Nasib sekolah yang ditinggal murid-muridnya hingga krisis air bersih di pedalaman Asmat Papua - 'Masyarakat adalah subyek, bukan obyek'

Masalah kesehatan ibu dan anak Orang Asli Papua di Asmat tidak dapat dilepaskan pada ketersediaan dan jangkauan layanan kesehatan. Namun persoalan sosial budaya masyarakat di pedalaman Asmat juga dianggap sebagai tantangan. Bagaimana pendekatan yang ideal supaya kasus wabah campak dan gizi buruk yang terjadi tujuh tahun silam tak terulang?

Suatu malam di sudut Kampung As di Distrik Pulau Tiga, Asmat, Papua Selatan, pak guru Theus mendengar suara ketukan di pintu rumahnya.

Dia agak kaget. Lalu, dengan terkantuk-kantuk pria kelahiran 1968 ini berdiri dan terlontar satu pertanyaan dari mulutnya, “siapa?”

Salah-satu orang tua muridnya sudah berdiri di depan pintu rumahnya.

Sang tamu mengutarakan satu permintaan, dan tuan rumah sudah hafal kira-kira apa yang diinginkan: minta uang.

Pada hari yang lain, mereka minta makanan atau minyak bekas.

Awalnya, sebagai “umat beriman”, dia merasa wajib membantu warga yang mengetuk rumahnya di malam-malam hari. Tetapi ketika permintaan seperti itu berulang-ulang, sang tuan rumah lalu berpikir ulang.

“Kalau sudah terus-menerus begitu, apa yang harus kita kasih lagi?”

Jika sudah menghadapi situasi seperti ini, sang guru kadang-kadang merasa frustasi.

“Kalau kita kaya [secara materi], kita beri makan setiap hari,” ujar pemilik rumah, pak guru Theus.

Gajinya sebagai guru tentu saja tak cukup untuk membagi-bagikan duit.

Kesaksian ini dibenarkan seorang warga Kampung As yang menyebutkan warga sangat menyandarkan bantuan keuangan kepada pak guru atau pastor jika mereka membutuhkannya.

Pak Theus – begitu saya menyapanya – adalah guru sekaligus kepala sekolah Sekolah Dasar (SD) YPPK Santa Petrus Paulus. Ini adalah satu-satunya sekolah dasar di Kampung As dan Atat. Tidak ada SMP dan SMA di sana.

“Nama lengkap saya Doretheus Ohoiwutun,” ujarnya mengenalkan diri. Asalnya dari Kota Tual di Kepulauan Kei, Maluku.

Sejak 1990, dia telah menggeluti profesi guru di berbagai wilayah di pedalaman Asmat, Papua Selatan.

Barulah pada 2018 lalu, bertepatan wabah campak dan gizi buruk menyerang, dia mulai ditempatkan di kampung As-Atat.

Di sinilah, dia merasakan ujian sebenarnya.

Betapa tidak, pak Theus mengaku tak hanya menjalankan peran sebagai guru, tapi juga dipaksa untuk apa yang disebutnya sebagai upaya penyadaran warga di sana tentang pentingnya pendidikan, tetek bengek kebersihan, hingga kebiasaan warga yang meminta uang atau makan – narasi seperti ini sering saya dengar selama liputan di Asmat.

Ketika perahu motor yang kami tiba di kampung itu, Kamis, 26 Oktober 2023, dia ikut berada di antara tuan rumah yang menyambut kami.

Di dalam gereja, di hadapan lebih 20 orang ibu dan anak-anaknya, pak guru diminta berpidato tentang pentingnya kesehatan ibu dan anak.

“Saya sering bilang, makan harus tiga kali sehari,” ujarnya kepada kami.

Baca juga:

Itu dia tekankan berulang-ulang setiap ada kesempatan berbicara di hadapan orang tua – utamanya di gereja. Alasannya, setiap hari murid-muridnya hanya minum air putih sebelum ke sekolah.

Jika beruntung, mereka baru dapat sepotong sagu kering berukuran kecil. Sagu, seperti diketahui, adalah makanan pokok utama masyarakat Asmat.

Akibatnya, “sekitar jam 10 pagi, anak-anak itu sudah tidur-tiduran di atas meja, karena loyo.“

Di kampung ini, seperti halnya pastor, pak guru Theus menjadi sandaran warga.

Itulah sebabnya, menyadari posisi seperti itu, Theus pun memaksa dirinya rajin membaca buku-buku tentang gizi, selain menyisihkan sedikit gajinya demi warga yang membutuhkan.

Di hari kedua tinggal di kampung itu, kami mendatangi sekolah yang dipimpin pak Theus.

Lokasinya bersebelahan dengan stasi (perwakilan Keuskupan Agats), hanya dipisahkan rawa-rawa kering dengan sisa-sisa embun di rerumputan hijau di atasnya.

Pagi itu, ketika matahari masih bersinar lembut, saya menyaksikan anak-anak kampung itu menuju ke sekolah.

Mereka berseragam putih-merah, sebagian besar tidak bersepatu, dan... banyak yang tidak masuk sekolah.

“Sangat tinggi alpanya,” kata Pak Theus terus-terang. Ini masalah utama. Orang tua tidak menganggap sekolah penting.

Pagi itu seharusnya ada sekitar 200 murid yang hadir. Namun hanya dua kelas terisi yang terdiri sekitar 30 anak. Pak Theus sepenuhnya menyadari persoalan ini.

Orang tua murid lebih suka melibatkan anak-anaknya untuk membantu memangkur sagu di hutan, misalnya, atau berburu, serta mencari ikan di sungai-sungai.

Di sana, terutama di pedalaman Asmat, masyarakat hidup sebagai peramu dan pemburu. Mereka tak mengenal aktivitas pertanian.

Dulu masyarakat hidup berpindah-pindah. Jika membutuhkan tempat istirahat atau berlindung, mereka membuat bangunan semi permanen yang disebut bivak.

