Pegiat soroti ketiadaan data dampak jangka panjang kabut asap terhadap kesehatan

Data pemerintah Indonesia menyebut sebanyak 19 orang meninggal dunia akibat kabut asap pada 2015. Namun, menurut seorang pegiat lingkungan, tiada data konkret tentang dampak jangka panjang kabut asap terhadap kesehatan penduduk.

Emanuela Shinta, seorang pegiat gerakan Ranu Welum di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, mengatakan data pemerintah selama ini hanya menekankan pada jumlah korban ketika kabut asap melanda.

“Pemerintah hanya melihat berapa orang yang meninggal dunia ketika kabut asap terjadi. Padahal, gangguan kesehatan yang ditimbulkan paparan asap tidak bisa hanya dilihat saat tahun lalu, misalnya. Di Kalimantan Tengah, sudah 18 tahun penduduk terpapar asap. Tahun ini adalah tahun ke-19. Racun pada asap, termasuk partikulat PM2,5 yang berbahaya, terus menumpuk di paru-paru masyarakat,” kata Shinta.

Hasil kajian

Penuturan Shinta mengemuka beberapa hari setelah sebuah kajian yang dilakukan para peneliti dari Universitas Harvard dan Universitas Columbia, Amerika Serikat, menyimpulkan bahwa kabut asap yang berasal dari pembakaran lahan dan hutan pada 2015 amat mungkin menyebabkan 100.000 kematian dini di Indonesia, Singapura, dan Malaysia.

Angka itu didapat dengan memperhitungkan besaran wilayah yang terpapar asap menggunakan pemetaan satelit dan seberapa banyak penduduk yang terdampak oleh asap di wilayah-wilayah tersebut.

“Kematian yang berkaitan dengan asap bisa mencakup penyakit stroke, infeksi paru-paru, atau penyakit jantung koroner. Hampir semua kematian itu, dalam perkiraan kami, terjadi dalam periode 12 bulan setelah kabut asap. Dengan kata lain, jika kabut asap tidak terjadi, sekitar 100.000 orang di kawasan ini masih hidup hari ini,” kata Loretta Mickley, seorang profesor Universitas Harvard yang merupakan salah satu anggota tim peneliti dalam kajian tersebut, kepada BBC Indonesia.

Mengutip data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kajian yang dilakoni para peneliti menyebut bahwa partikel PM2,5 adalah indikator utama penyebab kematian terkait kabut asap.

PM2,5 merujuk pada partikel halus berukuran 2,5 mikron. Sebagai gambaran, ada sekitar 25.000 mikron dalam satu inci.

Ketika kebakaran hutan dan lahan melanda Sumatera dan Kalimantan pada 2015 lalu, partikel PM2,5 di kawasan itu mencapai 60 μg m−3. Padahal, standar PM2,5 yang normal untuk kesehatan manusia ialah 12 μg m−3.

“Setiap peningkatan persentase partikel ini, yang dikenal dengan sebutan PM2,5, terkait dengan kematian. Nah, kematian tersebut dipercepat oleh partikel ini, yang ada dalam polusi asap. Alasan mengapa partikel ini begitu berbahaya adalah karena partikel ini begitu kecil sehingga bisa menembus masuk jauh ke dalam paru-paru dan menyebabkan masalah. Gejalanya mungkin tidak langsung tampak. Tapi selama 12 bulan setelah kabut asap terjadi, penyakitnya akan muncul,” ujar Mickley.

Data puskemas

Menanggapi kajian yang menyebutkan bahwa jumlah kematian akibat asap di Indonesia mencapai 91.600 orang, Kementerian Kesehatan Indonesia menggarisbawahi bahwa studi tersebut menggunakan metode permodelan yang sifatnya mengestimasi.

“Ini kan modelling, artinya jangan disangka bahwa ini adalah angka yang berdasarkan penelitian dengan metode bagaimana,” kata juru bicara Kementerian Kesehatan, Oscar Primadi.

Dibandingkan dengan kajian yang menggunakan sistem permodelan, data Kementerian Kesehatan didasari laporan dari Puskemas di daerah-daerah.

“Pelaporan kita tentu berbasis ke data-data yang dibangun melalui sistem dari bawah, Puskesmas. Artinya sudah terstruktur pelaporan yang dilakukan Kementerian Kesehatan,” kata Oscar.

Akan tetapi, sistem pelaporan Puskesmas yang menjadi data Kementerian Kesehatan diragukan sejumlah pegiat.

Emanuela Shinta, seorang pegiat gerakan Ranu Welum di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, menemukan bahwa ada sejumlah korban asap di pedalaman yang tidak masuk data nasional.

“Di daerah pedalaman, minimal ada dua orang dalam satu desa yang meninggal dunia tahun lalu. Mereka mengalami sesak napas akibat kabut asap. Mereka tidak masuk data karena mereka tinggal di daerah terpencil,” kata Shinta.

Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) mengatakan 43 juta orang terkena dampak kabut asap dan 500.000 orang mengalami infeksi pernafasan serius pada 2015.

Rujukan

Loretta Mickley mengakui bahwa kajian yang dilakukan dia dan rekan-rekannya menggunakan sistem permodelan. Karena itu, dia berharap hasil penelitian dapat diperlakukan sebagai rujukan ketika menyusun analisis dalam proses pembuatan kebijakan.

“Pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dapat dengan cepat menggunakan alat permodelan dalam kajian kami untuk menganalisis serta menerjemahkan peristiwa kabut asap. Alat ini dapat menunjukkan di kawasan mana orang-orang paling banyak terdampak asap. Alat ini juga mampu memperlihatkan daerah mana saja yang berkontribusi paling besar dalam imbas kabut asap,” kata Mickley.

Riset yang telah dibaca BBC Indonesia menunjukkan Sumatera Selatan sebagai daerah yang paling banyak mengeluarkan emisi selama kabut asap melanda Indonesia, Singapura, dan Malaysia, dengan porsi 47%.

Posisi kedua ditempati Kalimantan Tengah dengan 24%.

Yuyun Indradi, pegiat organisasi lingkungan Greenpeace, mengatakan hasil studi ini juga bisa dipandang sebagai pengingat untuk rakyat Indonesia, terutama pemerintah Indonesia dan pihak swasta, untuk lebih serius menangani kebakaran hutan dan lahan.

Hal senada diutarakan Muklis, ayah Hanum Angriawati, bocah berusia 12 tahun asal Pekanbaru, Provinsi Riau, yang meninggal dunia akibat kabut asap pada 2015.

"Saya menginginkan tidak ada lagi orang tua yang seperti saya. Sangat pedih rasanya kehilangan anak. Kepada pemerintah, segeralah memberikan perhatian yang lebih pada masalah ini. Untuk para pengusaha yang membakar lahan dan hutan, tolong dengan cara lain kan bisa untuk menggarap lahan, jangan dibakar."