Peringatan 20 tahun tsunami Aceh: 'Hikmah terbesar dari tsunami adalah perdamaian Indonesia-GAM'

Kesepakatan damai antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, Finlandia, pada 2005 tidak bisa dilepaskan dari bencana gempa dan tsunami 2004. Namun ada faktor lain yang tidak kalah penting di baliknya. BBC News Indonesia mewawancarai orang-orang di Aceh dan Jakarta yang berperan di balik perdamaian itu.

Pada 1999, ketika BJ Habibie—presiden Indonesia saat itu—meminta maaf kepada rakyat Aceh dan muncul tuntutan referendum di Aceh, Nurhayati baru saja ikut angkat senjata bersama Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Usianya saat itu 31 tahun.

"Abang saya, adik saya, termasuk GAM. Jadi saya tertarik [bergabung],"kata Nurhayati.

"Asal mau saja," jawabnya ketika saya bertanya apa syarat utama menjadi pasukan bersenjata GAM.

Pendekatan GAM yang disebutnya agamis juga membuatnya terpikat.

Kala itu, para tetangganya di Gampong (setingkat desa) Lam Roh, Aceh Besar, memang mengenalnya sebagai guru mengaji.

Nurhayati bergabung dengan GAM kira-kira setahun setelah Suharto lengser dari kursi presiden.

Ketika itu tuntutan reformasi disuarakan di mana-mana. Dan dari Aceh, tuntutan kemerdekaan terang-terangan dikumandangkan GAM.

Masyarakat Aceh juga mempersoalkan brutalitas aparat militer selama Aceh berstatus Daerah Operasi Militer (DOM) 1989-1998.

Jakarta merespons sikap ini dengan mencabut status DOM di Aceh sebulan setelah Suharto lengser.

Presiden BJ Habibie bahkan berjanji akan menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di sana.

BBC News Indonesiahadir di WhatsApp.

Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

Tapi GAM menolaknya.

Mereka tetap menuntut merdeka sebagaimana telah dideklarasikan sekelompok intelektual Aceh pada awal Desember 1976.

Dalam atmosfer seperti itulah, Nurhayati yang lahir pada 1968—dan perempuan-perempuan Aceh lainnya yang baru direkrut—sibuk "latihan menembak, baris-berbaris, berguling-guling" di atas gunung.

Mereka harus berjalan kaki sekitar satu setengah jam untuk menuju lokasi latihan yang saat itu dirahasiakan.

"Kami juga diajar agama," ungkap Nurhayati kepada saya dan videografer Dwiki Marta, Jumat, 15 November 2024 lalu.

Kami bertemu Nurhayati di rumah adiknya di satu kampung di Desa Lam Roh, Aceh Besar.

Dahulu seorang teman saya asal Aceh menyebut desa ini sebagai "daerah merah"—istilah untuk menyebut kawasan itu 'dikuasai' gerilyawan GAM.

Perawakan Nurhayati mungil. Suaranya kalem, irit bicara, cenderung pemalu bahkan.

Baca juga:

Kami mewawancarainya di teras rumah adiknya.

Di tempat itu pula adiknya membuka toko kelontong kecil-kecilan. Rumah orang tua Nurhayati terletak di belakangnya.

Mengenakan jilbab dan baju serba hitam, Nurhayati mengenalkan dirinya sebagai bekas anggota inong balee.

Istilah inong balee secara harafiah merujuk kepada para janda yang ditinggal meninggal suaminya akibat konflik.

Para sejarawan mengatakan sebutan ini pertama kali muncul saat Perang Aceh melawan pemerintah kolonial Belanda sejak abad 18.

Namun belakangan sebutan itu dilekatkan kepada para perempuan yang bergabung dalam pasukan bersenjata GAM.

"Inong balee itu adalah pasukan tentara perempuan GAM," katanya.

Nama inong balee pertama kali saya dengar seiring makin kencangnya tuntutan merdeka dan referendum di Aceh.