“Dahulu sekali tidak ada kampung seperti sekarang. Setelah kehadiran pemerintah, maka mereka bilang ini kampung,” cerita Theus.

Seiring arus perubahan, mereka kini sudah menetap di kampung. Namun demikian, dalam skala tertentu, aktivitas berburu dan pangkur sagu tetap berlangsung hingga sekarang.

“Jadi, kalau kita mau larang [anaknya tidak ikut memangkur sagu], apa boleh buat, itu kebutuhan mereka,” ujarnya.

“Kami juga kadang dilema di situ. “

Sampai di sini barangkali Anda berpikir bahwa pak guru Theus akan bersikap pasif. Pasrah dan menyerahkan sepenuhnya kepada kenyataan?

Tidak begitu, katanya seraya memandang langit-langit sekolah. Dia kemudian menceritakan pengalamannya saat menjadi guru di Distrik Sawa Erma, sekian tahun silam.

Baca juga:

“Saya punya murid sudah kuliah semua, juga di Jakarta,“ Theus bercerita.

“Ada juga yang jadi tentara.“

Berkaca dari pengalamannya menjadi guru di sekolah berasrama di distrik itu, Theus ingin menunjukkan bahwa dibutuhkan cara agar anak-anak dapat bersekolah tanpa diganggu oleh tuntutan membantu orang tua di hutan atau di sungai.

“Kalau asrama kan lain bimbingannya,” katanya.

Gagasan sekolah berpola asrama di Papua bukanlah ide baru.

Ini pernah diprogramkan pemerintah pusat dan sudah dipraktekkan di tempat dan waktu berbeda, namun menurut pak Theus, gagasan itu menjadi relevan ketika dihadapkan masalah seperti di Kampung As dan Atat.

Itu barulah sebuah harapan jangka panjang. Saat ini, bersama pastoran dan dewan gereja di kampung itu, dia berusaha mengaktifkan komite sekolah dengan melibatkan orang tua siswa.

“Tujuan paling utamanya, menggerakkan anak ke sekolah.“

Apakah kemudian orang tua mau aktif di komite itu? “Itulah masalahnya. Kami di sini harus berikan uang [kepada orang tua untuk aktif di komite sekolah],“ ujarnya seraya tergelak.

“Saya tidak sanggup [sediakan uang].” Akhirnya jalan keluar yang dilakukan adalah melibatkan hanya dua orang tua dari dua kampung itu.

Tapi pernahkah murid-murid Anda datang berduyun-duyun ke sekolah? “Kalau ada pembagian makanan tambahan [dari pemerintah daerah], banyak sekali mereka datang. “

Tak gampang memang untuk meyakinkan orang tua. Namun itu barulah satu masalah. Lainnya? “Soal kebersihan.“

Pak Theus sering menjumpai anak didiknya buang air besar di jalan-jalan. Ini bisa terjadi karena tidak semua rumah di kampung itu memiliki jamban.

Masih soal kebersihan, pihak sekolah menyediakan sabun agar anak didiknya membiasakan cuci tangan. Mereka juga berencana menyediakan sikat gigi dan odol di sekolah.

“Sudah ada sedikit pembiasaan [untuk hidup bersih], tapi itulah, kembali lagi [kebiasaan lama], “ ujar Theus, kali ini seraya tergelak.

“Orang tua mereka bilang ‘OK’, tapi pelaksanaannya tidak ada.“

Kami mewawancarai Pak Theus di sudut ruangan guru yang bersih dan rapi. Ada delapan orang guru di sekolah itu, namun hanya dia dan satu guru lagi yang bertugas hari itu.

Sisanya, minta izin acara keluarga, mengurus berkas di Agats, serta pulang ke kampung.

Pak Theus dan satu guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Lainnya ada yang tenaga honorer dari yayasan, dinas pendidikan setempat, dan satu lagi dihonor dari dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah).

Bergumul puluhan tahun dengan masyarakat di pedalaman Papua, dan dihadapkan masalah yang dia paparkan itu tadi, pak guru Theus akhirnya sampai pada satu titik. Baginya dibutuhkan proses yang sangat panjang untuk mengubah kebiasaan buruk.

“Kalau kita tinggal [di sini] dan alami sendiri, itu proses yang sangat lama… Jadi jangan harap instan,” Theus menekankan berulang kali.

Sambil menerawang jauh, pak guru lalu menarik nafas panjang, lalu melanjutkan, “saya tidak mau main-main dengan tugas [sebagai guru], saya tidak seperti guru lain yang menganggap tempat tugas itu tempat singgah saja – itu yang membuat sekolahnya tidak berjalan.”

Dia lalu teringat semacam sumpah dirinya kepada warga kampung itu ketika kali pertama menginjakkan kaki di sana, awal 2018. Dia mendatangi tetua adat di rumah Jew dan berjanji bahwa dia akan mengabdi sepenuhnya.

Rumah Jew atau disebut rumah Je, Jeu, Yeu, atau Yai, atau rumah Bujang, adalah rumah adat orang-orang Asmat.

Terbuat dari kayu dan berdinding dari daun sagu atau pohon nipah, rumah persegi panjang ini disakralkan oleh warga setempat.

Di sanalah, tetuah adat dan warga membicarakan soal perselisihan hingga ritual adat pernikahan dan kematian.

Di rumah Jew itulah, Theus berjanji dihadapan para tetua adat untuk mengabdi sebagai guru di dua kampung itu.

Dia lalu membuktikannya dengan membawa semua barang-barangnya dan tinggal menetap di kampung itu sampai sekarang. Rumah pak guru Theus berada di depan sekolah dasar itu.

“Ini tempat tinggal saya. Mungkin saya sampai pensiun di sini,” tandas pak guru Theus.

Krisis air bersih di Asmat: 'Tolong, hemat air! Kalau habis, enggak cebok kalian'

"Hemat air, woi! Tahu rasa kalo air habis, enggak bisa cebok kalian!"

