Indonesia desak Myanmar segera pulihkan stabilitas di Rakhine

Sumber gambar, Getty Images
Pemerintah Indonesia menyatakan mereka mendorong Myanmar untuk segera memulihkan stabilitas keamanan di Rakhine seiring dengan situasi yang makin memanas di negara bagian tersebut.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Indonesia menyesalkan jatuhnya korban di Rakhine setelah serangan tanggal 25 Agustus yang lalu.
"Indonesia mendorong pemerintah Myanmar dapat segera memulihkan stabilitas keamanan di Rakhine State dan Indonesia juga meminta kepada semua pihak untuk melakukan maksimum self restraint dan tidak menggunakan kekerasan," ujar Retno di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (31/08).
Ia berharap pemerintah Myanmar dapat memberikan perlindungan kepada semua orang yang berada di negara bagian Rakhine.
"Termasuk komunitas Islam dan aktivitas kemanusiaan juga dapat diberikan agar krisis kemanusiaan tidak menjadi memburuk," imbuhnya.
Pasca serangan yang dillakukan oleh gerakan Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) ke pos polisi dan militer dan menyebabkan korban jiwa, Retno menegaskan diplomasi Indonesia aktif bekerja untuk melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait dengan suatu pesan 'agar situasi tidak memburuk'.
"Kita lakukan komunikasi dengan pemerintah Myanmar. Saya telah melakukan komunikasi dengan National Security Advisor dan Menteri Luar Negeri Bangladesh karena sekali lagi, hubungan baik Myanmar dan Bangladesh akan memberikan kontribusi yang besar dalam menangani situasi di Rakhine."
ARSA terlibat bentrokan dengan militer Myanmar di negara bagian Rakhine dalam beberapa hari terkahir dengan korban meninggal lebih dari 100 orang.

Sumber gambar, Reuters
Bangun rumah sakit
Retno juga menjelaskan Indoensia akan segera merealisasikan pembangunan rumah sakit di Mrauk U, Rakhine.
Saat ini, Indonesia sudah mendapat izin, termasuk soal rancang bangun rumah sakit.
"Mudah-mudahan mulai Oktober kita mulai lakukan pembangunan rumah sakit Indonesia di Rakhine State," ujarnya.
Lebih jauh ia menjelaskan, dalam merealisasikan pembangunan rumah sakit ini pihaknya terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan otoritas Myanmar, baik otoritas pusat maupun otoritas di Rakhine untuk segera merealisasikan rumah sakit tersebut.
"Semua perizinan sudah diperoleh, rancang bangun sudah done dan pihak yang akan mengerjakan juga sudah ada. Kita melibatkan sepenuhnya perusahaan dan masyarakat setempat. Karena dengan melibatkan perusahaan atau masyarakat setempat maka kita dapat menggerakan perekonomian di Rakhine State," jelas Retno.

Sumber gambar, Reuters
Bantuan senilai Rp 26 miliar
Pada saat yang sama, Kementerian Luar Negeri meluncurkan program Humanitarian Assistance for Sustainable Community (HASCO) untuk Myanmar.
HASCO, yang diprakarsai oleh Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) bertujuan untuk memberikan bantuan bagi rakyat Myanmar di bidang peningkatan kapasitas, pengiriman tenaga ahli, keberlangsungan hidup dan pemulihan.
"Satu hal yang akan menjadi highlight bantuan kerja sama Indonesia dengan Myamar, selain apa yang dilakukan dengan AKIM yang akan signifikan memberi kontribusi adalah rencana pembangunan rumah sakit di Rakhine State."
Bantuan yang diberikan merupakan model bantuan internasional yang sejalan dengan rekomendasi Advisory Commission on Rakhine State yang dipimpin Kofi Annan.

Sumber gambar, Kementerian Luar Negeri
"Bantuan kemanusiaan ini kami harapkan akan berkelanjutan, inklusif dan dapat memberikan pemberdayaan kepada masyrakat setempat"
Ketua Pelaksana AKIM, Ali Yusuf, mengatakan pihaknya siap menggelontorkan bantuan senilai US$2 juta, sekitar Rp 26,2 miliar untuk membantu krisis kemanusiaan di Rakhine.
"Total US$2 juta USD untuk dua tahun. Sudah mulai jalan, pertengahan 2017 kita bantu perbaikan jalan, shelter dan penyediaan makanam. Dalam waktu dekat kita akan melakukan aktivitas bantuan pendidikan," kata dia.
Sampai saat ini, Indonesia sudah memberikan bantuan kepada komunitas Muslim dan Buddha di Rakhine, antara lain empat buah sekolah, 10 kontainer berisi makanan dan pakaian yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada Desember 2016 dan dua buah sekolah di Sittwe yang sudah diresmikan pada Januari lalu.










