Petisi "Pecat Ketua DPR Setya Novanto" ditandatangani ribuan

Sumber gambar, Getty
#TrenSosial: Sebuah petisi online yang ditandatangani ribuan orang menuntut pemecatan Ketua DPR Setya Novanto terkait dugaan pencatutan nama Presiden Jokowi untuk meminta saham Freeport.
Dugaan pencatutan terkuak dari laporan Menteri ESDM Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), namun Setya Novanto membantah melakukannya.
<link type="page"><caption> Petisi yang dibuat oleh A Setiawan Abadi</caption><url href="https://www.change.org/p/pecat-ketua-dpr-setya-novanto-yang-mencatut-nama-presiden-joko-widodo-dan-wapres-jk" platform="highweb"/></link> di situs change.org ini ditujukan kepada MKD, kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Setya Novanto dalam petisi tersebut dianggap melakukan "penyalahgunaan kekuasaan legislatif, memanipulasi informasi, dan pencemaran nama baik."
Belum 24 jam dibuat, petisi telah ditandatangani lebih dari 6.500 kali.

Sumber gambar, CHANGE.ORG
Berita tentang kasus pencatutan nama presiden ini mendapat reaksi cukup besar di media sosial. Beberapa berkomentar keras namun, sebuah tagar lelucon #PapaMintaSaham menjadi dominan dan populer di Twitter.
"Bongkar sindikat #PapaMintaSaham yang mencatut nama Jokowi JK," kata @ulinyusron.
Tagar ini berawal dari sebuah meme yang dikicaukan <link type="page"><caption> oleh akun @dagadgetboi</caption><url href="https://twitter.com/dagadgetboi/status/666454795365064704" platform="highweb"/></link> dengan tulisan "Mama Minta Pulsa, Papa Minta Saham", yang merujuk pada kasus penangkapan sindikat penipuan pulsa ponsel pada awal November lalu.
"Konon kabarnya si #PapaMintaSaham ini selalu lolos dari banyak kasus hukum karena punya sembilan nyawa, enggak tau deh sekarang masih bisa lolos gak," kicau @yudapanjaitan.
Tagar ini populer pada Selasa (17/11) dan sudah digunakan lebih dari 8.450 kali.
Belum ada keputusan apapun terkait kasus tersebut, namun banyak pengguna mengungkapkan kekecewaan terhadap DPR dan menuntut lembaga negara itu dibubarkan.
Hendrawan melalui Facebook BBC Indonesia mengatakan, "anggota DPR saat ini sama sekali tidak mewakili rakyat".