Tiga hari tidak turun hujan, telinga saya akrab dengan teriakan bude - panggilan akrab ibu setengah baya yang mengelola hotel 'Sang Surya' (milik Keuskupan Agats), yang saya tempati, selama liputan di Agats, Ibu Kota Kabupaten Asmat, Papua, akhir Januari 2018 lalu.

Bukan rahasia lagi, air bersih memang sulit didapatkan di kota yang terletak di pesisir Laut Arafuru itu.

Seorang pejabat di kota itu mengatakan, instalasi PDAM sudah dibangun, tetapi "air ledeng tetap sulit mengalir".

Jadi, air hujan pun menjadi dewa penolong bagi warga kota itu.

Dan, jangan kaget, hampir setiap rumah ada galon berukuran raksasa untuk menampung air hujan - termasuk hotel tempat saya menginap.

"Dulu pernah hujan tidak turun berbulan-bulan, kita pun mandi dengan air aqua atau pake' tisu," kata seorang warga setempat.

Di awal 2018, selama di sana, saya belum mendapatkan informasi yang meyakinkan tentang latar belakang sulitnya mendapatkan air bersih di kawasan yang tanahnya nyaris semua berawa-rawa.

Belakangan ketika pulang ke Jakarta, saya membaca berita yang mengutip pejabat pemerintah pusat yang berjanji untuk mengupayakan teknologi yang dapat membantu menyedot air dari dalam tanah.

Saya senang, tapi sekaligus tak melupakan mandi dengan 'gaya koboi': enam gayung air untuk membersihkan badan - dan, yang lebih penting, sikat gigi - saat dua hari terakhir.

Lima tahun kemudian, tepatnya akhir Oktober 2023, ketika saya kembali ke Asmat untuk melakukan liputan jurnalistik, dan tinggal selama sepekan di ibu kotanya, Agats, rintihan massal tentang air bersih masih terdengar, walaupun sepertinya tak senyaring dulu.

Memang keberadaan galon penampung air hujan yang berukuran besar di setiap rumah masih menjadi pemandangan yang lazim di sana.

Namun cerita tentang betapa sulitnya menyedot dan menyuling air dari bawah tanah, agaknya, hanyalah mitos yang dibesar-besarkan.

Buktinya, setidaknya sampai Oktober 2023 lalu, sudah ada tiga instalasi sumur bor untuk menyedot dan menjernihkan air sungai dan air bawah tanah.

Dalam rentang empat tahun terakhir, sudah didirikan tiga instalasi – hanya satu yang bisa dikonsumsi sebagai air minum - di sudut-sudut kota itu.

Sore itu, saya dan videografer Dwiki Muharam mendatanginya. Kami diantar oleh Muhammad Sidik, kepala bidang sumber daya air mineral PUPR Kabupaten Asmat.

Saya dibonceng naik motor listriknya melalui jalan-jalan kecil dari beton dan kayu yang berdiri di atas rawa-rawa. Lalu, terdengarlah deru mesin air penyedot ketika Sidik memerintahkan agar mesin penyuling itu dihidupkan.

“Silakan minum pak, ayo dicoba.“ Pak Sidik melirik saya, seraya menyodorkan air dalam botol kemasan plastik.

Kenapa saya, pikir saya. Saya ganti melihat wajahnya, mencoba menebak apakah dia serius atau kelakar.

Rupanya Sidik tak bermaksud bercanda. Dia sepertinya ingin meyakinkan saya bahwa air itu sudah layak dikonsumsi tanpa harus dimasak terlebih dulu.

“Kalau sakit perut, silakan komplain," tawanya nyaring mengiringi ucapannya.

Saya ganti melirik videografer Dwiki. Dia tersenyum kecil, ketika “glek, glek, glek“ air yang disuling dari air bawah tanah itu masuk ke dalam tenggorokan dan perut saya.

“Ada bau?“ Dwiki kali ini bersuara. Saya menjawab agak ragu: Hampir sama dengan rasa air dalam kemasan botol yang dijual bebas. Tapi sejurus kemudian saya membatin: semoga perut saya tak bermasalah.

Ketika kami berada di sana, ada lebih dari 20 orang antri untuk mendapatkan air bersih untuk kebutuhan minum, mandi atau mencuci pakaian.

Mereka membawa galon, ember, baskom atau jeriken. Ada ibu-ibu, pria dewasa, dan anak-anak. Di antara mereka ada yang mandi dan mencuci baju. Suasana seperti ini selalu berulang ketika hujan lama tidak turun.

“Sudah satu bulan tak hujan. Setengah mati rasanya kalau tak ada hujan,“ Nuslaye, 20 tahun, warga Agats, yang membawa dua ember untuk kebutuhan mandi. “

Besok ke sini lagi, katanya lagi.

Alaidin, pria asal Buton dan sejak 2005 membuka usaha di Agats, memiliki cerita buruk yang sulit dilupakan. Dia ikut antri dalam barisan sore itu.

Ini adalah kejadian rutin. Tetapi yang selalu diingat warga Agats adalah peristiwa getir pada tahun 2015. Saat itu mereka kelimpungan setengah mati karena hujan tak turun dalam tiga bulan.

“Saya terpaksa mandi di sungai atau laut,“ Alaidin berkisah.

Bagaimana dengan air minum? “Semua toko menaikkan harga air kemasan.“ Dia tertawa getir sore itu.

Pengalaman serupa juga dialami Pak Sidik dan keluarganya. Supaya dapat mandi secara normal, dia harus menyedot air kolam ikan miliknya dan diberi tawas.

“Saat itu air benar-benar kurang.“

Sidik dan beberapa orang yang kami wawancarai tak memungkiri proyek air bersih ini dilakukan setelah Asmat menjadi sorotan dunia setelah wabah campak dan gizi buruk pada akhir 2017 dan awal 2018 mengakibatkan lebih dari 70 orang – utamanya anak-anak – meninggal dunia.