Ketika Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menjadi presiden Indonesia (1999-2001), pemerintah berusaha melakukan negosiasi damai dengan GAM.

"Gus Dur yang membuka [upaya] perdamaian di Aceh," kata Murizal Hamzah, penulis buku Hasan Tiro, Jalan Panjang Menuju Damai Aceh (2014) kepada saya, Rabu, 20 November 2024.

Pada Maret 2000, saat Idul Adha, presiden mengutus Menteri Sekretaris Negara Bondan Gunawan untuk bertemu Panglima GAM Tgk Abdullah Syafii.

"Artinya Gus Dur mengakui GAM itu ada," ujar Murizal.

Bondan dan Syafii bertemu di sebuah balai kayu di puncak bukit Cot Glee Cut, Pidie, Aceh—kelak tempat itu dikenang sebagai lokasi bersejarah bagi perdamaian Aceh.

Potret pertemuan itu kemudian dipublikasikan media nasional.

Di masa-masa itu, GAM memang muncul secara terbuka. Sejumlah stasiun televisi nasional bahkan dapat leluasa meliput aktivitas latihan mereka—sesuatu yang tak mungkin terjadi saat Suharto berkuasa.

"Di masa Gus Dur, GAM bisa gelar perayaan hari jadinya 4 Desember secara besar-besaran," kata Murizal.

"Aceh saat itu seolah-olah sebuah negara," ungkap mantan wartawan ini.

Dalam atmosfir seperti itulah, Nurhayati dan kawan-kawan bergabung dengan gerilyawan GAM dan tinggal berpekan-pekan di atas gunung.

Baca juga:

Namun sekali waktu pasukannya pernah dikepung pasukan TNI.

Terpaksa mereka memilih menghindar dan pindah ke lokasi lain yang dianggap aman.

"Kami berjalan semalaman sampai pagi," ungkapnya.

Pilihannya menjadi tentara GAM, tentu saja, sangat berisiko.

Hidupnya tidak mudah. Nurhayati harus berpindah-pindah tempat demi menghindari kuntitan tentara atau polisi Indonesia.

"Dulu sangat khawatir, jangan-jangan ada tentara," ungkapnya seraya tertawa sebentar.

"Kadang-kadang orang-orang itu datang waktu malam mencari orang GAM."

Apakah Anda pernah dicari tentara atau polisi? Tanya saya.

"Pernah," katanya.

"Ada teman yang menelpon dan beritahu 'kamu ditanya'".

Ketika dihadapkan situasi seperti itu, Nurhayati memilih bersembunyi sementara di rumah saudaranya.

Nurhayati ditangkap dan dibui dua tahun

Suatu saat, pada 2000, posisinya berhasil diendus polisi. Kebetulan saat itu dia pulang ke rumahnya di Desa Lam Roh.

Nurhayati teringat di depan rumahnya banyak polisi.

Dia ditahan dan kemudian diadili di pengadilan di Kecamatan Janthoe, Aceh Besar.

Ketika Nurhayati ditangkap, Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur sudah melangkah lebih jauh. Dia membuka perundingan dengan GAM.

Melibatkan LSM Henry Dunant Centre (HDC), kesepakatan Jeda Kemanusiaan I (Humanitarian Pause) antara pemerintah dan GAM diteken pada 2 Juni 2000.

"Gus Dur memulainya, meminta HDC untuk mendamaikan Aceh," jelas Murizal.

Keputusan ini ditentang elit militer Indonesia, dan GAM tetap kukuh dengan pilihan merdekanya.

Hanya bertahan tiga bulan, kesepakatan lalu direvisi menjadi Jeda Kemanusiaan II pada 15 September 2000.

Upaya ini mengalami jalan buntu.

Semuanya menjadi berantakan pada pertengahan Januari 2001.

Baku tembak antara dua pihak yang bermusuhan di Aceh membuyarkan perundingan damai itu.

