Orang tua lebih memilih sekolah dasar swasta, pengamat anggap ‘peringatan’ untuk sekolah negeri

Sejumlah sekolah dasar (SD) di beberapa daerah mengeluhkan kekurangan murid lantaran orang tua murid ”lebih memilih” sekolah swasta dan sekolah berbasis agama. Meski tidak terjadi di seluruh Indonesia, pengamat pendidikan menilai fenomena ini sebagai “peringatan” bagi dunia pendidikan.

Tahun ajaran baru sudah dimulai seiring berakhirnya masa penerimaan peserta didik baru (PPDB), dan perjalanan panjang Annisa beserta suami dalam mencari sekolah untuk anak laki-lakinya sejak 2022 lalu pun telah usai. Sekolah swasta berbasis agama di Tangerang Selatan, Banten, menjadi pilihan mereka.

Sejak 2021, Annisa dan suaminya—yang tinggal di kawasan Ciputat—sudah mencari sekolah yang tepat untuk anaknya. Mereka melakukan survei ke beberapa sekolah untuk membandingkan kurikulum, biaya, fasilitas, dan juga mempertimbangkan kenyamanan sang anak.

Sejak awal, Annisa mantap menyekolahkan anaknya di sekolah swasta berbasis agama. Menurut dia, masa-masa SD sangat penting untuk pembentukan karakter anak, sehingga dia ingin memberikan kualitas pendidikan yang terbaik.

“SD negeri juga banyak yang [siswanya] pintar-pintar, tapi kalau dari segi fasilitas, untuk yang di sekitaran daerah rumah saya, sepertinya SD negerinya belum sebagus swasta,” kata Annisa kepada BBC News Indonesia.

Berbeda dengan Annisa, Nuriy—warga Bekasi, Jawa Barat—sempat ingin menyekolahkan anak perempuannya di sekolah negeri pada tahun ajaran 2023/2024.

Namun, akhirnya dia memilih sekolah swasta, yang juga berbasis agama, karena berdasarkan perhitungan yang sudah dia lakukan, anaknya berpotensi tersingkir dari PPDB sekolah negeri akibat sistem zonasi.

Waktu itu usia anaknya 6 tahun 6 bulan, sementara sistem zonasi mengutamakan calon siswa yang berusia 7 tahun atau bisa di bawah itu, tetapi harus mengikuti rata-rata minimum usia pendaftar.

“Jadi sempat gambling sih kalau misalkan sudah mengikuti prosedur [PPDB], tapi enggak diterima. Apalagi yang kami incar sekolah dasar negeri yang cukup favorit, takutnya nanti terpental [dari daftar], jadi ya sudah akhirnya milih di swasta saja,” ujar Nuriy.

Nuriy dan suaminya khawatir jika anaknya tidak bisa mendapatkan SD negeri incaran mereka, maka putrinya akan terlempar ke SD negeri lain yang kualitasnya berbeda dengan yang mereka harapkan.

Annisa dan Nuriy adalah dua dari sekian banyak ibu yang memilih memasukkan anak mereka ke SD swasta.

Berdasarkan Data Pokok Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kota Bekasi dan Kota Tangerang Selatan memiliki jumlah sekolah swasta yang lebih banyak dibandingkan sekolah negeri.

Artinya, Annisa dan Nuriy punya lebih banyak pilihan untuk menyekolahkan anaknya di SD swasta.

Jumlah SD negeri di Kota Bekasi pada semester ganjil Tahun Ajaran 2023/2024 sebanyak 316 sekolah dan SD swasta berjumlah 318 sekolah.

Pada periode yang sama, di Kota Tangerang Selatan terdapat 157 SD negeri dan 187 SD swasta.

Apa yang membuat sekolah swasta menjadi pilihan?

Annisa dan Nuriy memiliki kegelisahan sama, yakni kualitas sekolah yang tidak merata, sehingga mereka memercayakan pendidikan dasar anaknya pada sekolah swasta.

Selain fasilitas yang lebih baik, menurut Annisa dan Nuriy, ada hal lain dari sekolah swasta yang tidak mereka dapatkan di sekolah negeri, yaitu soal guru dan kualitas belajar mengajar.

Sekolah swasta—setidaknya yang dipilih Annisa dan Nuriy—memiliki dua guru yang bertanggung jawab untuk satu kelas dengan jumlah murid 20-30 orang. Sedangkan sekolah negeri, dengan jumlah siswa yang sama atau bahkan lebih, hanya ditangani oleh seorang guru.