Ketersediaan air bersih yang minim di pedalaman Asmat disebut sebagai salah-satu faktor penyebab terjadinya gizi buruk saat itu.

Kota Agats, yang terletak di daerah muara, memang memiliki kandungan air campuran antara air tawar dan air laut yang asin.

Karena kadar garam yang dikandungnya dalam satu liter air antara 0,5 dan 30 gram, maka disebut air payau.

Dan instalasi pengelolahan air bersih milik Kementerian PUPR itu dapat mengubah air payau itu menjadi air yang layak minum.

Tapi bukanlah perkara mudah untuk membangun instalasi seperti itu, ujar sejumlah pejabat yang saya tanyai.

Mereka seolah ingin mengatakan pemerintah sudah berniat membangunnya, tetapi anggaran kurang.

Satu instalasi saja membutuhkan sekitar Rp7,5 miliar, kali ini kata Ashalis, pria yang direkrut oleh BKKBN Provinsi Papua sebagai asisten teknis di Kabupaten Asmat.

Kelahiran 1965 di Jambi, Ashalis sudah puluhan tahun menjadi warga Kota Agats.

“Kenapa bisa mahal begitu? Yang mahal itu bangunan betonnya,“ jawabnya ketika saya menanyakan mengapa membutuhkan anggaran sangat besar untuk membangun satu instalasi.

Kalau sistem penyulingannya sekitar Rp500 jutaan, tambahnya.

Apakah lantaran biaya pembuatannya yang tidak murah, membuat kementerian terkait belum membangun instalasi air bersih di berbagai wilayah pedalaman Asmat? Ashalis mengiyakan.

“Terkendala masalah anggaran,“ ungkapnya.

Kendala lainnya, belum ada aliran listrik yang merata di semua distrik di pedalaman Asmat, kata Sidik.

Beberapa distrik sudah mendapat akses listrik dengan tenaga diesel dan matahari, tetapi belum dilakukan di distrik lainnya.

Itulah sebabnya, Kementerian PUPR menggunakan mesin genset untuk menyuling air sungai menjadi air bersih di Distrik Siret yang belum dialiri listrik.

Namun kenapa yang dipilih Siret? “Kami pilih Distrik Siret, karena air sungainya agak tawar,“ ujarnya.

Bagaimanapun, bagi Nuslaye, Alaidin, dan Sidik, serta warga Kota Agats lainnya, kehadiran instalasi air bersih di kotanya itu adalah semacam berkah. Tetapi ini baru dirasakan setidaknya dalam dua atau tiga tahun terakhir, sejujurnya.

Padahal, kehadiran air bersih yang menjadi tanggungjawab negara seharusnya sudah menjadi hak setiap warga, tak terkecuali bagi masyarakat di pedalaman Asmat di Papua Selatan.

Namun faktanya, realisasinya butuh sekian tahun dan sepertinya mesti menunggu bencana datang.

Coba saya ajak Anda ke salah-satu distrik yang enam tahun lalu setidaknya 30 orang warganya – utamanya anak-anak – mati akibat wabah campak dan gizi buruk.

Salah-satu yang disorot sebagai biang keladinya adalah tidak ada air bersih dan higienis yang bisa dikonsumsi warga.

"Pola hidup bersih dan sehat masyarakat Asmat tergolong rendah, sekaligus ketersediaan air bersih masih minim," ungkap seorang pejabat Kementerian Kesehatan, saat memaparkan temuan pihaknya tentang faktor-faktor penyebab KLB (Kejadian Luar Biasa) campak dan gizi buruk.

Di Kampung As dan Atat di Distrik Pulau Tiga, yang kami datangi Kamis, 26 Oktober 2023 lalu, adalah “daerah terisolir”, setidaknya itulah kesaksian Aloysius Murwito, Uskup di Keuskupan Agats, ketika wabah campak menyerang kampung nan sepi itu.

Kami membutuhkan sekitar dua jam perjalanan naik perahu motor dengan mesin kecepatan tinggi.

Baca juga:

Di sanalah, kami disambut pastor Pius Apriyanto Bria, kelahiran 1989. Pria asal Seon, Nusa Tenggara Timur itu, bertugas ditugaskan oleh Keuskupan Agats di kampung itu sejak 2020 lalu.

“Baru-baru saja,” itulah jawaban Pastor Yanto – begitu dia disapa warganya – menjawab pertanyaan saya sejak kapan mesin penyulingan air bersih itu didirikan di kampung As dan Atat.

Bekerja dengan keuskupan, instalasi itu merupakan bantuan dari Kementerian Sosial. Salah-satunya dibangun di depan kantor dan tempatnya tinggal.

Selain itu, ada pula gelontoran Dana Otonomi Khusus Papua. Uang itu digunakan pemerintah membangun 11 bak penampungan air di kampung-kampung di Distrik Pulau Tiga, ujar Titur Bapmar, eks anggota dewan gereja di kampung As dan Atat.

”Setiap rumah juga mendapat bantuan tempat penampungan air hujan,” ungkap pria kelahiran 1976 ini seraya membenarkan bahwa berbagai fasilitas itu diadakan setelah kejadian luar biasa gizi buruk itu.

Keberadaannya fasilitas air bersih itu jelas dibutuhkan warga di sana yang selama ini minum langsung dari air sungai.

Lalu, apakah keberadaannya sudah dimanfaatkan warga? Pastor Yanto menghela napas panjang, dan berujar, “Saya tidak bisa katakan mereka semua mau minum dari air bersih itu.”

Tidak mudah memang mengubah kebiasaan. Apalagi sebagai masyarakat peramu, sebagian mereka sering berada di tengah hutan untuk berburu dan mencari sagu, atau sungai mencari ikan.

