'Kalau tidak ada sawah, apa yang bisa dimakan?' – Nasib petani dua bulan usai bencana Sumatra, ribuan hektare sawah masih lautan lumpur

Pemerintah melaporkan seluas 107.324 hektare sawah mengalami kerusakan setelah dihantam bahala banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat. Jumlah ini sekitar 10% dari total lahan sawah yang ada di tiga provinsi tersebut.

Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp1,5 triliun atau setara anggaran satu setengah hari jatah Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memulihkan seluruh kerusakan persawahan tersebut.

"Kami akan perbaiki secepatnya," kata Menteri Pertanian, Amran Sulaiman.

Bagi petani di Aceh, kecepatan itu menjadi pertaruhan atas nasib mereka. Musababnya, setiap musim tanam yang terlewat tanpa adanya sawah, berarti satu langkah lebih dekat pada masalah pangan.

Hampir dua bulan sejak banjir dan longsor, Maulizar menjaga ritme bertahan hidup. Warga Gampong Beuringen, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, sudah tak bisa lagi bekerja di sawah. Sampai hari ini lahannya berselimut lumpur.

Sejak hari ke-15, perempuan 35 tahun ini, bersama suami dan tiga anaknya, memaksakan diri menempati rumah yang setengah doyong akibat sapuan banjir.

"Anak-anak minta pulang ke rumah terus," kata Maulizar yang pada hari-hari pertama bencana mengungsi ke rumah kerabatnya, di kampung yang sama dengannya.

Kini hampir tiap pagi, Maulizar memulai hari di ruang tamu rumahnya dengan duduk bersila sambil memipihkan emping melinjo.

Ruang tamu ini juga ada kompor gas, rak piring, dan tumpukan barang yang selamat dari banjir. Semuanya saling berimpitan.

Di sanalah dapur, tempat kerja, sekaligus pusat kehidupan keluarganya kini berada.

Dengan menggeprek biji melinjo menjadi emping, ia memperoleh upah sekitar Rp33.000 per hari untuk kebutuhan hidup harian. Ini adalah pekerjaan baru baginya karena bertani tidak mungkin dilakukan dalam waktu dekat.

Ruang dapurnya sudah doyong dan tertimbun lumpur hingga dua meter. Atap bocor, lantai becek, dan dua kamar tidur kerap tergenang air setiap kali hujan turun.

Sebagai ruang istirahat, keluarga ini membangun ruang sementara di sebelah rumah dengan dinding triplek.

"Kami menggunakan papan kasur sebagai lantai dipan atau balai kayu tempat tidur sekarang," kata Maulizar.

Suasana di pondok Maulizar ini hanya sepenggal dari kondisi rumah-rumah dan jalan-jalan di Gampong Beuringen yang masih tertimbun lumpur. Wilayah ini kerap digenangi air karena saluran drainase tersumbat lumpur.

Sawah menjelma jadi lautan lumpur

Sebelum bahala terjadi, Maulizar bekerja sebagai petani. Baginya, sawah adalah ruang kerja sekaligus ruang hidup.

Setiap memasuki musim tanam atau panen, Maulizar bisa mendapat penghasilan tambahan sebagai buruh tanam, penyiang gulma, hingga pengangkut padi. Bersama tujuh perempuan lain, ia bekerja berkelompok, berpindah dari satu petak sawah ke petak lain, mengikuti musim tanam dan panen.

"Kami berkerja dalam kelompok. Masing-masing menerima upah sekali menanam padi, dalam satu hari, Rp 130 ribu," ujarnya.

Sebagai buruh angkut padi, ia mendapat bagi hasil sebesar 105 kilogram padi dari panen seperempat hektare. "105 kilogram padi ini kemudian kami bagi tujuh atau delapan orang dalam kelompok kami," katanya.

Hasil kerjanya ini cukup membiayai kebutuhan sekolah anak, dan menyambung hidup di sela musim paceklik. Sawah juga memberi rasa aman—selalu ada pekerjaan saat musim tanam datang.

Tapi kini, ruang hidupnya itu lenyap.

Sekitar 100 meter dari rumahnya, hamparan sawah seluas 32 hektare barganti bentangan lumpur kering. Empat are sawah miliknya ikut terkubur. Saluran irigasi tersumbat, air tak lagi mengalir, dan musim tanam tak pernah dimulai.

Menurut Mulyadi, petugas operasional di Daerah Irigasi Meureudu, banjir bandang pada akhir November 2025 telah merusak jaringan irigasi yang mengairi sekitar 1.700 hektare sawah di Kecamatan Meurah Dua dan Meureudu.

"Sungai dasar sudah tertutup dan sudah terbuka aliran sungai yang baru. Saluran irigasi dan sawah-sawah di Gampong Seunong juga sudah berubah menjadi badan sungai," katanya.

