Kasus 1MDB 'tak langsung berimplikasi politik' di Malaysia

Sumber gambar, AP
Upaya hukum di sejumlah negara untuk menyelidiki dugaan penyelewengan dana badan investasi negara Malaysia, 1MDB, kemungkinan besar baru mempunyai implikasi politik jika PM Najib Razak didakwa.
Pendapat itu disampaikan oleh Dr Wong Chin Huat dari lembaga pemikir Penang Institute, Malaysia.
Dikatakannya penyelidikan skandal 1MDB di luar Malaysia, termasuk di Amerika Serikat dan Singapura, baru akan mempunyai implikasi hukum jika Perdana Menteri Najib Razak didakwa secara langsung.
"Akan tetapi menjangkau persoalan hukum, apa yang berlaku di luar negeri ini memberi implikasi politik kepada Malaysia karena lebih banyak orang mengetahui bahwa skandal ini semakin susah untuk ditutup."
"Tetapi faktor yang paling besar adalah prospek perkembangan selanjutnya. Maksudnya adalah perdana menteri sendiri akan didakwa," kata Dr Wong dalam wawancara dengan wartawan BBC Indonesia, Rohmatin Bonasir.
- <link type="page"><caption> PM Malaysia Najib Razak kembali dituntut mundur</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/07/160721_dunia_malaysia_najib" platform="highweb"/></link>
- <link type="page"><caption> </caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/07/160721_dunia_malaysia_najib" platform="highweb"/></link><link type="page"><caption> Malaysia akan kooperatif soal penyelidikan 1MDB</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/07/160721_dunia_malaysia_kooperatif_1mdb" platform="highweb"/></link>
- <link type="page"><caption> Skandal 1MDB soroti pendanaan politik di Malaysia</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/03/160329_dunia_malaysia_dana_politik" platform="highweb"/></link>
Jika Najib sampai didakwa, lanjutnya, hal itu akan mengikis dukungannya di UMNO, partai terbesar dalam koalisi Barisan Nasional yang memerintah.
"Dan itu juga memberikan peluang kepada partai pembangkang (oposisi) bersama para pengkritiknya di dalam partai untuk menggulingkannya."
Reaksi Najib
Penyelidikan yang digelar di Amerika Serikat tak sampai menyebut nama Najib Razak, tetapi dokumen pengadilan hanya menyebut 'pejabat Malaysia nomor satu'. Najib adalah dewan penasihat 1MDB yang didirikannya setelah resmi menjabat sebagai perdana menteri pada 2009.
Dalam pernyataan pertama sejak Amerika Serikat menggelar penyelidikan dan berusaha menyita aset senilai lebih US$1 miliar atau sekitar Rp13 triliun sebagai bagian dari penyelidikan 1MDB, Perdana Menteri Najib Razak berjanji akan bekerja sama secara penuh. Aset tersebut diduga dibeli dengan dana dari 1MDB.
"Biarkanlah proses ini berjalan, tetapi saya ingin mengatakan tegas-tegas bahwa kami serius dalam urusan tata kelola pemerintahan yang baik," kata Najib kepada para wartawan pada Kamis (21/09).

Sumber gambar, Reuters
Najib secara konsisten juga menepis tudingan-tudingan yang diarahkan kepadanya.
Bagaimanapun, menurut Dr Wong Chin Huat, skandal 1MDB akan sulit diredam di dalam negeri Malaysia dengan adanya penyelidikan di Amerika Serikat yang berupaya menyita aset US$1 miliar.
Alasannya, penyitaan dalam jumlah besar tersebut akan mempengaruhi ekonomi Malaysia dan juga berdampak pada kepercayaan investor asing di Malaysia.
Menyusul penyelidikan di Amerika Serikat itu, tuntutan agar PM Najib mundur kembali disuarakan sejumlah kalangan, termasuk mantan PM Mahathir Mohamad.