Di saat itulah,“mereka kadang masih mengonsumsi langsung ke air sungai.”

Benarkah anggapan Pastor Yanto? Di hari pertama di kampung itu, saya bertemu dan berkenalan dengan Markus Situr. Pria kelahiran 1955 ini adalah salah seorang yang dituakan.

Dia adalah warga asli kampung Atat, dan pernah menjadi kepala kampungnya. Markus juga menyaksikan langsung ketika 31 anak di sana meninggal akibat campak pada awal 2018 lalu.

”Sudah jarang,” aku Markus saat saya bertanya apakah dia dan warga yang dikenalnya masih minum air langsung dari sungai.

Dia lalu menjelaskan alasannya: Sungai itu kotor, ada kotoran manusia, misalnya.

Kalau dulu bagaimana? Tanya saya lagi. ”Sering!” Tawa kami lalu pecah.

Di dua kampung itu sudah dibangun beberapa bak penampungan air yang sudah disuling. Markus mengaku sudah berusaha membiasakan diri memasak air dari bak penampungan sebelum diminum.

”Sekarang sudah perubahan,” akunya seraya menyontohkan sebagian warganya mulai suka minum kopi atau teh.

Ini artinya airnya mesti dimasak dulu sebelum dicampur bubuk kopi atau diseduh dengan teh, tambahnya.

Butuh waktu, butuh proses, kata pastor. Setiap ada kesempatan, termasuk saat ibadah di gereja, dia mengajak jemaatnya agar minum air bersih yang sudah disediakan oleh Kemensos dan Keuskupan Agats.

“Saya juga membagikan botol plastik agar mereka bisa membawa air dari bak penampungan untuk dibawa ke mana-mana.”

'Masyarakat Asmat adalah subyek, bukan obyek'

Suatu saat Bethsaida Sinaga – manajer LSM Wahana Visi Indonesia (WVI) di Asmat, Papua Selatan – kelimpungan. Salah-seorang stafnya yang bertugas di pedalaman Asmat, Papua Selatan, tiba-tiba mengundurkan diri.

Padahal peran dan tugas anak buahnya itu amatlah strategis: mendampingi setiap hari warga setempat dalam merawat kebun gizi apungnya.

Ibeth – panggilan akrabnya – beserta koleganya pun sibuk mencari siapa penggantinya. Dan jika sudah menemukan penggantinya, tak berarti masalah segera selesai.

Ini lantaran masyarakat di kampung itu sudah kadung percaya kepada sang staf terdahulu.

“Walaupun diisi [sementara] oleh staf yang lain, ternyata [sikap warga] langsung berubah,” ungkap Ibeth saat kami temui di kantor ruang WVI di Agats, Asmat, Sabtu, 28 Oktober 2023 lalu.

“Mereka tidak rajin lagi untuk menanam di kebun gizi apung,” tambahnya.

Rupanya masyarakat di sana membutuhkan sosok pendamping yang konsisten dalam menemani mereka guna merawat kebun gizi apung itu.

Kebun gizi apung – salah-satu program WVI di Asmat – adalah kebun sayur-sayuran yang dibangun di sekitar rumah masing-masing warga.

Disebut “apung” karena kebun berukuran kecil itu dipagari kayu agar tidak hanyut akibat air pasang.

Seperti diketahui, sebagian besar wilayah Asmat didominasi rawa-rawa.

Program budi daya sayur-sayuran ini dikenalkan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya memenuhi kebutuhan gizi pemiliknya.

Ini makin digalakkan setelah wabah campak dan gizi buruk menyerang Asmat pada awal 2018 lalu. Di mata Jakarta, minimnya akses terhadap makanan dari segi jumlah dan kualitas gizi itu dianggap salah-satu faktor penyebab di balik kasus gizi buruk tersebut.

Baca juga:

Namun masalahnya aktivitas berkebun ini merupakan hal relatif baru bagi masyarakat di Asmat, terutama di pedalaman. Kehidupan mereka sehari-hari adalah meramu dan berburu – sampai sekarang.

Walaupun masih menjadi perdebatan di kalangan antropolog tentang efektivitas ajakan berkebun atau bertani itu, upaya itu sepertinya terus digalakkan oleh sebagian pihak.

Menyadari bahwa masyarakat Asmat di pedalaman tidak memiliki tradisi berkebun, di sinilah proses pendampingan bagi masyarakat di pedalaman Asmat dianggap penting.

Sebagai mitra Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat, WVI – dan sejumlah organisasi lainnya – ikut terlibat dalam proses menangani masalah kesehatan ibu-anak.

Kejadian Luar Biasa (KLB) gizi buruk dan wabah campak pada 2018 di wilayah itu melatari kehadiran WFI dan institusi lainnya.

Macam-macam pilihan upaya pendampingan itu. WVI, misalnya, fokus kepada isu kesehatan dan anak. Program kebun gizi apung adalah salah-satunya.

Ajakan menanam sayur itu utamanya ditujukan kepada ibu-ibu balita.

“Sehingga ada variasi makanan untuk anak-anaknya,” kata Ibeth.

Di sinilah WVI tak semata mengimbau tetapi juga melakukan pendampingan.

Tanpa upaya terakhir ini bakal sulit adanya perubahan.

“Staf kita tinggal bersama masyarakat di sana, hanya sebulan sekali mereka bikin laporan ke Agats,” ungkapnya.

Mereka memilih menggelar berbagai programnya di Distrik Jetsy dan Distrik Siret di Asmat.

Tentu saja mengubah perilaku masyarakat di tiga kampung di dua distrik itu tadi tidak segampang membalik telapak tangan. Hanya mengandalkan teori bakalan tak manjur, kata Ibeth.

“Kita ajak mereka mengambil tanah di hutan, lalu temani mereka menanam, menyiram, merawat apa yang mereka tanam [di kebun gizi apung],” Ibeth bercerita.

