Perbaiki transparansi, Panama bentuk panel internasional

Pemerintah Panama membentuk panel internasional dengan tujuan memperbaiki transparansi pada industri keuangannya.

Langkah itu ditempuh menyusul bocornya jutaan dokumen dari firma hukum Mossack Fonseca yang menunjukkan bantuan perusahaan itu terhadap sejumlah klien demi menghindari pajak dan sanksi.

Presiden Panama, Juan Carlos Varela, mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan negara-negara lain guna mengungkap kejahatan keuangan yang dilakukan orang-orang kaya dan berkuasa.

“Pemerintah Panama, melalui Kementerian Luar Negeri kami, akan membentuk komisi independen berisi pakar domestik dan internasional,” ujarnya dalam pidato yang disiarkan televisi nasional.

Panel itu, menurut Varela, bakal menyusun langkah praktis dan tindakan untuk memperkuat transparansi sistem keuangan dan sistem hukum.

Beberapa koresponden mengatakan Varela tampak berkeinginan kuat melawan ‘serangan media’ asing yang menurutnya memberikan cap dan stigma pada dirinya setelah kebocoran data Mossack Fonseca.

Mossack Fonseca sendiri mengatakan mereka adalah korban peretasan.

Bahkan, kata mitra Mossack Fonseca, Ramon Fonseca, kebocoran itu terjadi melalui peretasan terhadap server-server komputer mereka di luar negeri.

Kini, Mossack Fonseca mengajukan keluhan pada kejaksaan agung Panama. Firma itu menuding media yang memberitakan kebocoran itu “tidak memiliki akses sah pada dokumen dan informasi yang diambil dari perusahaan kami” dan mengeksposenya di luar konteks.

Bocoran data Mossack Fonseca telah berimbas ke ranah politik di sejumlah negara.

Pada Selasa (05/04), Sigmundur Gunnlaugsson mundur dari jabatannya sebagai perdana menteri Islandia setelah bocoran data Mossack Fonseca menunjukkan dia memiliki perusahaan di negara bebas pajak dengan istrinya namun tidak mengumumkannya ke publik saat menjadi anggota parlemen.