Serangan vihara di Tanjung Balai, pelajaran 'toleransi'

<span >Pengrusakan vihara dan klenteng menyusul permintaan seorang perempuan kepada imam untuk mengecilkan pengeras suara di masjid merupakan "pelajaran" untuk mengutamakan toleransi, kata Indra Wahidin, Ketua Wali Umat Buddha Indonesia (Walubi) Sumatera Utara.

Dua belas orang terduga pengrusakan diperiksa menyusul kejadian Sabtu lalu (30/07) yang menyebabkan 15 vihara dan klenteng rusak, tujuh di antaranya rusak berat.

Vihara dan klenteng telah dibersihkan oleh aparat dan warga secara bersama, kata Indra.

Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama, Machasin, mengatakan kejadian ini bukan semata karena "pengeras suara masjid," namun juga antara lain 'kesenjagan ekonomi.'

"Ini pelajaran buat kita, toleransi harus tetap diutamakan, toleransi dalam arti luas...bila ada yang salat dan sembayang misalnya, walaupun mungkin suaranya keras, tidak harus melarang atau sampai menegor," kata Indra kepada BBC Indonesia.

Menyusul pengrusakan, para tokoh agama dan masyarakat Tanjung Balai menandatangani kesepakatan yang antara lain menyebutkan akan "bersama-sama menjaga sarana dan prasarana rumah ibadah dari gangguan pihak yang tidak bertanggung jawab."

Kepala Polisi Jenderal Tito Karnavian menyebutkan kasus ini meledak karena "seruan yang provokatif" melalui media sosial menyusul kesalahpahaman di awal keributan.

Sejumlah komentar terkait pengrusakan vihara dan klenteng yang tulis di Facebook BBC Indonesia juga berisi cacian dan seruan merusak lagi namun sejumlah lainnya mengingatkan akan pentingnya toleransi.

Bukan hanya karena pengeras suara masjid

Akun atas nama Narno Apor misalnya menulis,"Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan ras, agama. Jadi jangan sebut Cina asli itu pendatang. Jika sudah memiliki KTP Indonesia mereka termasuk saudara kita," sementara Duma menulis, "Toleransinya sudah pada kelaut ...pendatang tak menghormati penduduk asli...inilah jadinya."

Asad Said Ali, mantan ketua PBNU, yang telah dikontak Indra Wahidin, mengatakan pihaknya siap membantu bila dilakukan pembangunan kembali vihara.

"Contohnya adalah dengan penjagaan banser NU di saat membangun kembali," kata Asad.

Kepolisian Sumatera Utara menyebutkan ketegangan di Tanjung Balai ini bermula setelah seorang perempuan etnik Cina, Meliana meminta agar pengurus masjid Al Maksum di dekat tempat tinggalnya mengecilkan volume pengeras suaranya menjelang salat Isya.

Masalah pengaturan volume pengeras suara di masjid-masjid Indonesia ini sempat diangkat oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga adalah ketua Dewan Masjid Indonesia tahun lalu.

Namun Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama, Machasin, mengatakan tata cara pengeras suara di masjid yang diatur dalam keputusan Dirjen Bimas Islam pada 17 Juli 1978 "belum dibahas lagi".

"Belum dibahas lagi peraturan tahun 1978 itu...Kami mendengar yang pro dan kontra...dan sedang melihat peraturan seperti apa (yang dapat diterapkan) dan siapa yang melakukan," kata Machasin kepada BBC Indonesia Senin (01/08).

Namun Machasin mengatakan kejadian di Tanjung Balai bukan semata-mata karena pengeras suara masjid.

"Kejadian di Tanjung Balai bukan semata-mata karena pengeras suara masjid, tapi salah satu saja, mungkin ada masalah kesenjangan ekonomi, dan unsur agama sebagai trigger (pemicu)," kata Machasin.