“Karena kami ada di situ, jadi secara psikologi mereka merasa ‘oh ternyata mereka [pendamping] serius dan tak hanya omong saja’”, tambahnya.

Karena itulah, demikian Ibeth, ketika ada staf pendamping yang mundur, warga seperti merasa ditinggalkan.

Tapi begitu ada orang lain yang menggantikannya dan tinggal bersama di kampungnya, mereka kembali menekuni aktivitas berkebun, aku Ibeth.

Selesai? Tunggu dulu. Pengalaman Ibeth dan timnya terjun langsung mendampingi masyarakat selama lebih dari lima tahun belakangan, tidak serta-merta berdampak pada perubahan perilaku masyarakat.

Bahkan Ibeth berkata “belum melihat dampak yang besar akan perubahan”.

“Jadi kami memang harus sabar. Kami harus mendampingi mereka di lapangan supaya perubahan perilaku itu bisa terjadi, walaupun perlahan-lahan,“ tandas Ibeth.

Frasa “perubahan perlahan-lahan“ sering saya dengar selama sepekan tinggal di Asmat pada akhir Oktober hingga awal November 2023 lalu.

Sejumlah orang yang terlibat langsung dalam proses pendampingan memiliki pengalaman yang kurang lebih sama. Tidak gampang mengubah perilaku masyarakat, begitulah kira-kira.

Pangkal masalahnya adalah bagaimana mengubah kebiasaan masyarakat peramu untuk menjadi masyarakat petani atau berkebun, kata Aloysius Murwito, Uskup di Keuskupan Agats – sebuah pertanyaan yang sudah lama menjadi perhatian sebagian antropolog.

Uskup yang sudah lebih dari 20 tahun tinggal dan mengabdi kepada masyarakat Asmat tentu memahami karakter masyarakat peramu di pedalaman.

“Karena kita berhadapan dengan masyarakat peramu yang sesudah mendapatkan hasil, mereka berhenti [beraktivitas meramu] pada suatu waktu,“ kata Aloysius kepada kami dalam wawancara di ruangan kerjanya, Selasa, 31 Oktober 2023 lalu. “Dan kalau merasa perlu, baru dimulai lagi.“

Inilah yang terjadi saat Keuskupan Agats terlibat dalam program membuat kebun sayur di Kampung As dan Atat di Distrik Pulau Tiga.

Seorang pastor yang bertugas di dua kampung itu melibatkan masyarakat membuat bedeng-bedeng di pekarangan rumah warga untuk ditanami sayuran.

Program jangka panjang ini digelar demi meningkatkan gizi ibu dan anak-anak di sana. Di sinilah masalahnya, warga di sana belum terbiasa untuk berkebun atau bertani sayur-sayuran.

“Itu perlu pendampingan terus-menerus,“ kata Uskup Aloysius Murwito.

Uskup lalu teringat ada cerita seorang warga yang merasa kerjanya sudah selesai setelah satu kali panen. Mereka tidak ada keinginan untuk menanam dan merawat kebun sayuran yang baru.

Pola seperti ini sudah lazim bagi masyarakat peramu di pedalaman Asmat.

“Maka demi kontinyuitas program ini, menjadi penting adanya pendampingan terus-menerus secara jangka panjang,“ ungkapnya.

Tak melulu soal membiasakan bercocok tanam. Kehadiran tenaga pendamping juga dibutuhkan, misalnya, untuk mengawal penyaluran Dana Otonomi Khusus yang jumlahnya besar di kampung-kampung. Mulai dana kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur.

“Kadang manajemen keuangan kurang jelas. Biasanya kalau penyaluran dana, itu ada perkelahian,“ kata Pastor Pius Apriyanto Bria, perwakilan Keuskupan Agats yang ditempatkan di Kampung As dan Atat.

Dalam kasus-kasus tertentu, ada warga yang merasa tidak puas terhadap penggunaan dana tersebut, katanya.

Lalu timbul kecurigaan uang yang disalurkan kepada yang berhak, digunakan oleh kepala kampung untuk membayar utang, membeli alat-alat elektronik, telepon genggam, hingga minuman keras, ungkap sang pastor.

“Kebiasaan utang itu cukup tinggi di kampung ini,“ kata Pastor Yanto kepada kami akhir Oktober 2023 lalu.

Dia menyarankan agar bantuan keuangan itu tidak seluruhnya diserahkan kepada kepala kampung. Namun diserahkan kepada setiap kelompok sesuai jenis bantuannya.

“Nah di sini pola pendampingan dan pengawasan yang ketat. Ini yang belum ada,“ tambahnya kemudian mengusulkan agar bantuan itu bukan dalam bentuk uang, namun berupa program.

Apa yang bisa dikatakan seorang mantan kepala kampung di pedalaman Asmat terhadap klaim temuan Pastor Yanto itu?

Saat berada di Kampung Atat di Distrik Pulau Tiga, saya dan videografer Dwiki Marta bertemu Markus Situr, eks Kepala Kampung Atat.

Kami bertanya: Apakah saat Anda menjadi kepala kampung dan bertugas menyalurkan dana Otsus, ada pengawas dan pendamping yang mendampingi?

“Saya dapat bantuan itu karena saya dipercayai oleh masyarakat dan pemerintah. Kalau orang lain yang tangani, [uang] hilang. Semua manusia tidak sama,“ kata Markus dalam intonasi datar.

Markus mengaku dirinya yang menerima langsung kucuran uang dari Dana Otsus itu. Dan Markus tak memungkiri bahwa dia pula yang membelanjakannya setelah berdiskusi dengan seorang tenaga kesehatan di kampungnya.

“Bapak sendiri yang beli pakaian balita, susu, dot, kain sarung, pakaian ibu-ibu hamil, kacang hijau,“ ungkapnya terus terang.

Bagaimana upaya Anda agar uang milik masyarakat itu tidak ‘hilang’? Tanya saya lagi.

