Kasus Dokter Letty: Kenapa selalu ada pembenaran buat para suami penembak istri?

Tewasnya seorang dokter, Letty Sultri, akibat penembakan yang dilakukan oleh suaminya sendiri, Helmi, yang juga seorang dokter, menyita banyak perhatian, termasuk dari warganet. Namun salah satu pembicaraan yang muncul di media sosial adalah aksi tersebut 'berdasar' karena dipicu permintaan cerai korban. Benarkah?

Dalam pemberitaan terkait kasus tersebut, polisi sudah mengatakan bahwa motif penembakan karena, "Diduga pelaku tak mau dicerai, karena korban tengah melakukan gugatan."

Polisi yang sudah melakukan olah tempat kejadian perkara juga menemukan satu buah proyektil di sebuah klinik di Jakarta Timur.

Kapolres Jakarta Timur Kombes Andry Wibowo mengatakan bahwa Helmi menembak korban sebanyak enam kali, dan dia kemudian menyerahkan diri ke polisi sambil menyerahkan dua pistol.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono kepada wartawan pada Kamis (9/11), mengatakan bahwa, tersangka dikenai pasal 340 dan 338 KUHP (tentang pembunuhan berencana).

Kejahatan ini, terutama motifnya, banyak diperbincangkan oleh warganet.

Namun pemberitaan media yang menyatakan bahwa kasus penembakan itu berawal dari tuntutan cerai sang istri pun diprotes, karena dianggap tidak menyajikan fakta yang lengkap, bahwa permintaan cerai Letty Sultri adalah akibat mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Memang, kemudian muncul pemberitaan bahwa selain sebagai pelaku KDRT, namun pelaku penembakan pernah dipecat karena kasus pemerkosaan, dan korbannya tidak membuat laporan ke polisi.

Namun, narasi bahwa penembakan dipicu masalah gugatan cerai sang istri atau dilakukan "menjelang siadng cerai" sudah terlebih dulu menyebar.

Hal yang kurang lebih sama juga pernah terjadi pada Indria Kameswari, seorang karyawati BNN yang ditembak oleh suaminya sendiri, Mochamad Akbar.

Keluarga sang suami kemudian menyebarkan rekaman yang disebut sebagai 'bukti' bahwa Indria melakukan KDRT terhadap suaminya. Mereka bahkan membawa bukti visum atas dugaan kekerasan yang dilakukan Indria Kameswari kepada Akbar.

Terhadap dua kasus ini, Komisioner Komnas Perempuan Indriyati Suparno melihatnya sebagai "tren yang serius".

"Ini sangat mengkhawatirkan karena untuk lingkup perkotaan, (kasus-kasus) ini mengusik rasa aman. Pertama, mudahnya orang memiliki senjata sehingga bisa melakukan kekerasan dengan cara penembakan, dan salah satu dampaknya menyebabkan kematian. Grade-nya sudah meningkat dari yang sebelum-sebelumnya," kata Indriyati.

Selain itu, motif penembakan pelaku juga tak boleh didasarkan hanya dari pengakuan pelaku saja. "Apalagi ini baru kemarin (Kamis) malam kejadiannya. Itu harus melalui proses penyelidikan yang komprehensif dan penyelidikan masih berjalan," ujarnya.

Pengakuan pelaku, menurut Indriyati, hanya bisa dipakai sebagai salah satu alat bukti, dan harus ada keterangan-keterangan lain, salah satunya penyidikan pada orang-orang terdekat karena korban sudah meninggal dan tak bisa dimintai keterangan.

Tapi kemudian, kenapa seolah ada unsur pembelaan dari masyarakat terhadap aksi yang dilakukan oleh para suami yang menembak istrinya ini?

Indriyati membenarkan bahwa, "dalam situasi di mana perempuan korban sudah paling terpuruk sampai menimbulkan kematian, masyarakat kadang tetap mencari pembenaran, bahwa sepertinya korban tidak layak mendapat dukungan dan simpati."

Hal ini, menurutnya, terjadi karena dalam cara pandang masyarakat, ada anggapan bahwa peran perempuan harus patuh "seperti yang dikonstruksikan". Dan pada situasi-situasi di mana perempuan berkarier dengan baik dan punya peran publik, ini dilihat mengganggu peran domestik perempuan.

"Kalau perempuan berkarier baik kan sering ditanya apa tanggapan keluarganya, sementara kalau laki-laki berkarier baik kan tidak pernah ditanya seperti itu. Dan pola pikir ini yang menyebabkan ketika seorang perempuan mengalami kekerasan, seolah jadi pembenaran bagi masyarakat untuk juga tetap menyalahkan, tidak memberi dukungan," ujar Indriyati.