya di dunia ini yang sudah membuat pembelajaran tentang lawan gerilya itu, kita Indonesia termasuk hebat. Tapi hal-hal tersebut mungkin sedikit terlupakan dengan perkembangan zaman dan sebagainya.”

“Intinya dari perang gerilya adalah merebut hati rakyat. Jadi ini yang memang harus kita tingkatkan terus untuk khususnya di Papua,” ujar Maruli pada Rabu (29/11).

Politisi PDI Perjuangan yang kini menjabat sebagai anggota Komisi I DPR, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, menjelaskan, perang gerilya adalah perang yang dilakukan oleh sekelompok pasukan kecil terhadap kekuatan yang lebih besar di suatu wilayah.

“Kalau menempatkan perang gerilya berarti yang namanya KKB itu adalah pasukan yang besar dan kita TNI pasukan kecil melakukan perang gerilya. Terbalik dong, harusnya perang anti-gerilya,” ujar Hasanuddin yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Militer Presiden.

Hasanuddin melanjutkan, syarat dari perang gerilya maupun anti-gerilya adalah menguasai hati atau mendapatkan kepercayaan dari rakyat.

Artinya, ujarnya, rakyat menjadi tempat bersembunyi, tempat berlindung, sumber informasi dan sumber logistik.

“Kalau anti-gerilya, kita harus merebut supaya rakyat tidak berada di pihak gerilyawan. Supaya rakyat tetap berpihak kepada pemerintah. Tidak menyembunyikan, tidak memberi makan, justru rakyat harus bersama-sama TNI.”

“Tapi menurut hemat saya ini harus dikaji ulang lagi. Apakah masih relevan penyelesaian di Papua melalui perang? Apakah tidak ada jalan lain untuk mencari solusi?” kata Hasanuddin yang berasal dari partai koalisi pemerintah.

Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Golkar, Dave Laksono, menilai persoalan Papua adalah masalah yang pelik, panjang, dan rumit.

Dave melihat pendekatan represif telah terbukti gagal, sementara pendekatan lunak hingga kini belum membuahkan hasil.

“Jadi harus ada counterbalance-nya, pendekatan-pendekatan humanis harus dikedepankan walaupun juga pendekatan secara represif terhadap mereka yang bersenjata tidak boleh lengah,” katanya.

“Jadi kalau pendekatan seperti apa, kita masih tunggu dulu seperti apa yang dirancang oleh Pak Maruli sembari kita melihat perkembangan seperti apa, sehingga kita tetap berharap ada pendekatan yang long-lasting,” ujar Dave.

Istilah-istilah yang digunakan untuk Papua

Selain merebut hati rakyat, terdapat juga beragam istilah yang muncul dalam upaya menyelesaikan masalah yang terjadi di Papua.

Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, mengatakan akan menggunakan smart power dalam mengatasi KKB.

"Harus smart power. Jadi smart power, menggunakan soft power, kita akan kedepankan operasi teritorial," kata Agus di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (22/11).

Kemudian, kata Agus, dengan menggunakan senjata atau hard power terhadap KKB atau kombatan.

Panglima TNI sebelumnya, Jenderal (Purn) Yudo Margono menggunakan tiga pendekatan dalam melaksanakan operasi di Papua, yaitu soft approach melalui pembinaan teritorial dan komunikasi sosial.

Kemudian culture approach melalui tokoh agama, masyarakat dan pemuda. Terakhir, dengan hard approach yaitu operasi senjata di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

Baca juga:

Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa juga sempat mengungkapkan kebijakan pengamanan di Papua dengan pola pendekatan teritorial dan sosial, yaitu lebih mengdepankan tugas Kodim dan Babinsa yang bisa langsung menyentuh masyarakat.

Selain itu, mantan KSAD Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman juga pernah memberi instruksi ke prajurit untuk merangkul KKB.

