Thailand melakukan pemungutan suara untuk memilih undang-undang baru
Sumber gambar, Reuters
Warga Thailand memberikan suara dalam sebuah referendum untuk konstitusi baru yang ditulis oleh komite yang ditunjuk militer.
Militer membuang konstitusi lama saat mereka berkuasa pada 2014, setelah beberapa bulan terjadi ketidakstabilitan politik dan kekerasan sporadis.
Jika disetujui, maka konstitusi yang baru tersebut akan menjadi langkah besar dalam upaya kembali ke demokrasi.
Namun penentangnya menyebut pemungutan suara tidak adil karena ada pembatasan kampanye.
- <link type="page"><caption> Menulis 'ya' di Facebook, ibu aktivis Thailand diadili</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/08/160801_dunia_thailand_ibu.shtml" platform="highweb"/></link>
- <link type="page"><caption> Pegiat Thailand didakwa atas penerbitan laporan 'penyiksaan militer'</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/07/160726_dunia_thailand_pegiat_didakwa.shtml" platform="highweb"/></link>
Undang-undang Referendum yang akan mengatur proses referendum akan memproses hukum "siapapun yang menyebar teks, foto atau gambar yang tidak konsisten dengan kenyataan".
Kelompok hak asasi manusia menyatakan bahwa undang-undang baru tersebut "membatasi ekspresi dan akses informasi terhadap rancangan undang-undang tersebut".
Pelanggar terancam hukuman penjara maksimum 10 tahun di penjara. Puluhan orang sudah dituntut terkait referendum.
Kelompok pemantau pemilu independen sudah meminta akreditasi untuk mengawasi pemungutan suara, tapi akses belum diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum.