Konsep satu guru untuk menangani puluhan anak-anak itu dinilai Nuriy “tidak proporsional”. Sebab, tes baca, tulis, hitung (calistung) sudah dihapus sebagai syarat penerimaan siswa baru sejak tahun ajaran lalu, tetapi buku-buku pelajaran murid kelas 1 SD memiliki teks yang cukup panjang.

“Jadi kalau di SD negeri, misalkan anak kita enggak bisa mengejar pelajarannya, kayaknya pendidiknya enggak akan ada waktu, deh. Konsentrasi [guru] pasti lebih terpecah karena satu kelas cuma satu guru,” Nuriy menjelaskan.

Sementara, Annisa berharap dengan jumlah pendidik yang lebih banyak, anak-anak akan mendapat perhatian yang lebih besar, sementara para guru tidak merasa kewalahan.

“Dengan murid yang lebih sedikit dan jumlah guru lebih banyak, harapannya sih anak-anak bisa lebih diawasi dan meminimalisasi kemungkinan terjadi bullying, walau memang tidak jaminan 100%,” tambah Annisa.

Berbicara soal sekolah memang tidak semata membahas pendidikan, tapi juga hubungan antarmurid. Faktor lingkungan dan pergaulan juga menjadi alasan Annisa dan Nuriy memilih sekolah swasta.

Melihat kondisi sekolah negeri di sekitar tempat tinggal mereka, Annisa dan Nuriy khawatir pembentukan karakter anaknya tidak seperti yang mereka harapkan.

Menurut Nuriy, ketika anak memasuki usia SD, mereka sudah mulai terbuka dengan lingkungan luar dan “menerima orang-orang baru di luar keluarga”.

Artinya, anak-anak akan menyerap dengan cepat berbagai hal yang dia terima.

“Kalau sekolah negeri itu pergaulannya lebih bebas, sudah begitu dari segi tutur kata sehari-hari saja lah [sudah berbeda dari yang diajarkan di rumah], mungkin tontonan atau gim yang dikonsumsi [juga berbeda]. Lebih ‘bebas’ dibanding anak-anak yang ada di swasta, itu sih yang agak ditakuti,” papar Nuriy.

Di lingkungan tempat tinggalnya, Annisa juga mengkhawatirkan hal yang sama. Memiliki rumah yang lokasinya “sangat dekat” dengan SD negeri, membuat dia bisa menyaksikan langsung bagaimana anak-anak SD bersosialisasi.

“Jadi kalau pagi atau sore itu pas anak-anak pulang sekolah, mungkin karena latar belakangnya terlalu beragam, kadang [saya] dengar omongan-omongan yang bahasa-bahasanya sebenarnya kami upayakan agar anak kami jangan ngomong kayak begitu,” kata Annisa.

“Bukan berarti [semua pergaulan] SD negeri kayak begitu, ya. Dalam arti begini, latar belakang yang beragam itu lebih susah dikontrol,” ujarnya.

Annisa dan Nuriy juga memutuskan memilih sekolah berbasis agama dengan pelajaran agama lebih intens agar anak-anak mereka memiliki “pegangan” untuk bekal kehidupan mereka kelak.

Di sekolah swasta pilihan Annisa dan Nuriy, anak-anak mereka diajarkan mengaji, salat berjamaah, dan pemahaman agama yang lebih mendalam.

“Ibaratnya nanti dia remaja, mulai mengenal kenakalan remaja, tapi dia punya dasar-dasar [nilai] agama yang kuat, yang menjadi batasan dirinya,” ujar Annisa.

Sekolah-sekolah negeri kekurangan murid

Keputusan para orang tua untuk memasukkan anaknya ke sekolah swasta ternyata tidak berhenti pada masalah pilihan pribadi saja. Di beberapa daerah, keputusan para orang tua itu membuat beberapa sekolah negeri kekurangan murid.

Di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, sebanyak 530 sekolah negeri dinyatakan mengalami kekurangan murid, seperti yang diberitakan Detik.com pada awal Juni lalu.

Sekretaris Dinas Pendidikan Blora, Nuril Huda, mengatakan beberapa sekolah di wilayahnya sempat melaporkan hanya mendapatkan murid kurang dari 10 orang, dan ratusan sekolah negeri lainnya hanya mendapat sekitar 20 murid baru.

Jumlah itu tidak memenuhi kuota rombongan belajar yang berjumlah 28 orang.