“Tidak bisa hilang. Ada dokumentasi yang jelas dan nota yang jelas. Kalau tidak ada itu kita dihukum [karena dianggap korupsi],“ jawab Markus.

Pemerintah pusat bukan tidak menyadari adanya jurang antara program di atas kertas, anggaran yang tersedia, dan bagaimana implementasinya di lapangan.

Program Nusantara Sehat, yang dimulai 2015 atas keputusan pemerintah pusat, telah menempatkan tim tenaga kesehatan ke tempat terpencil dan sangat terpencil di Papua.

Ada pula Program Pelayanan Kesehatan Bergerak, serta sejumlah program khusus lainnya.

Merekalah yang mengemban tugas sebagai pendamping bersama petugas pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas.

Dan tidaklah mudah mengaplikasikan ilmunya ketika para tenaga kesehatan itu bertugas di pedalaman Papua.

Hasil penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN, dulu LIPI) menyebutkan masih ditemukan program pemberdayaan dan pendampingan terkait isu kesehatan di Papua yang “tidak berkelanjutan atau temporer“.

Temuan BRIN juga mengungkapkan masih ditemukan kasus-kasus tim kesehatan yang bertugas mendampingi masyarakat di pedalaman Papua “tidak merasa betah”.

Masalah ini pula yang diakui pula oleh Jakarta sebagai salah-satu penyebab munculnya kasus-kasus gizi buruk di Asmat pada 2018.

Tentu saja Jakarta sudah memikirkan jalan keluarnya ketika dihadapkan kasus-kasus seperti di atas.

Misalnya saja dengan menambahkan insentif khusus kepada tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah terpencil supaya mereka betah.

Dan ini sudah dilakukan di Asmat, kata Steven Langi, Kepala bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan (Dinkes) Asmat.

“Ada yang ukuran insentifnya besar. Beda-beda [sesuai lokasi serta tingkat kesulitan daerahnya],” ujar Steven Langi dalam wawancara di Agats, Sabtu, 28 Oktober 2023 lalu.

Penambahan insentif itu harus dibarengi perbaikan kinerja, tambahnya.

Hanya saja Steven mengaku saat ini belum semua kampung di Kabupaten Asmat memiliki pondok bersalin desa (polindes). Sekarang baru ada sekitar 60 polindes dari 224 kampung yang tersebar di seluruh Asmat.

“Jumlah 224 kampung itu perkara lumayan besar. Kita membutuhkan orang [tenaga Kesehatan] dan butuh biaya untuk membangun infrastruktur Kesehatan sekelas puskesmas pembantu (pustu) dan polindes,” kata Steven Langi.

“Kecuali kita kabupaten yang kaya-raya ya.”

Padahal merekalah yang menjadi ujung tombak sebagai kader kesehatan untuk mendampingi masyarakat.

Tetapi bagaimana kesaksian dari kalangan tenaga Kesehatan yang pernah ditempatkan di pedalaman Asmat?

Di Ibu Kota Kabupaten Asmat, Agats, kami bertemu seorang dokter.

Dulu dia pernah ditugaskan di salah-satu puskesmas di pedalaman Asmat. Namanya Helen Mayasari, dokter spesialis anak di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats.

Saat melayani masyarakat di pedalaman, Helen masih berstatus dokter umum.

“Yang paling susah, cara hidup masyarakatnya,” ungkapnya.

Mereka tidak menetap secara rutin di kampungnya.

Bisa berbulan-bulan, sebagian warga tinggal di rumah-rumah bivak atau rumah singgah di pinggiran sungai atau hutan, ungkapnya.

Di sana mereka melakukan pangkur sagu atau aktivitas berburu. Kesaksian Helen ini juga pernah kami dengar selama liputan dua kali di Asmat dalam enam tahun terakhir.

“Nah itu kadang-kadang yang seperti itu sulit dijangkau oleh [tenaga-tenaga kesehatan] puskesmas-puskesmas yang paling dekat,“ Helen bercerita.

Salah-satu kendalanya adalah transportasi, tambahnya.

Saya lantas bertanya, apakah dokter-dokter yang ditugaskan di pedalaman Asmat sudah mendapatkan insentif untuk anggaran melakukan perjalanan? “Kalau saya dulu ada, sampai sekarang juga ada.”

Apakah dana transportasi itu cukup, setidaknya dari pengalaman Anda? Saya bertanya lagi.

Dokter Helen tidak menjawab secara langsung. “Dulu jumlah distrik lebih sedikit dibanding sekarang. Sekarang banyak pemekaran. Pasti [sekarang] banyak [tenaga kesehatan] yang bisa menjangkau masyarakat…“

Saya kembali bertanya: apakah dana transportasi yang Anda terima saat itu sudah cukup? “Sekarang saya tidak bisa menjawab, karena saya tidak ke sana lagi,“ jawabnya.

Kembali lagi ke frasa “perubahan perlahan-lahan“ seperti diutarakan Ibeth, pastor Yanto dan Uskup Aloysius Murwanto.

Jika memang dibutuhkan waktu yang lama demi perubahan masyarakat seperti yang diharapkan tiga orang itu tadi, saya lantas teringat ucapan Steven Langi, Kepala Biro Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat.

Steven mengaku sudah sampai pada satu titik kesimpulan, yaitu bagaimana agar nilai-nilai kesehatan itu menyatu dalam aktivitas keseharian warga di pedalaman Asmat. Kuncinya terletak pada nilai-nilai adat setempat.

“Kalau saya, seandainya nilai-nilai kesehatan itu menjadi suatu adat, saya kira masalah kesehatan di Papua itu selesai,” kata Steven Langi kepada saya.

Dia lalu memberikan contoh yang gamblang: Jika ada warga terbukti tidak cuci tangan, tidak ikut imunisasi yang digelar puskesmas, atau tidak memiliki kakus yang higienis di rumah masing-masing, pemuka adat di kampung itu dapat menjatuhkan sanksi adat.