Pada 2002, Nurhayati divonis bersalah dan dihukum dua tahun penjara. Dia dituduh melakukan "makar".

Nurhayati tak ingat lagi detail-detail isi putusan majelis hakim. Dia kemudian mendekam di penjara di Kecamatan Lhoknga, Aceh Besar.

Selama dia mendekam di penjara, harapan adanya perdamaian di Aceh terbuka kembali.

Baca juga:

Perundingan gagal, Jakarta gelar operasi militer di Aceh

Pada masa Megawati Sukarnoputri menjadi presiden Indonesia, pemerintah Indonesia meneken Kesepakatan Penghentian Permusuhan (The Cessation Hostilities Agreement/COHA) dengan GAM di Jenewa, Swiss, pada 9 Desember 2002.

Kedua pihak melanjutkan perundingan di Tokyo, Jepang, pada Maret 2003.

Pemerintah Indonesia meminta GAM menerima tiga opsi, salah-satunya menerima otonomi khusus.

Perundingan ini gagal.

Menurut pimpinan organisasi nirlaba Partners for Democratic Change yang berkecimpung dalam resolusi konflik, Michael Morfit, perundingan itu gagal lantaran tak didukung TNI dan politisi nasionalis di parlemen.

"Terus-terusan dikritik oleh para politisi nasionalis di parlemen dan dirongrong secara aktif oleh para komandan militer di lapangan," kata Morfit dalam buku Aceh setelah tsunami dan konflik (2013).

Tiga bulan kemudian, persisnya pada 19 Mei 2003, ketika Nurhayati masih menghuni selnya, pemerintah Indonesia menggelar operasi militer ke Aceh.

Selama operasi militer itu, setidaknya 2.000 tewas. TNI mengeklaim korban jiwa sebagian besar anggota GAM.

Klaim ini dipertanyakan berbagai organisasi HAM dan kemanusiaan.

Temuan mereka mengungkapkan kebanyakan korban adalah warga sipil.

Berbagai pelanggaran HAM berat juga dilaporkan terjadi selama operasi militer digelar.

Baca juga:

Nurhayati dan lebih dari 30 orang tahanan politik perempuan yang dituduh anggota GAM, tentu saja, tidak mengalami periode operasi militer itu.

Mereka masih mendekam di balik terali besi. Ditanya siapa tapol yang dikenalnya di penjara dan sulit dilupakan, dia menyebut satu nama.

"Namanya Cut Nurasyikin, dia tokoh perempuan Aceh," katanya.

Dia lalu menunjukkan beberapa foto saat dirinya mendekam di penjara. Ada foto dirinya berpose dengan Nurasyikin.

Cut Nurasyikin adalah aktivis LSM kemanusiaan. Dia dikenal kritis terhadap kebijakan operasi militer Jakarta untuk menyelesaikan konflik di Aceh.

Nurasyikin juga sejak awal mendukung referendum di provinsi itu.

Cut Nurasyikin divonis 11 tahun penjara pada Mei 2003 karena tuduhan makar.

Dia meninggal dunia bersama sebagian tahanan lainnya saat tsunami menerjang pesisir Lhoknga dan sekitarnya.

Letak bangunan penjara itu memang tidak jauh dari laut.

Dibebaskan 20 hari sebelum tsunami

Namun Nurhayati selamat. Dia bebas pada 20 hari sebelum bencana gempa dan tsunami itu datang.

"Seandainya saya tidak keluar hari itu, sungguh saya kena tsunami juga," katanya.

Padahal, Nurhayati seharusnya dibebaskan secara resmi pada 26 Desember 2004, hari Minggu ketika bencana itu datang.

Dia mengaku "mengurus" dengan orang-orang di penjara itu sehingga dia dibebaskan lebih cepat.

"Dimajukan 20 hari, diurus, pakai duit, tidak gratis," Nurhayati tertawa perlahan.

Berapa uang untuk mengurus supaya bisa cepat dibebaskan? Tanya saya.