“Orang tua sekarang itu banyak yang menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah yang berbasis agama. Itu kita lihat di daerah-daerah yang kebetulan ada sekolah swasta berbasis agama,” kata Nuril kepada BBC News Indonesia.

Hal serupa juga terjadi di Palembang, Sumatra Selatan. Kepada sejumlah wartawan pada 20 Juni silam, Kepala dinas pendidikan Kota Palembang melaporkan tak ada satu pun calon murid yang mendaftar di salah satu SD di kota itu, SD Negeri 20 Palembang.

"Para orang tua di sekitaran SD Negeri 20 banyak yang mendaftarkan anaknya ke sekolah swasta karena di wilayah tersebut masyarakat sekitar juga banyak yang [berasal dari golongan ekonomi] menengah ke atas," ungkap Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, Ansori, dikutip dari Detik.com.

Pada awal Mei lalu, Dinas Pendidikan Kota Solo, Jawa Tengah, mengumumkan rencana regrouping atau merger belasan sekolah di kota itu akibat kekurangan murid.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Solo, Abdul Haris, berkata, “mungkin lebih [memilih untuk bersekolah] ke swasta”, meski dia juga menekankan itu bukan satu-satunya alasan.

Baca juga:

Pada kesempatan yang berbeda, Kepala Dinas Pendidikan Kota Solo, Dian Rineta, beralasan belasan sekolah di wilayahnya kekurangan murid karena sejumlah faktor. Antara lain, berkurangnya jumlah anak sekolah, persebaran penduduk ke pinggiran kota, dan efisiensi manajemen untuk peningkatan mutu.

Pihaknya tidak melihat preferensi orang tua siswa memasukkan anaknya ke sekolah swasta—ketimbang sekolah negeri—sebagai kalah saing.

“Kalau memang pada akhirnya, teman-teman itu terdorong untuk [menyekolahkan anaknya] ke [sekolah] swasta, saya yakin, dan saya malah berterima kasih,” kata Dian kepada wartawan di Solo, Fajar Sodiq, yang melaporkan untuk BBC News Indonesia pada 28 Mei 2024.

“Jadi artinya kami akan memfokuskan sekolah negeri itu untuk anak-anak yang mungkin berkekurangan, yang kalau masuk ke [sekolah] swasta juga tidak bisa. Kami bisa fokus,” cetusnya kemudian.

‘Peringatan’ untuk sekolah negeri

Pengamat pendidikan dari Universitas Paramadina, Totok Amin Soefijanto, berpendapat sekolah negeri atau swasta bukanlah masalah, selama memiliki mutu dan kualitas yang sama dan bisa membuat anak didik lebih cerdas dan berakhlak.

Namun, pada kenyataannya, Totok juga tidak menampik bahwa sekolah negeri—tidak semuanya—memang mengalami “penurunan kualitas”, sehingga orang tua lebih memilih menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta yang dinilai lebih baik.

Meski memang tidak terjadi secara merata di seluruh wilayah Indonesia, tetapi Totok bilang fenomena ini “tidak bisa diabaikan begitu saja” dan menjadi “peringatan” yang membutuhkan perubahan untuk menghindari masalah di masa mendatang.

“Orang tua sekarang kan lebih kritis ya, misalnya melihat anaknya kok belum bisa berhitung matematika, literasinya kurang baik, sementara dia membandingkan dengan tetangganya atau saudaranya yang lain di sekolah swasta, kok lebih baik,” kata Totok saat ditemui BBC News Indonesia di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat, Senin (01/07).

Salah satu hal yang sering menjadi perbandingan—selain fasilitas—adalah soal guru, seperti yang dibahas oleh Annisa dan Nuriy.

Kurikulum Merdeka yang dirancang untuk memberikan keleluasaan bagi para guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran, menurut Totok, malah membuat kesenjangan antara sekolah negeri dan swasta semakin terlihat.

Guru-guru di sekolah negeri dinilai “tidak siap” untuk meningkatkan kompetensi secara mandiri, sementara sekolah swasta—mulai dari instansinya hingga guru-gurunya—“sudah terbiasa mandiri” dan cepat merespons perubahan untuk diterapkan dalam pembelajaran.

Totok mencontohkan, saat pandemi Covid-19 terjadi dia melihat guru-guru sekolah swasta “bergerak cepat”, menyesuaikan dan mengadaptasi teknologi yang diperlukan untuk memastikan proses belajar mengajar berjalan normal.

“Sementara di [sekolah] negeri menunggu instruksi, menunggu panduan. Jadi, beda modus, beda cara bekerjanya,” ujar Totok, seraya menyebut guru-guru di sekolah negeri “dibatasi regulasi”.