Pangan dan ketahanan keluarga

Sawah yang terkubur berarti hilangnya sumber pangan dan pendapatan bagi banyak perempuan. Di rumah, perempuan menjadi penanggung jawab utama urusan makan keluarga. Ketika sawah hilang, beban itu kian berat.

Hawiyah, 80 tahun—akrab disapa Nek Ju—kehilangan rumah, sawah, dan kebun sekaligus.

Warga di Kampung Delung Sekinel, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah sejak muda sudah hidup bergantung dari sawah.

Masyarakat di sini punya tradisi menyimpan hasil panen padi di keben—lumbung padi tradisional masyarakat Gayo. Keben bukan sekadar tempat penyimpanan, melainkan simbol ketahanan pangan keluarga.

Dari keben, kebutuhan beras sehari-hari diambil. Dari sini juga, padi digunakan membayar traktor, melunasi utang, dan bertahan saat panen gagal.

"Biasanya untuk bayar utang sana sini. Traktor juga dibayar. Setengah dibayar di awal, setengah di akhir, dibayar nanti dengan padi itu," lanjut Nek Ju.

Sekarang, keben itu kosong.

"Di sawah tidak ada apa-apa lagi, sudah habis menjadi pasir," ujarnya.

Selama ini, anak-anaknya bergantian mengolah lahan miliknya. Namun kini, lahan sekitar satu hektar itu tak lagi ada.

Baca Juga:

Ia berharap adanya bantuan pemerintah, "maunya ya bantu uang, kalau tidak ya kerbau," kata Nek Ju.

Ketiadaan lahan sawah yang menjadi gantungan hidup keluarganya, merupakan sebuah pilu tak terungkapkan. Ia sudah membayangkan bagaimana masa depan yang tak pasti sekaligus bayang-bayang masalah pangan.

"Hajab (menderita) jika tidak ada sawah. Di sini cuma itu usaha orang, bersawah, berkebun," katanya.

Budaya bersawah yang terancam

Di Linge, sawah bukan hanya urusan ekonomi, tetapi sudah dikenal luas bagian dari identitas budaya. Bersawah diatur melalui adat.

Ada kejurun blang, tokoh adat yang menentukan waktu tanam. Ada gotong royong saat menanam dan panen. Ada kebersamaan yang mengikat warga dari satu musim ke musim berikutnya.

Ketika sawah rusak, budaya itu ikut terancam.

"Kejurun blang tetap sebagai kearifan lokal kita jalankan. Tetapi kalau tidak ada lahan persawahan ini, maka kejurun-kejurun belang ini sudah lumpuh juga, tidak digunakan lagi, karena sawahnya sudah musnah semua," kata Mukim Wihni Dusun Jamat, Ilyas Pasa.

Ilyas Pasa adalah pimpinan pengelola adat di wilayah Kemukiman Wih Dusun Jamat yang membawahi lima kampung, salah satunya kampung Nek Ju. Ia terlibat kegiatan budaya resam berume (kebiasaan bersawah), dengan menentukan jadwal menanam padi, bersama pemuka adat di lima desa.

Saat ini, kata dia, ada sekitar 220 hektare sawah di lima kampung dalam wilayah Kemukiman Wih Dusun Jamat "lumpuh total". Irigasi hancur. Lumbung padi hanyut. Banyak ternak mati atau hilang.

Di tengah situasi ini, warga masih mengandalkan bantuan yang bersifat sementara. Namun saat bantuan masa tanggap darurat selesai, ancaman pangan kian terbuka.

"Maka dengan ini kiranya mukim ini menyampaikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, dan Bapak Gubernur, Bapak Bupati, kiranya berdukacita dengan relatif singkat, untuk menindak lanjuti bidang pertanian di kemukiman ini, karena imbas mudaratnya lebih tinggi kalau tidak segera mungkin ditindaklanjuti," kata Ilyas.

Ingatan eksodus dan makan 'janin'

Situasi ini membetot ingatan mengerikan pada 1980-an.

Sepuh di Kecamatan Linge, Salihin Aman Sahuri mengatakan, warga di wilayah ini pernah melakukan eksodus besar-besaran karena persoalan pangan. Paceklik dan ketiadaan air bersih saat itu mengancam ratusan orang.

"Kemarau panjang, ternak mati, tanaman gagal panen, taman tidak ada lagi, ternak habis, dan air bersih, air minum tidak ada," kata Aman Sahuri mengingat situasi saat itu.

Dalam situasi tersulit, warga mengganti nasi dengan mengonsumsi janin—sebutan ubi hutan yang mengandung efek mabuk. "Bahan pokok kami janin, dicari dari hutan, mabuk, direndam, campur garam, baru kemudian tidak mabuk," kata Aman Sahuri.