"Tak ingat lagi." Kami tak kuasa menahan tawa.

Tapi sejurus kemudian Nurhayati tak bisa menutupi raut sedih. Dia teringat orang-orang yang dikenalnya selama dua tahun mendekam di sana.

Kira-kira tiga pekan setelah Nurhayati dibebaskan, tsunami meluluhlantakkan sebagian pesisir Aceh setelah didahului gempa berskala besar.

"Alhamdulillah, Allah masih beri kesempatan kepada saya," ungkapnya.

Dan sekian pekan setelah bencana dan pembebasan Nurhayati, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan wakilnya, Jusuf Kalla (JK), terus berusaha mengimplementasikan solusi damai untuk menyelesaikan konflik Aceh.

Namun sebelum tsunami, Jusuf Kalla dan timnya—Hamid Awaluddin, Sofyan Djalil dan Farid Husain— sudah menggelar beberapa kali pertemuan rahasia dengan elit GAM.

"Bahkan Hamid Awaluddin sudah bertemu mantan juru runding GAM di penjara," ungkap Murizal yang asal Aceh ini.

JK juga sudah menghubungi mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari, agar menjadi mediator.

"Sebelum tanggal 25 Desember [saat tsunami meluluhlantakkan Aceh], mereka sudah saling kirim surat untuk bertemu 27 Januari," tambah Murizal.

Jusuf Kalla, dalam wawancara khusus dengan BBC News Indonesia, pada Rabu, 6 November 2024, mengatakan, pihaknya menggelar pertemuan tertutup itu "kebanyakan di luar negeri".

"Alot sekali," ungkap Kalla menggambarkan lobi-lobi pra-tsunami 2004 itu.

Dihubungi secara terpisah, Wali Nanggroe Aceh dan eks juru runding GAM, Tgk. Malik Mahmud Al-Haytar, mengakui alotnya perundingan.

Dia mencoba mengingat-ingat lagi situasi 'panas' dalam pertemuan rahasia saat itu.

"Pihak Indonesia cenderung untuk meneruskan peperangan dan bagi kami juga siap menghadapi peperangan sampai habis," jelas Malik Mahmud dalam wawancara khusus dengan saya dan videografer Dwiki Marta, pada Minggu, 17 November 2024.

"Kami di Aceh ada tradisi kalau perang itu kami bisa bertahan berpuluh-puluh tahun, dan kalau kami sudah tidak lagi, kami minta anak cucu meneruskannya," kata Mahmud.

Dan Jusuf Kalla, di hadapan para perwakilan GAM, masih ingat saat dia berkata:

"Mereka bilang kita pernah perang 100 tahun. Tapi perlu Anda ingat, perang ini di Aceh, maka yang korban itu orang Aceh."

SBY-Kalla berkomitmen selesaikan konflik dengan perundingan

Walaupun dihadapkan situasi 'panas' seperti itu, Malik Mahmud mengaku pintu penyelesaian konflik Aceh secara damai belum tertutup.

Hal ini dia tekankan karena Malik berpegang pada kebijakan SBY dan Kalla yang disebutnya sudah berkomitmen "menyelesaikan konflik Aceh dengan jalan damai".

Dan ketika lobi-lobi itu masih berjalan alot, gempa dan tsunami menghancurkan sebagian besar kawasan pesisir barat dan utara Aceh. Lebih dari 160.000 orang di Aceh tewas.

Bencana dahsyat itu menyadarkan kedua pihak bahwa untuk merehabilitasi dan merekonstruksi Aceh dibutuhkan syarat utama, yaitu perdamaian.

"Artinya, kedua pihak mau-tidak-mau, harus berunding," kata Murizal.

"Karena, kalau enggak berunding, kalau ada kontak senjata, [dunia] internasional tidak akan turun [memberikan bantuan] ke Aceh."

Malik Mahmud dan Jusuf Kalla tidak memungkiri hal itu.