“Fleksibilitas” yang dimiliki sekolah swasta itulah yang dinilai Totok membuat mereka menjadi “lebih kreatif” ketika menghadapi kendala maupun hambatan.

“Bagaimana kita menghadapi berbagai perubahan, termasuk juga banyaknya mesin gim yang menjadi judi online, kemudian juga hal-hal yang mengandung kekerasan, diperagakan di media sosial secara vulgar. Nah, itu kan semuanya membutuhkan guru-guru yang sigap dan cerdas menghadapi perubahan,” ujar pria yang kini menjabat sebagai Rektor Akademi Televisi Indonesia (ATVI).

‘Tak seharusnya sekolah swasta jadi jawaban’

Berbagai hal yang menjadi pertimbangan orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke SD swasta sebenarnya “bisa dipahami”, kata pengamat pendidikan Senza Arsendy.

Pasalnya, sebagian orang tua masih menganggap pendidikan sebagai “investasi” keluarga, dan di sinilah “mekanisme pasar bekerja”.

Dia bilang, semakin sejahtera keluarga, semakin besar kemungkinan anak mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Buktinya, orang tua seperti Annisa dan Nuriy rela membayar lebih agar anaknya mendapatkan yang terbaik, meski mereka harus menanggung konsekuensi secara finansial.

Namun, “terbatasnya dan kurang meratanya sekolah yang berkualitas”, menurut Senza, mengharuskan orang tua berkompetisi agar bisa berinvestasi di tempat yang tepat.

“Cuma mungkin salah satu kegelisahannya adalah ketika banyak orang, yang punya posisi tawar di sosial kita yang cukup tinggi, ‘lari ke sekolah swasta’, lalu ini sekolah negeri mau diapakan?” ujar Senza dalam wawancara secara daring bersama BBC News Indonesia, Rabu (19/06).

Menurut dia, penanganan masalah ini sejatinya adalah “kewajiban pemerintah”. Sebab, fenomena ini terjadi karena rata-rata sekolah negeri “kualitasnya jauh di bawah sekolah swasta mahal”, meski masih ada juga sekolah-sekolah negeri berstatus unggulan yang kualitasnya tidak kalah baik.

Peneliti di lembaga pendidikan Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI) itu menekankan siapa pun berhak atas sekolah negeri yang berkualitas dan mudah diakses, termasuk kelompok masyarakat menengah ke atas, karena masyarakat sudah membayar pajak.

Ketika sekolah negeri dianggap memiliki kekurangan, menurut Senza, masyarakat bisa menuntut perbaikan.

“Kita harus memandang bahwa pendidikan ini sebagai sebuah barang publik. Ketika kita tidak dapat pendidikan yang berkualitas, itu tidak cuma dirasakan oleh orang tersebut, tapi juga masyarakat secara keseluruhan,” katanya.

Memperbesar jurang ketimpangan

Jika kondisi ini dibiarkan begitu saja, ketimpangan akan terjadi bukan hanya di dunia pendidikan, tapi juga sosial dan ekonomi, menurut Totok dan Senza.

Akhirnya, cita-cita mencerdaskan semua bangsa tidak tercapai karena hanya “sebagian bangsa saja”, kata Totok.

Mereka yang tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk mengakses kualitas pendidikan yang lebih baik akhirnya hanya bisa pasrah, lanjut Totok.

“Kalau itu terjadi, berarti kita meneruskan jurang antara kaya dan miskin. Jadi akhirnya anak-anak dari keluarga miskin akan miskin lagi nanti karena pendidikannya tidak berkualitas,” ujar Totok.

Senada, Senza beranggapan ketika sekolah swasta dengan kualitas baik hanya bisa diakses oleh orang-orang dari kalangan ekonomi tertentu, itu hanya akan menciptakan karakter murid yang “homogen”.

Baca juga:

Di tengah “segregasi” yang sudah tercipta di mana-mana—seperti kawasan tempat tinggal—Senza menilai perlu ada ruang untuk “membangun interaksi yang bermakna”, yang mungkin bisa memperkecil kotak-kotak dalam masyarakat dan tercipta masyarakat yang inklusif.

Salah satu tempat yang tepat, menurut Senza, adalah di sekolah.