Sebagian besar warga tak tahan, dan sebanyak 90 keluarga mengungsi ke wilayah tetangga, karena dinjanjikan tempat tinggal oleh pemerintah. Sisanya, sebanyak enam keluarga memilih bertahan.

Warga enam keluarga ini kemudian berjuang hidup dengan menanam kacang kuning dan beternak selama lima tahun. Upaya itu berhasil, dan menarik sebagian keluarga yang sudah mengungsi.

Aman Sahuri khawatir, apabila tidak segera ditangani pemerintah, cerita pahit itu akan terulang lagi.

"Harapan saya, dibantu oleh yang berilmu, yang berakal untuk kami. Sawah kami diperbaiki ulang, kebun kami bisa ditanam ulang lagi, karena sudah tidak ada lagi, habis hangus," katanya.

Apa upaya pemerintah?

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mengklaim terdapat 2.765 hektare lahan pertanian warga yang terdampak banjir dan longsor. Langkah yang sudah dilakukan adalah validasi data dan mengelompokkan kerusakan.

"Data yang sudah masuk ini kita verifikasi lagi untuk validasi data, apakah dia rusak berat, sedang, dan ringan," kata Kepala Dinas Pertanian Aceh Tengah, Nasrun Liwanza, Rabu (21/01).

Selain itu, revitalisasi sawah akan dikerjakan petani pemilik sawah itu sendiri dan warga. Mereka akan diberi upah oleh pemerintah untuk bekerja secara mandiri, kata Nasrun.

Skenario ini senada dengan proposal Kementerian Pertanian yang mengeluarkan skema "padat karya", yaitu petani memperbaiki lahannya sendiri untuk korban bencana Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

"Sesuai juknis (petunjuk teknis) Kementan, yang (rusak) berat Rp15 juta, yang (rusak) ringan Rp5 juta," jelas Nasrun.

Terkait dengan lahan sawah yang tidak dapat digunakan petani, Kementan sudah berencana mencetak lahan dengan memulihkan Lahan Baku Sawah (LBS), yang berarti lahan yang tersedia untuk ditanami padi.

"Maksudnya LBS, lahan yang selama ini tidak digunakan, akan kita cetak kembali," katanya.

Sebagai penyokong sawah, irigasi sebagai sarana penunjang juga akan di data dan diperbaiki. "Data sementara sudah kita sampaikan ke pusat, kemudian ke provinsi dan daerah, dan ini lagi verifikasi ke lapangan. Dalam waktu dekat akan dilaksanakan perbaikan irigasinya," ungkap Nasrun.

Pemerintahan Prabowo-Gibran membuat klaim telah menyiapkan anggaran Rp1,5 triliun untuk mempercepat pemulihan sektor pertanian di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Anggaran ini dialokasikan untuk rehabilitasi lahan dan irigasi (Rp736,2 miliar), benih tanaman pangan (Rp68,6 miliar), rehabilitasi kawasan perkebunan (Rp50,5 miliar) serta alat pertanian, pupuk dan pestisida (Rp641,3 miliar).

Dikutip dari akun Instagram Wakil Menteri Pertanian Sudaru Sudaryono, pemerintah menggunakan "sistem padat karya". Artinya, perbaikan sawah dan irigasi dikerjakan langsung para petani pemilik lahan, "tapi tenaganya dibayar tunai oleh pemerintah".

"Saat petani tidak bisa panen karena lahannya rusak, mereka tetap punya pemasukan harian dari upah memperbaiki sawah mereka sendiri. Ekonomi desa tetap berputar, dan mental petani bangkit karena merasa dilibatkan langsung dalam pemulihan tanah kelahirannya," tulis Sudaru.

Kerusakan lahan sawah yang dilaporkan Kementan di tiga provinsi terdampak bencana sebagai berikut:

Aceh (54.234 ha)

Sumatra Utara (89.984 ha)

Sumatra Barat (5.754 ha)

Pemulihan diprioritaskan untuk lahan sawah dengan kategori rusak ringan dan sedang, sementara rusak berat "dikoordinasikan lintas kementerian bersama Kementerian ATR, BPN, dan Pekerjaan Umum".

Menurut Menteri Pertanian Amran Sulaiman, pemulihan lahan sawah ini sebagai "bentuk kepedulian bapak Presiden" di mana "pemerintah turun tangan mulai dia mengolah, memperbaiki irigasi, benih, pupuk, alat pertanian kita bantu".

Tapi kapan ini semua akan terealisasi? Amran mengatakan, "Insyaallah kami akan perbaiki secepatnya".

Wartawan Iwan Bahagia dan Firdaus Yusuf di Aceh berkontribusi dalam artikel ini.