"Dengan adanya tsunami, dan datangnya pihak internasional yang mengajak kami [GAM] dan Indonesia berundinglah," kata Malik Mahmud.

"Dengan ada perundingan, kami [dunia internasional] akan membantu korban konflik dan tsunami di Aceh," lanjutnya.

Fakta inilah yang disebutnya menyadarkan GAM dan pemerintah Indonesia untuk menerima usulan perundingan resmi di Helsinki.

Dengan kata lain, menurut mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, tsunami itu mempercepat proses perundingan resmi.

'Tsunami Aceh mempercepat perundingan'

"Kenapa lebih cepat? [pertama] Karena GAM juga kena [dampak tsunami], keluarga mereka juga kena," kata Jusuf Kalla kepada saya dan videografer Dwiki Marta.

"Kedua, rakyat membutuhkan rehabilitasi, tanggap darurat, itu dibutuhkan keamanan."

"Tidak mungkin kita memperbaiki semua itu, kalau kedamaian [di Aceh] tidak terjadi."

Bekas juru runding GAM di perjanjian Helsinki, Tgk. Malik Mahmud Al-Haytar, sependapat dengan Kalla bahwa "tsunami mempercepat perundingan."

Tentu saja, ada berbagai faktor lain yang membuat perundingan Indonesia-GAM di Helsinki pada 2005 dapat dimulai dan akhirnya berjalan mulus.

Susilo Bambang Yudhoyono—presiden Indonesia saat itu—menyebut keberhasilan itu tidak terlepas dari sosok JK.

"[...] negosiasi yang bagus, perundingan yang bagus. Pak Jusuf Kalla punya peran yang besar di situ. Itu kunci keberhasilan pertama," kata SBY dalam pidato sambutan acara pembubaran Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh dan Nias, 17 April 2009.

Dukungan dari TNI dan polisi disebut pula oleh SBY sebagai faktor penting yang membuat perundingan itu lancar.

Sokongan MPR, DPR dan DPD juga berkontribusi bagi penyelesaian damai di Aceh.

Selain masyarakat Aceh mendukungnya, SBY tak membantah dukungan dunia internasional adalah faktor penting di balik keberhasilan perundingan.

"Itu penting karena memang sudah menjadi masalah internasional, meskipun kita tidak menginternasionalisasikan Aceh," tegas SBY.

"Kalau menginternasionalisasikan, kita serahkan kepada pihak luar, terserah bagaimana, tidak! Ownership-nya masih ada di kita," tandasnya.

Dan seperti tercatat dalam sejarah, perundingan damai yang ditargetkan selesai dalam enam bulan itu akhirnya terealisasi pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia.

Dalam wawancara khusus dengan BBC News Indonesia, JK kemudian mengungkapkan kata kunci yang membuat perundingan itu berhasil menyudahi konflik 30 tahun itu.

"Perundingan itu perlu ada kesetaraan, perlu saling menghormati. Jadi kita sebut kehormatan untuk semua. Tidak boleh ada yang lebih rendah atau lebih tinggi," jelas Kalla.

Kabar kesepakatan damai antara GAM dan Indonesia di Helsinki itu akhirnya sampai juga ke telinga Nurhayati.

Informasi itu disampaikan sesama inong balee.

"Enggak ada lagi perang. Saya senang sekali, aman cari rezeki. Pergi ke mana-mana sudah enak," kata Nurhayati.

Dia lantas membandingkannya saat Aceh masih dilanda konflik.

"Orang tua cari rezeki susah. Pulang malam susah sekali," tambahnya.

Apa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan setelah 20 tahun tsunami?

Kini, 20 tahun setelah gempa dan tsunami Aceh, dan tahun depan peringatan 20 tahun kesepakatan damai GAM dan Indonesia di Helsinki, apa harapan yang tersisa?

Bagi Malik Mahmud, belum semua pasal dalam kesepakatan damai di Helsinki 2005 dapat terlaksana.

