Larangan enam caleg Hong Kong memicu protes

Ratusan warga Hong Kong menggelar pawai aksi unjuk rasa menentang 'sensor politik' menjelang pemilihan Badan Legislatif.

Enam calon dilarang ikut dalam pemilihan pada September mendatang karena tidak bisa membuktikan bahwa mereka tidak lagi mendukung kemerdekaan Hong Kong.

Tiga dari calon yang dilarang itu bergabung dalam aksi unjuk rasa di kantor Ketua Eksekutif Hong Kong, yang dihadang oleh polisi.

Pemerintah Beijing menganggap wilayah bekas koloni Inggris itu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Cina.

Jimmy Sham -Ketua Barisan Hak Asasi Sipil, yang menggalang pawai- mengatakan masalah utama yang diangkat para pengunjuk rasa adalah kemandirian badan peradilan dan prinsip netralisir pegawai negeri.

Pengadilan, menurut Sham, yang seharusnya memutuskan siapa saja yang tidak boleh mengikuti pemilihan umum, bukan kantor urusan pemilihan umum.

Unjuk rasa ini berlangsung tiga hari setelah pengadilan tidak menjatuhkan hukuman penjara kepada tiga mahasiswa yang memimpin unjuk rasa besar-besaran tahun 2014 lalu.

Joshua Wong -yang menjadi 'wajah' dari unjuk rasa- diganjar hukuman komunitas selama 80 jam dan Nathan Law selama 120 jam.

Sedangkan Alex Chow mendapat hukuman penjara tiga minggu namun dengan masa percobaan selama setahun.

Aksi yang mereka pimpin meminta Beijing agar mengizinkan pemilihan Ketua Eksekutif Hong Kong secara bebas namun mereka sama sekali tidak berhasil mendapatkan konsensi untuk reformasi politik.