Virus corona: Tak semua pekerja migran dikarantina dan dites PCR, pengamat khawatir penyebaran virus ke kampung halaman

Tidak semua pekerja migran dikarantina dan dites Covid-19 setibanya di Indonesia, meskipun Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah akan mewaspadai kepulangan mereka karena berpotensi menyebabkan gelombang kedua penyebaran virus.

Protokol kesehatan yang ditetapkan hanya berupa pengecekan suhu, seperti diungkapkan seorang pekerja migran Indonesia (PMI) dari Arab Saudi.

"Diperiksa kesehatan seperti detak jantung dan ditembak mukanya [cek suhu], tidak ada pemeriksaan lain. Lalu keluar bandara, dijemput keluarga, dan sampai rumah, sekarang saya lagi berladang," kata perempuan itu kepada wartawan BBC News Indonesia Raja Eben Lumbanrau, Selasa (05/05).

Namun, ada pula pekerja migran yang dikarantina untuk menjalani tes Covid-19 di fasilitas daerah sebelum kembali ke masyarakat.

Pakar epidemiologi mengatakan bahwa hanya mengecek suhu tubuh sebelum membiarkan pekerja migran pulang ke kampung halaman adalah keputusan yang salah dan tidak efektif dalam memutus penyebaran virus corona.

"Tanpa kecuali pekerja migran itu begitu dari bandara harusnya ditampung di suatu tempat, apakah di Wisma Atlet, Wisma Haji. Kemudian di sana diperiksa labnya tes PCR," kata pakar epidemologi dari Universitas Indonesia Pandu Riono.

'Cek suhu, lalu pulang ke rumah'

Seorang pekerja migran menceritakan bahwa ia menjalani pemeriksaan cek suhu tubuh saat tiba di Bandara Soekarno Hatta, Jakarta, pada 29 April lalu.

Setelah dinyatakan suhunya normal, perempuan yang bekerja di Taiwan itu kemudian dijemput oleh suami untuk kembali ke rumahnya di Subang, Jawa Barat.

"Didata di pesawat, turun dari pesawat dicek polisi dan dinas kesehatan. Cek suhu badan. Yang normal [suhu] lolos, yang tidak dikarantina. Saya sehat jadi lolos, lalu dijemput suami dan pulang ke rumah," katanya.

Ia dan suami kemudian menggunakan mobil pribadi melewati jalan tol menuju Subang. "Pulang lancar. Di perjalanan [pos penyekatan] polisi mengawasi kami bilang mohon kaca dibuka, tidak ditanya polisi, lalu keluar Tol Cikopo [Purwakarta] dan sampai rumah," katanya.

Pengalaman yang sama juga diungkapkan oleh pekerja migran yang pulang dari Arab Saudi ke rumahnya di Lombok.

"Sebelum ambil barang, di bandara Jakarta dan Lombok, diperiksa kesehatan dulu seperti detak jantung dan cek suhu, tidak ada pemeriksaan lain. Lalu keluar bandara, dijemput keluarga, dan sampai rumah. Sekarang saya lagi berladang," katanya.

Kedua pekerja migran tersebut cukup menjalani cek suhu tubuh dan dapat kembali ke rumah masing-masing, tanpa perlu melewati tes laboratorium seperti tes swab (usap) dan tes Polymerase Chain Reaction (PCR).

Namun, terdapat pekerja migran lain yang wajib menjalani karantina dan tes laboratorium setiba di Indonesia.

Sebanyak 524 TKI dari Malaysia menjalani karantina 14 hari di Gedung Andromeda Lanud Soewondo, Kota Medan.

Kemudian, Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat menjemput 86 warganya untuk menjalani isolasi di fasilitas pemerintah. Seluruh peserta akan menjalani tes usap dan PCR.

Lalu, Pemkot Denpasar, Bali, mengkarantina 209 pekerja migran dari luar negeri sebelum kembali ke rumah masing-masing.

Cara ini juga diterapkan pertama kali kepada WNI dari Wuhan yang dikarantina 14 hari di Kepulauan Natuna, diikuti isolasi anak buah kapal Diamond Princess di Pulau Sebaru Kecil Kepulauan Seribu.

'Semua pekerja migran wajib tes PCR'

Pakar epidemologi dari Universitas Indonesia, Pandu Riono, menyebut protokol kesehatan 'cek suhu tubuh' di pos pintu masuk perbatasan tidak akurat dalam mengecek seseorang mengidap virus corona atau tidak.

"Tidak bisa hanya dengan suhu karena sebagaian besar yang terinfeksi tidak bergejala. Jika mereka sudah sampai pulang kampung maka tidak bisa dikontrol lagi. Jadi harus dengan screening laboratorium," kata Pandu.