Salah-satunya adalah masalah bendera Aceh yang masih dimasalahkan oleh Jakarta.

"Ini yang belum terselesaikan," katanya.

Pemerintah pusat menganggap bendera Aceh identik dengan bendera GAM sehingga harus diubah.

Sebaliknya suara dari Aceh menyebut identitas bendera itu prestise.

"Oleh orang Aceh itu satu prestise, dan itu adalah resolusi konflik. Dan harus dipenuhi," ujar Malik Mahmud.

Jusuf Kalla mengakui masalah bendera Aceh ini masih menjadi perdebatan.

"Saya bilang, dalam salah-satu pasal di perundingan itu bahwa lambang-lambang GAM tidak boleh dipakai.

"Karena bendera itu merupakan lambang, maka harus dibedakan," kata Kalla.

Belum ada titik temu inilah, menurut Malik Mahmud, diperlukan satu forum yang bisa menjembatani. Di sini Malik mengusulkan agar dibentuk lagi tim desk Aceh.

Dahulu pada awal-awal perdamaian, desk Aceh ada dan perannya penting untuk mendiskusikan masalah-masalah yang masih mengganjal.

Hampir senada dengan Malik Mahmud, Penjabat Gubernur Aceh Safrizal ZA mengatakan perlu dibuka ruang diskusi seluas-luasnya untuk menyelesaikan masih adanya perbedaan.

Dia menyarankan orang-orang yang dulu berperan dalam perdamaian di Aceh untuk 'turun gunung'.

Dia menyebut nama Hamid Awaludin, Sofyan Djalil serta Yusril Ihza Mahendra. "Juga orang-orang macam Farhan Hamid, Nasir Jamil," ungkapnya.

"Diskusi ini harus diberikan tempat sehingga ada pemahaman-pemahanan baru," kata Safrizal.

Pentingnya menemukan titik keseimbangan

Soal perdebatan soal bendera Aceh, misalnya, Safrizal menganggap isu ini tetap penting untuk diberi tempat guna didiskusikan.

"Mudah-mudahan ini menemukan jalan titik keseimbangan, sehingga proses penerapan otonomi khusus untuk menaikkan taraf kehidupan masyarakat tetap berjalan sesuai niat awal," jelasnya.

Sementara Jusuf Kalla mengatakan, salah-satu penting syarat perdamaian itu bisa langgeng, pemerintah Aceh harus benar-benar bisa bekerja dengan baik.

"Jangan ada korupsi, kasus penyelewengan… Supaya pembangunan untuk kembali kepada situasi Aceh yang sama dengan daerah lain itu terjadi," kata Kalla.

Adapun tanggung jawab pemerintah pusat, kata Kalla, harus tetap menjamin untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah Aceh.

"Dan memberikan dana yang cukup dan juga dana Otsus dilanjutkan agar Aceh dapat mengejar ketertinggalan itu," ujarnya.

Hingga Maret 2024, Aceh masih menjadi provinsi dengan penduduk termiskin di Sumatra.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh mencatat persentase penduduk miskin di Aceh pada Maret 2024 sebanyak 804,53 ribu atau 14,23%.

"Ini menjadi PR bagi pemerintah daerah, provinsi untuk terus menemukan cara membentuk lapangan kerja baru," kata Penjabat Gubernur Aceh Safrizal ZA.

'Hikmah terbesar dari tsunami adalah perdamaian di Aceh'

Sementara akademisi dan peneliti dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Reza Idria, mengatakan 20 tahun tsunami dan disusul perdamaian di Aceh, telah mengubah Aceh di berbagai bidang.

"Saya melihat ada hikmah besar bahwa ada tsunami dan adanya perdamaian," kata Reza kepada saya dan videografer Dwiki Marta, Senin, 11 November 2024.

"Saya mungkin adalah bagian dari masyarakat Aceh yang menerima benefit dari peristiwa [perdamaian] tersebut."

