Pasca Brexit: Persaingan memanas berebut kursi PM Inggris

Menteri Dalam Negeri Theresa May dan mantan Walikota London Boris Johnson akan bersaing ketat untuk memimpin Partai Konservatif dan menggantikan David Cameron sebagai Perdana Menteri Inggris.
Kedua calon kuat ini akan mendeklarasikan pencalonannya, mengumpulkan sebanyak mungkin dukungan dan berupaya menyatukan kembali Partai Konservatif setelah referendum menghasilkan keputusan hengkangnya Inggris dari Uni Eropa.
Mantan menteri pertahanan Liam Fox juga berusaha ikut bersaing dalam pertarungan itu, juga Menteri Tenaga Kerja Stephen Crabb.
- <link type="page"><caption> Uni Eropa peringatkan Inggris soal pergerakan manusia</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/06/160629_dunia_unieropa_inggris" platform="highweb"/></link>
- <link type="page"><caption> Pemimpin Uni Eropa akan bertemu tanpa Cameron setelah Brexit</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/06/160629_dunia_unieropa_brexit" platform="highweb"/></link>
- <link type="page"><caption> Bagaimana nasib 16.000 warga Timor Leste yang bekerja di Inggris?</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/06/160629_dunia_brexit_timor_leste" platform="highweb"/></link>
Siapa pemenang dalam pemilihan Ketua Partai Konservatif pada 9 September ini otomatis akan menggantikan posisi David Cameron sebagai Perdana Menteri Inggris.

Sumber gambar, Getty
Cameron, yang menjadi ketua Partai Konservatif selama 10 tahun lalu dan menjadi Perdana Menteri sejak Mei 2010, menyatakan mundur dari jabatannya setelah hasil referendum mengharuskan Inggris keluar dari Uni Eropa.
Dia mengatakan Inggris membutuhkan pemimpin yang segar untuk melakukan negosiasi dengan Uni Eropa.
Janji menyatukan Inggris
Kepastian siapa yang mengikuti pemilihan Ketua Partai Konservatif akan diketahui saat penutupan pendaftaran calon pada Kamis (30/06), walaupun Johnson dan Fox akan mengumumkan kepastian pencalonannya dalam serangkaian pidato di London.
May, yang menjabat Menteri Dalam Negeri sejak 2010, mengatakan kepada surat kabar Times bahwa dirinya memilih kemampuan untuk "menyatukan Inggris" yang sekarang terpecah menyusul hasil referendum.

"Setelah referendum pekan lalu, negara kita membutuhkan kekuatan, kepemimpinan yang mampu mengarahkan kita melalui periode ketidakpastian ekonomi dan politik, serta menegosiasikan persyaratan terbaik setelah kita meninggalkan Uni Eropa," katanya.
Berbeda dengan Boris Johnson, yang mengkampanyekan pemisahan Inggris dari Uni Eropa, May mendukung agar Inggris tetap bersama blok tersebut, walaupun dia tidak gencar menunjukkan sikapnya tersebut.
Sebaliknya, Johnson terang-terangan menunjukkan sikapnya mendukung opsi keluar dari Uni Eropa yang disebutnya akan menguntungkan Inggris.
Menurutnya, pilihan keluar dari blok tersebut akan membuat Inggris "lebih percaya diri kepada diri kita sendiri dan nilai-nilai negara kita."