"Satgas tidak harus memerangi KKB, namun mereka perlu dirangkul dengan hati yang suci dan tulus karena mereka adalah saudara kita. Keberhasilan dalam tugas bukan diukur dengan dapat senjata namun bagaimana saudara kita bisa sadar dan kembali ke pangkuan NKRI," ujar Dudung.

‘Pernyataan diulang-ulang, tanpa makna‘

Namun, Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua, Socratez S Yoman, mengatakan istilah-istilah itu hanya lah pernyataan yang diulang-ulang tanpa memiliki makna bagi warga Papua.

“Artinya itu jargon-jargon yang diulang-ulang, tapi tanpa pesan, tanpa makna, tanpa arti, dan bisa dikatakan omong kosong,” kata Socratez yang juga menjadi anggota Dewan Gereja Papua.

“Mau merebut hati siapa? Hati kami yang sudah luka ini mau direbut? Selama solusi militer, politik, keamanan, ekonomi, dan lainnya, tidak akan pernah selesai tanpa ada solusi kemanusiaan dan keadilan,” ujarnya.

Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP), Latifah Anum Siregar mengatakan walaupun istilah yang digunakan berubah-ubah namun apa yang terjadi di masyarakat masih tetap sama, yaitu terjadi kekerasan, diskriminasi dan stigmatisasi.

“Banyak sekali istilah yang digunakan. Tapi kalau tetap masyarakat distigma, komunikasi dan relasi sosial buruk, ditambah aksi kekerasan, maka apapun kebijakannya tidak akan efektif,“ kata Latifah.

Menurut data ALDP sepanjang 2022, terjadi 53 kasus kekerasan yang menyebabkan setidaknya 81 orang tewas. Mayoritas disebabkan konflik bersenjata antara TNI/Polri dengan TPNPB-OPM.

Aksi kekerasan tidak berhenti. Di tahun 2023, kata Latifah terjadi kekerasan yang menimbulkan korban jiwa baik di masyarakat, aparat keamanan, dan juga dari kelompok KKB.

“Lalu penyanderaan pilot dari Februari sampai sekarang tidak selesai. Dan beberapa hari lalu, empat prajurit TNI tewas. Jika tidak memakai pendekatan kemanusiaan, kekerasan akan terus terjadi,“ ujarnya.

Senada, Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andi Muhammad Rezaldy, mengatakan situasi hak asasi manusia di Papua tidak akan membaik jika pendekatan keamanan selalu menjadi pilihan dalam mengurai konflik yang terjadi.

“Pendekatan tersebut terbukti gagal dan justru melanggengkan kekerasan. Rentetan masalah kemanusiaan di Papua tentu saja sangat berbahaya apabila terus dilanjutkan. Hal semacam akan memantik ketidakpercayaan bagi warga Papua terhadap pemerintah Indonesia.“

“Selain itu, kekerasan demi kekerasan yang ada juga berimplikasi pada timbulnya Memoria passionis atas penderitaan akibat kekerasan politik. Belum lagi jika mengingat pelanggaran berat masa lalu di Papua yang tak kunjung dituntaskan oleh negara. Belum sembuh luka terdahulu, mereka dipaksa untuk pasrah menerima luka yang terus bertambah,“ kata Andi.

Berdasarkan data Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada, sejak Januari 2010-Maret 2022, tercatat ada 1.654 luka-luka dan 464 meninggal dunia akibat kekerasan di Papua, di mana aktor utama melibatkan KKB dan aparat keamanan.

Data-data itu belum termasuk dengan rangkaian peristiwa kekerasan yang terjadi di sepanjang tahun 2023. Beberapa hari lalu, Minggu (26/11) lalu, empat prajurit TNI tewas akibat kontak tembak dengan KKB di Kabupaten Nduga, Papua.

Dan, dari Februari hingga penghujung November 2023, pilot Susi Air asal Selandia Baru, Philip Martens masih menjadi sandera oleh KKB.

