Upaya kudeta Turki: penahanan merupakan "puncak gunung es"

Sumber gambar, BBC
Wakil Perdana Menteri Turki menggambarkan infiltrasi terhadap institusi negara oleh kelompok yang dituduh oleh pemerintah sebagai pelaku kudeta gagal Jumat pekan lalu sebagai "puncak dari gunung es".
Wakil PM Turki Nurettin Canikli mengatakan kepada BBC bahwa jumlah orang yang ditahan dapat bertambah.
Setidaknya 60.000 pegawai negara telah ditahan atau diberhentikan sementara sebagai upaya dari 'pembersihan' yang mendapatkan kritik internasional.
Tetapi Canikli mengkritik sekutu Turki yang "hanya setengah hati" mengecam "pembuat kudeta".
- <link type="page"><caption> Dampak kudeta di Turki, 15.000 orang ditahan atau diskors</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/07/160719_dunia_turki_pembersihan" platform="highweb"/></link>
- <link type="page"><caption> Uni Eropa: Tindakan pembersihan Turki 'tidak dapat diterima'</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/07/160722_dunia_unieropa_kritik_turki" platform="highweb"/></link>
- <link type="page"><caption> Akademisi Turki dilarang ke luar negeri</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/07/160720_dunia_turki_akademisi.shtml" platform="highweb"/></link>
Pemerintah menuduh mereka yang loyal terhadap ulama Fethullah Gulen yang sekarang tinggal di AS, mendalangi kudeta. Gulen telah membantah tuduhan terlibat dalam kudeta itu.
"Selama 40 tahun organisasi teror ini telah menyusup lebih jauh ke pelosok negara - kementerian, seluruh institusi dan sektor swasta," jelas Canikli.
"Tidak hanya kehakiman, pengadilan, polisi, militer. Termasuk juga pendidikan. Dan faktanya, pendidikan merupakan bidang yang mereka masuki dengan baik, " jelas dia.
Sebelumnya, media Turki melaporkan<link type="page"><caption> sebanyak 15.300 guru telah dipecat</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/07/160720_dunia_turki_tambah_ditahan.shtml" platform="highweb"/></link>. Tidak kurang dari 1.577 dekan diminta untuk mengundurkan diri. Selain itu, 8.777 staf kementerian dalam negeri diberhentikan dan 1.500 pegawai kementerian keuangan dipecat.

Sumber gambar, EPA
Para Rabu lalu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengumumkan keadaan darurat untuk tiga buulan kedepan menyusul upaya kudeta yang terjadi.
Keadaan darurat itu mengijinkan presiden dan kabinetnya untuk menyusun undang-undang baru dan untuk membatasi atau menghentikan sementara pelaksaanan hak asasi dan kebebasan, tanoa harus melalui parlemen.
Langkah itu mengundang kritik dari para pemimpin negara di Prancis dan Jerman, dan juga pejabat tinggu di Uni Eropa. Turki telah mengajukan untuk bergabung dengan blok itu, tetapi pembicaraan mengenai keanggotaannya berjalan lambat.
Canikli menyatakan kebijakan pascakudeta hanya menargetkan mereka yang telah "100%" diidentifikasi.
Dia menggambarkan kelompok "teroris" yang berada dibalik kudeta sebagai ancaman terbesar bagi Turki dibandingkan dengan militan yang menyebut diri Negara Islam ISIS ataupun kelompok militan Kurdi, PKK.
Anggota kelompok ini, kata dia, "praktis otaknya telah dipindahkan".
"Mereka telah dihipnotis. Mereka seperti robot. Setiap orang dari mereka berpotensi mengancam. Mereka dapat melakukan sejumlah serangan, termasuk bom bunuh diri."
Kritik terhadap Erdogan dituduh mengkonsolidasikan kekuasaan dalam skala besar yang tidak terprediksi sejak pemilu pertama Turki yang berlangsung secara demokratis pada 1946 dan menggunakan status keadaan darurat untuk meningkatkan kekuasaannya sebagai presiden.