“Berarti itu menjadi bagian dari adat. Masyarakat kan terikat secara adat atau budaya,” ujar Steven.

Tentu saja tidak semua sepakat dengan ide yang ditawarkan Steven Langi itu. Bethsaida Sinaga alias Ibeth – manajer LSM Wahana Visi Indonesia (WVI) di Asmat, Papua Selatan – tetap meyakini proses pendampingan yang kontinyu sebagai jalan keluarnya.

Dia masih menaruh harapan masyarakat kelak akan bisa secara mandiri menjalani kehidupannya sendiri tanpa kehadiran mereka.

“Mandiri mungkin tidak seperti di daerah-daerah lain ya, tapi versi Asmat. Saya yakin mereka punya versinya sendiri,” tegasnya.

Menjelang meninggalkan Ibu Kota Asmat, Agats, Rabu, 1 November 2023, kami pagi itu menemui seseorang yang saya panggil Romo Tjokro.

Pria kelahiran 1950 ini adalah salah-seorang pimpinan di Keuskupan Agats, Kabupaten Asmat. Perawakannya ramping, berkacamata, dan rambut kelabunya dibiarkan memanjang.

Mendalami filsafat dan teologi di Seminari Tinggi Santo Paulus di Kentungan, Sleman (1971-1979), Romo Djokro saat ini memimpin Yayasan Alfons Sowada. Lembaga kemanusiaan ini melayani kesehatan para penyandang kusta di pedalaman Asmat.

Sebelumnya selama bertahun-tahun dia melayani umat di pedalaman Kalimantan. Kira-kira 14 tahun silam barulah dia dipercaya untuk berbakti di Keuskupan Agats. Dia pernah ditempatkan di salah-satu kampung di pelosok Asmat.

Sejak subuh Kota Agats diguyur hujan. Dan sisa-sisa hujan di pagi awal November 2023 itu menyisakan bebunyian di atas seng salah-satu ruangan di kompleks Keuskupan Agats, tempat Romo Tjokro – imam diosesan di sana – menunggu kedatangan kami.

Di ruangan sederhana itulah, di atas rawa-rawa yang basah dan berembun, Anton R Tjokroatmodjo – begitu nama lengkapnya – berkata bahwa orang-orang yang memilih untuk mendampingi masyarakat di pedalaman Asmat “bukan untuk mengubah pola pikir masyarakatnya, tapi dengan rendah hati mengubah pola pikirnya sendiri untuk belajar bersama dengan masyarakat.”

“Harus melihat atau memandang masyarakat bukan sebagai obyek, tapi sebagai subyek yang bisa diajak bekerja sama,” jelasnya.

Pendekatan seperti inilah yang dia coba lakoni selama melayani masalah Kesehatan warga di pedalaman Asmat.

“Saya harus belajar dari mereka,” ujar Romo Tjokro.

Ketika saya bertanya seperti apa contoh kongkret dalam menempatkan masyarakat sebagai subyek, Romo Tjokro menyebut proyek pembangunan rumah warga di pedalaman Asmat.

Dia menggarisbawahi bahwa pemerintah tidak bisa memaksakan model rumah ala Jakarta kepada warga setempat.

Keberadaan tungku api, ruangan yang terbuka, adalah salah-satu ciri rumah masyarakat Asmat di pedalaman.

Kenyataan inilah yang tidak bisa seenaknya diterabas begitu saja oleh pemerintah. Ada nilai-nilai yang dihayati oleh pemilik rumah dengan menempatkan tungku api di sana.

“Kalau tungku api itu mati, atau tidak dinyalakan apinya, mengartikan bahwa kehidupan itu menjadi mati juga,” kata Romo Tjokro.

Klaim atas nama kesehatan bahwa tungku api itu bisa berdampak pada kesehatan penghuninya, sehingga pendamping menyarankan agar tungku api itu diletakkan di luar, tidak bisa serta-merta dituruti.

“Tungku api itu selain untuk memasak keluarga, sekaligus simbol bahwa kehidupan keluarga itu akan terus berfungsi,” jelasnya seraya menambahkan jika tungku api itu dihilangkan, maka akan melawan hakikat hidup pemilik rumah.

Saya lantas bertanya, lantas bagaimana mempertemukan kepentingan isu kesehatan dan jati diri warga yang mesti dihormati?

“Memang harus ada kerja sama dan juga waktunya tidak bisa serta-merta cepat, tergesa-gesa,” ujarnya.

Menurutnya sudah menjadi kenyataan bahwa pandangan masyarakat itu tidak bisa diubah dalam waktu cepat. Kalau mereka dipaksa cepat untuk meninggalkan masa lalunya bakal menyulitkan.

“Sulit dalam arti identitas mereka sebagai masyarakat Asmat bakal alami penggerusan,” Romo Tjokro berkata.

Idealnya interaksi antara pendamping dan warga itu adalah bekerja sama, ujarnya. Dari proses kerja sama inilah akan ada sinkronisasi pada akhirnya.

“Jadi, sekali lagi, kalau dipatok misalnya tiga tahun harus selesai, itu tidak bisa,” tandasnya.

--

Ini adalah tulisan keempat sekaligus terakhir dalam liputan khusus 'Asmat setelah tujuh tahun wabah campak dan gizi buruk'.

Anda dapat membaca seri ketiga 'Demi biayai infrastruktur PON Papua 'berstandar internasional', bantuan perbaikan gizi 'Anak Asli Papua' dihapus'.

Seri kedua juga dapat Anda baca di sini: Cerita bidan Mama Sina berjibaku sendirian melayani kesehatan di pedalaman Asmat Papua - 'Kami butuh puskesmas di kampung ini'

Seri pertama liputan khusus ini dapat pula Anda baca: Mengapa gizi buruk masih menghantui Asmat? - Cerita dari kampung terpencil di pedalaman Papua Selatan.