Krisis Rohingya, mengapa ASEAN tidak mampu berperan?

Kepercayaan yang diberikan Myanmar kepada Indonesia untuk ikut menyelesaikan krisis Rohingya diharapkan dapat mendorong ASEAN agar lebih memperhatikan persoalan hak asasi manusia yang melampaui batas-batas negara, kata seorang pegiat.

Selama ini ASEAN tidak mampu berbuat banyak ketika muncul persoalan kemanusiaan yang terjadi di dalam batas negara masing-masing anggota, karena organisasi negara-negara Asia Tenggara itu menganut prinsip nonintervensi.

Dan sejauh ini ASEAN belum mengeluarkan pernyataan apa pun terkait krisis kemanusiaan di Myanmar.

"Problem di kawasan ASEAN, kita terjebak pada semangat komunal kedaulatan, semangat komunal nonintervensi yang menghambat kita untuk mendorong kemajuan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia," kata Wakil koordinator Kontras, Puri Kencana Putri.

Prinsip nonintervensi, yang tercantum dalam Piagam ASEAN pada 1967, memberikan legitimasi kepada para anggota ASEAN untuk tidak mencampuri urusan internal negara masing-masing.

Karena itulah, Puri Kencana mengharapkan kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah Myanmar kepada Indonesia dalam menyelesaikan krisis Rohingya, dapat "mendorong pertanggungjawaban kawasan".

"Bukan cuma menghadirkan bantuan pangan, logistik, tapi juga mendorong hadirnya pertanggungjawaban untuk melindungi dan pemenuhan HAM," kata Puri.

Dia kemudian menceritakan contoh ketika ASEAN tidak mampu berbuat apa-apa ketika pecah kekerasan di wilayah Timor Timur (kini Timor Leste) pasca jajak pendapat 1999.

Seharusnya, lanjutnya, masalah kekerasan seperti di Timor Timur (1999) dan di wilayah Rakhine, Myanmar, dapat diminimalisir apabila ASEAN bisa terlibat sejak awal. Namun ini sulit direalisasikan karena terkendala prinsip nonintervensi tersebut.

"Bagaimana soal kedaulatan yang kini menjadi hal yang kemudian dijunjung sangat tinggi, ketimbang kita melihat kesempatan-kesempatan lain yang harus didorong lebih baik," tegasnya.

Selama ini, para pegiat HAM dan diplomat Barat telah mengkritik penerapan prinsip nonintervensi ASEAN karena dianggap sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan geopolitik kawasan.

Prinsip nonintervensi dirancang ketika negara-negara yang menjadi anggota ASEAN masih dililit persoalan politik kekerasan di dalam negeri pada era Perang Dingin.

'Menjaga kepercayaan'

Bagaimanapun, di tengah sulitnya mengharapkan peran ASEAN dan organisasi dunia lainnya untuk terlibat menyelesaikan krisis Rohingya, harapan besar kini ditanggung oleh Indonesia, kata pengamat.

Saat ini Indonesia merupakan satu-satunya negara yang dipercaya pemerintah Myanmar, yang ditandai diterimanya Menteri luar negeri Retno Marsudi oleh Aung San Suu Kyi yang menjabat Konseler Negara, atau pemimpin tertinggi yang sebenarnya di Myanmar, Senin (04/09).

"Trust (kepercayaan) yang tinggi ini harus dijaga oleh pemerintah Indonesia," kata pengamat politik Asia Tenggara dari lembaga pemikir CSIS di Jakarta, Philips Vermonte.

Ketika Myanmar masih dikuasai rezim militer, Indonesia dan ASEAN yang melakukan pendekatan 'diplomasi lunak lebih bisa diterima oleh pemerintah negara itu. Sebaliknya, tekanan keras Uni Eropa dan Amerika Serikat dianggap tidak pernah mampu 'melunakkan' rezim Myanmar kala itu.

"Dan, dengan cara ASEAN itu, Myanmar kemudian tiba-tiba menjadi negara yang menjalankan demokrasi. Junta militer mundur kemudian terjadi pemilu," kata Philips.

Alasan lainnya, lanjutnya, ada kemiripan persoalan yang dialami Myanmar dan Indonesia. Saat ini ada upaya agar militer Myanmar dibekali nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) ketika menghadapi kekuatan sipil.

"Ini persis yang dilakukan Indonesia tahun 1998, 1999, 2000, mulai memasukkan prinsip-prinsip penghormatan terhadap HAM di dalam perilaku aparat keamanan," jelasnya.

Karena itulah, solusi diplomatik yang ditempuh Indonesia dalam menyelesaikan krisis Rohingya merupakan modal penting yang dimiliki Indonesia.

"Dalam kasus Rohingya, Myanmar tidak terlalu responsif terhadap Malaysia, Turki, tapi kepada Indonesia, mereka sangat terbuka," katanya.

Karena itulah, dia menyarankan, selain memberikan bantuan kemanusiaan, Indonesia dapat menjadi "penghubung" dari negara-negara lain yang ingin membantu menyelesaikan persoalan di Myanmar.

"Ini membutuhkan solusi diplomatik Indonesia, baik melalui ASEAN atau melalui diplomasi bilateral Indonesia dengan Myanmar," tandas Philips.

Meyakinkan militer Myanmar

Sementara politikus Partai Gerindra, Martin Hutabarat mengatakan pemerintah Indonesia harus lebih didorong agar lebih proaktif melakukan berbagai upaya, termasuk langkah diplomatik, untuk menolong warga etnik Rohingya di Myanmar yang "tertindas".

"Pemerintah Indonesia di sini penting, karena Indonesia salah-satu negara yang masih dihargai oleh Myanmar dan bisa didengar bicaranya oleh pemerintah Myanmar," kata Martin kepada BBC Indonseia, Selasa (05/09).

Karena itulah, Martin menyatakan langkah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang dapat bertemu langsung dengan penguasa de facto Daw Aung San Suu Kyi di ibu kota Myanmar, Naypyidaw, Senin (04/09), memberikan harapan untuk mampu menyelesaikan krisis Rohingya.

Namun demikian, menurutnya, harapan itu tidak akan sebesar kalau Indonesia mampu meyakinkan militer Myanmar untuk mampu mencegah dan menghentikan kekerasan terhadap orang-orang Rohingya di wilayah Rakhine.

"Karena kuncinya ada di militer Myanmar," kata Martin.

Menlu Retno sendiri telah bertemu Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, Jenderal U Min Aung Hlaing, Senin (04/09) di Naypyidaw.

Lebih lanjut Martin mengusulkan agar pimpinan TNI dilibatkan untuk "membangun jembatan yang lebih intensif" lagi dengan militer Myanmar.

"Jauh lebih baik pendekatan-pendekatan ini yang memberikan hasil dibandingkan dengan cara yang dilakukan Amerika Serikat dan negara-negara besar dunia dalam menekan Myanmar di masa lalu," kata Martin.

Dan apabila dibutuhkan, Presiden Joko Widodo dapat mengunjungi Myanmar dan menemui para pimpinannya. "Sebab Indonesia lebih dihargai di Myanmar dari pada Malaysia, Turki, dan lain-lain."