Caranya, saran Pandu, semua pekerja migran yang kembali ke Indonesia harus menjalani karantina di fasilitas pemerintah untuk mengetes apakah mereka positif atau tidak dari virus corona.

"Tanpa kecuali pekerja migran itu begitu dari bandara harusnya ditampung di suatu tempat, apakah di Wisma Atlet, Wisma Haji. Kemudian di sana diperiksa labnya tes PCR.

"Sekarang gelombang pertama saja belum turun, jika ini dibiarkan akan menambah penularan. Lebih baik mencegah daripada nanti di kampung menularkan ke yang lain karena kita tidak tahu mereka kemana-mana [di kampungnya]," kata Pandu.

Kewenangan karantina ada di daerah

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), dokter Brian Sriprahastuti, menyebut kewenangan melakukan karantina terhadap setiap orang yang berasal dari luar negeri, termasuk pekerja migran, ada di tangan pemerintah daerah masing-masing.

Tergantung dari kapasitas daerah tersebut menyediakan fasilitas karantina, dan penilaian daerah itu akan urgensi dilakukan karantina atau tidak.

"Apakah akan diperlakukan di tempat khusus atau tidak itu tergantung dari daerah masing-masing karena kalau dari sisi kesehatan, protokol hanya mengatakan mereka harus diisolasi selama 14 hari.

"Bagaimana melakukannya kan tergantung bagaimana daerah itu melihat kemampuan untuk memfasilitasi. Ada yang disediakan di satu tempat, ada juga yang mempunyai kepercayaan yang tinggi terhadap orang sehingga dipilih isolasi mandiri," kata Brian.

Namun, menurut Brian, tidak semua orang memiliki kepatuhan yang tinggi untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari.

Ditambah, katanya, isolasi mandiri juga berpotensi besar menginfeksi anggota keluarga yang lain karena sulit bagi mereka untuk jaga jarak.

"Apalagi jika rumahnya tidak memungkinkan seperti tinggal di kontrakan, rumah kecil, jadi sulit jaga jarak," katanya.

Pekerja migran 'merasa ditelantarkan' setiba di Indonesia

Pekerja migran Indonesia yang bekerja sebagai juru masak di sebuah penginapan di Maladewa merasa ditelantarkan usai tiba di Indonesia.

Ia tidak mendapatkan informasi dan layanan apa yang diperlukan untuk dapat pulang.

"Maldives [Maladewa] ke Jakarta tiket dibeli perusahan. Jakarta ke Bali, lalu ke Banyuwangi pakai biaya sendiri, urus sendiri," kata David kepada BBC News Indonesia.

David mengatakan harus mengeluarkan biaya hingga Rp2,7 juta untuk menyewa mobil travel yang mengantarkan ia dan teman migrannya dari Bali menuju Banyuwangi. Padahal biasanya biaya perjalanan itu hanya Rp150 ribu.

Asisten penangangan kasus Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Muhammad Koim, mengatakan banyak buruh migran yang terlantar setiba di bandara Indonesia.

"Mereka bingung pulang tidak ada kendaraan, pesawat dilarang terbang, bus tidak boleh jalan, apalagi dari dan ke daerah yang menerapkan larangan Mudik dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Akhirnya banyak calo-calo di bandara yang tarifnya mahal.

"Pemerintah harus fasilitasi buruh migran pulang hingga daerah," kata Koim.

Senada dengan itu, Ketua SBMI cabang Banyuwangi, Agung Sebastian, mengatakan pemerintah harus mengawasi pekerja migran di daerah masing-masing agar disiplin melakukan isolasi mandiri.

"Karena yang terjadi, setiba di daerah masing-masing, mereka tidak diawasi, hanya diimbau isolasi mandiri. Tidak di tes Covid-19, dibiarkan begitu saja. Itu kan berpotensi menyebarkan dan menularkan virus ke kampung," kata Agung.

Selain itu, SBMI juga meminta pemerintah untuk memberikan bantuan sosial kepada para pekerja migran yang kini sudah tidak bekerja akibat wabah virus corona.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo, mengatakan saat ini sebanyak 70.367 ribu pekerja migran telah pulang ke Indonesia.

Jumlah tersebut akan terus bertambah karena 12.758 anak buah kapal pesiar akan segera tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan Pelabuhan Benoa, Bali.

Berdasarkan data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)., terdapat 276.553 pekerja migran yang ditempatkan sepanjang 2019. Tiga negara tujuan terbesar dengan jumlah pekerja di atas 70 ribu adalah Malaysia, Taiwan, dan Hong Kong.

Di sisi lain, daerah asal utama pekerja migran adalah dari Jawa Timur dengan 68.740 orang, lalu diikuti Jawa Tengah dan Jawa Barat.