“Ketika anak-anak dari kelas menengah atas ada di lingkungan yang sama dengan anak-anak dari kelas ekonomi menengah bawah, mereka punya kesempatan untuk tidak sekadar belajar, tapi juga berempati, melihat bahwa di luar sana ada anak-anak yang beda dengan mereka. Dan sebaliknya, untuk anak-anak yang dari golongan ekonomi menengah bawah, mereka juga bisa belajar,” kata Senza menjelaskan.

“Dan di konteks di mana sekarang keberagaman dirayakan, Bhineka Tunggal Ika dirayakan, seharusnya ini bisa jadi konten kita untuk juga kita merayakan keragaman kelas di pertemanan anak-anak.”

Keberadaan para orang tua dengan kondisi ekonomi yang berbeda juga dianggap penting untuk terus mendorong perubahan. Sebab, kata Senza, orang menengah atas punya akses yang lebih besar untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi mereka.

Senza menjelaskan, studi di Amerika Serikat bertajukPerils and Promises: Middle-Class Parental Involvement in Urban Schoolsmenunjukkan kehadiran orang tua kelas menengah di sekolah negeri berpotensi mendorong keadilan untuk semua siswa.

Posisi ekonomi dan sosial mereka yang kuat bisa mendorong advokasi kebijakan sekolah, termasuk untuk anak-anak lain yang orang tuanya punya keterbatasan pengalaman pendidikan.

Jadi, ketika mereka “lari dari sistem ini”, tersisa masyarakat kelompok menengah bawah yang mesti peduli dengan kualitas pendidikan di sekolah negeri dan mereka memiliki “keterbatasan” dalam menyampaikan aspirasinya.

“Sistem yang lebih baik, sistem yang inklusif yang membuat sekolah negeri bisa jadi jauh lebih berkualitas,” tegas Senza.

Apa yang dilakukan pemerintah untuk berbenah?

Perwakilan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dirjen Pauddasmen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui keterangan tertulis kepada BBC News Indonesia mengatakan ada “beragam upaya” yang dilakukan untuk membantu meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

Salah satunya dengan “Pendidikan Guru Penggerak”, yang diklaim Kemendikbudristek dapat mempersiapkan guru menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Kementerian juga mengatakan proses evaluasi terus diadakan melalui “rapor pendidikan”.

Untuk masalah SD negeri dan SD swasta, Kementerian mengatakan mendorong dinas setempat dan pemerintah daerah “berinovasi” untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di daerah masing-masing.

Di Jombang, dinas pendidikannya melakukan “gebrakan”, kata Direktorat Jenderal Pauddasmen, dengan membuat “tambahan jam pelajaran agama” yang guru-gurunya diambil dari “lulusan pondok di Jombang”.

“Inovasi” itu dilakukan karena masyarakat lebih memilih menyekolahkan anaknya di sekolag yang berbasis agama, dan diklaim “berhasil” untuk wilayah Jombang.

Dinas Pendidikan Blora pun mengaku mencoba berupaya mengatasi kekurangan murid akibat masyarakat lebih berminat ke sekolah swasta berbasis agama. Sekretaris dinas, Nuril Huda, mengatakan pihaknya mengadakan program mengaji yang dimulai pada “tahun ajaran baru ini”.

“Permintaan pasar rata-rata begitu. Makanya di sekolah negeri pun kita isi dengan pendidikan keagamaan. Itu semua agama ya, tidak hanya Islam ya, semua agama. Jadi non-Muslim pun, non-Islam pun juga kita fasilitasi,” kata Nuril.

Sementara itu, untuk mengatasi kekurangan murid di salah satu sekolahnya, Dinas Pendidikan Kota Palembang memiliki opsi mengalihkan siswa dari SD lain yang padat ke SD Negeri 20 untuk mengisi kekosongan siswa.

Untuk mengatasi kekurangan murid di sekolah-sekolah negeri, Dirjen Pauddasmen Kemendikbudristek, Iwan Syahril, mengatakan pemerintah daerah perlu melihat lebih dekat penyebab utama kasus kekurangan murid di sekolah tersebut.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelaksanaan PPDB, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan harus melakukan analisis dan pemetaan daya tampung sekolah dengan jumlah calon peserta didik baru di tahun ajaran 2024/2025. Pemetaan ini dapat melibatkan Dinas Dukcapil dan pihak-pihak terkait.

Sementara untuk alasan “kalah saing dengan swasta”, Iwan mengatakan, “Dalam pelaksanaan PPDB, pemda [pemerintah daerah] melakukan kerja sama dengan sekolah swasta agar setiap peserta didik mendapatkan akses pendidikan yang berkeadilan dan berkualitas.”