‘Cuma ganti orang, ganti nama, tapi yang dilakukan sama‘

Anggota Jaringan Damai Papua, Adriana Elisabeth, mengatakan walaupun setiap pemimpin memiliki beragam istilah yang diungkapkan, terdapat dua pendekatan yang tetap sama dilakukan pemerintah di Papua, yaitu pendekatan keamanan guna menyelesaikan konflik bersenjata, dan pendekatan pembangunan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Namun, dua pendekatan itu tidak berkorelasi positif dengan penurunan kasus-kasus kekerasan, ujar Adriana, yang malah sebaliknya, semakin meluas di Papua.

“Cuma ganti orang, ganti nama saja, tapi yang dilakukan sama. Jadi kalau berharap hasil berbeda dengan pendekatan yang sama itu tidak mungkin.“

“Kalau disebut mau merebut hati rakyat, tapi masyarakat justru merasa terancam berarti pendekatannya keliru. Jadi saya kurang paham merebut hati rakyat itu caranya bagaimana? karena itu tetap saja masuk pendekatan keamanan,“ ujarnya.

Pendekatan resolusi konflik

Adriana mengatakan, militer adalah simbol kekuatan negara yang bertugas untuk mempertahankan negara, wilayah, dan kedaulatan. Jika, tindakan separatisme di Papua dikategorikan sebagai ancaman terhadap negara maka doktri pelaksanaannya akan tetap sama, yaitu dengan operasi senjata.

“Itu akan efektif kalau konfliknya antarnegara. Tapi Papua itu kan rakyat Indonesia yang tinggal di Papua, masa mau diperlakukan seperti itu,“ ujarnya yang juga menjadi peneliti isu Papua dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Untuk itu, menurutnya, pemerintah harus melakukan cara lain, yaitu dengan pendekatan resolusi konflik guna menjembatani konflik yang meluas di Papua.

“Pendekatan ini untuk mencari gap selama ini dimana, sekaligus juga bernegosiasi dengan kelompok-kelompok yang selalu berpikiran untuk memisahkan diri dari Indonesia,“ ujarnya.

Melalui pendekatan resolusi konflik, ujarnya, maka akan terjalin dialog dan komunikasi yang saling mendengarkan antara pemerintah pusat, masyarakat dan juga kelompok bersenjata di Papua.

“Pendekatan resolusi konflik ini bisa membantu penyelesaian pilot Selandia Baru yang disandera, dan mencegah aksi kekerasan lain. Kini kita sulit menemukan orang yang bisa bernegosiasi untuk membebaskan pilot karena pendekatan ini tidak pernah dirancang,“ katanya.

Apa kata TPNPB OPM?

Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Sebby Sambom mengeklaim bahwa tidak mungkin aparat keamanan dapat merebut hati masyarakat Papua.

“Jadi dia mau gerilya rebut hati rakyat, sama sekali tidak mungkin itu terjadi. Orang Papua sudah tidak percaya dengan istilah-istilah itu,” ujar Sebby.

Sementara itu saat ditanya mengapa pilot asal Selandia Baru, Philip Martens, tak kunjung dibebaskan, Sebby mengatakan karena pemerintah Indonesia maupun Selandia Baru tidak mau melakukan negosiasi.

“Pemerintah Jakarta maupun Selandia Baru keliru. Sejak awal penyanderaan TPNPB sampaikan bahwa siap bebaskan pilot asalkan Selandia Baru berniat bicara dengan TPNPB. Tapi karena tidak diindahkan, maka menjadi lama prosesnya.” Ujarnya.

“Bicara sandera ini bukan bicara tentara kah, polisi kah, tapi penyelesaian melalui negosiasi. Pemerintah tidak berniat negosiasi dan tentara yang ditugaskan yang tangani. Penyelesaian melalui operasi militer tidak menyambung, tapi melalui negosiasi. Masa tidak ada orang sipil yang bisa ditugaskan,” ujarnya.