Reza mendapat akses pendidikan pendidikan tinggi, mulai mengambil master di Universitas Leiden, Belanda, hingga melanjutkan pendidikan Doktor di Univesitas Harvard, AS.

Ketika mengajukan aplikasi beasiswa untuk mendapatkan akses pendidikan tersebut, Reza memperkenalkan dirinya sebagai orang yang lahir dan besar di Aceh.

Sebuah wilayah yang baru saja diguncang tsunami dan mengukir perdamaian.

"Dan itu menjadi salah-satu nilai lebih," ujarnya.

Dia lalu membandingkan situasi Aceh sebelum tsunami.

"Pada waktu itu hampir tidak ada kira-kira harapan, apakah konflik ini akan berakhir atau tidak," Reza menekankan.

Lalu tiba-tiba terjadi gempa dan tsunami pada 26 Desember 2004.

"Nah apakah itu seperti puncak dari segala penderitaan yang sebelumnya pelan, pelan, pelan kami internalisasi, itu menjadi semacam akumulasi yang melihat kematian di mana-mana, kehancuran di mana-mana," jelasnya.

Namun mungkin lantaran dirinya terdidik sebagai seorang Muslim yang tumbuh besar di Aceh, Reza pun akrab dengan frasa bahwa setiap ada musibah itu selalu ada pesan.

"Setiap Allah menimpakan musibah pada orang-orang yang sanggup menanggungnya, nah itu mendorong kita untuk mencari hikmah dari sebuah peristiwa," katanya.

Seharusnya, menurut Reza, semua ini bisa menjadi modal untuk menata kehidupan yang lebih baik di Aceh. Sayangnya peluang itu gagal ditangkap.

Dia lalu memberikan contoh betapa Aceh memiliki otonomi khusus dan memiliki perimbangan keuangan yang "sangat baik dan signifikan" di banding daerah lain.

"Tapi itu tidak bisa dioptimalisasi dan saya pikir ini ada masalah tata kelola kita," katanya.

Dia kemudian menggarisbawahi masalah kemiskinan di Aceh.

'Tolong peduli kepada orang-orang miskin seperti kami'

Kembali lagi ke sosok Nurhayati, eks inong balee dan tahanan politik GAM.

Setelah perdamaian GAM-Indonesia diteken, dia mendapat bantuan uang dan sebuah mesin jahit.

"Sampai sekarang saya menjahit," ungkapnya.

Bantuan itu merupakan haknya sebagai eks kombatan seperti diatur dalam MOU Helsinki 2005.

Hanya saja, sekarang Nurhayati mengaku sulit untuk mendapatkan uang dari kerja menjahit.

"Susah dapat uang, barang mahal. Susah masuk, keluar banyak," katanya getir.

Sekarang masyarakat lebih suka membeli pakaian yang sudah jadi di toko.

"Penjahit sepi," suara Nurhayati terdengar pelan.

Perbincangan kami kemudian menyinggung hajatan politik Pilkada di Aceh.

Nurhayati kemudian menyebut sosok calon gubernur Aceh yang akan dipilihnya.

Dia berterus terang bahwa calon pilihannya itu adalah bekas Panglima GAM di masa konflik, Muzakir Manaf.

"Kalau terpilih, semoga beliau amanah. Peduli pada orang-orang seperti kami, orang miskin," tandas Nurhayati.

Ini adalah seri ketiga dari tiga seri liputan khusus peringatan 20 tahun gempa dan tsunami Aceh.

Seri pertama, Kisah 'bocah ajaib' Martunis Ronaldo bertahan hidup selama 21 hari – 'Saya dikelilingi mayat dan dikira hantu' bisa Anda simak di laman BBC News Indonesia.

Seri kedua, Cerita dua penyintas yang memilih tinggal di zona berbahaya – 'Kita sudah enggak takut lagi tinggal di pantai' dapat Anda baca di laman BBC News Indonesia.