Aung San Suu Kyi menjadi menteri dalam kabinet baru Myanmar

Nama pejuang pro demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi, masuk ke dalam daftar 18 tokoh yang akan menduduki posisi kabinet baru pimpinan presiden terpilih Htin Kyaw.

Partai pimpinan Aung San Suu Kyi, Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) memenangkan pemilu bersejarah di Myanmar pada bulan November lalu.

Daftar tersebut hanya mencantumkan nama-nama orang saja, dan tidak menyebutkan posisi apa yang nantinya akan dijabat.

Namun wartawan BBC Jonah Fisher di Yangon mengatakan Suu Kyi akan memimpin urusan luar negeri, energi, pendidikan dan menjadi menteri di kantor presiden.

Ia menambahkan, tidak ada perempuan lain kecuali Suu Kyi yang ditunjuk masuk kabinet tersebut.

'Kemenangan Suu Kyi'

Konstitusi Myanmar, disusun oleh penguasa militer, mencegah Aung San Suu Kyi menjadi presiden karena dua putranya memiliki paspor Inggris.

Presiden terpilih Htin Kyaw merupakan sekutu dekat Suu Kyi, dan Suu Kyi sebelumnya mengatakan bahwa bagaimanapun dirinya akan berada "di atas presiden," mengontrol pemerintahan melalui presiden yang ditunjuknya.

Wartawan kami mengatakan pengumuman kabinet ini muncul sebagai sebuah kejutan. Setelah dilarang menjadi presiden, banyak yang beranggapan bahwa Suu Kyi akan mengontrol pemerintahan baru Myanmar dari luar kabinet, tambahnya.

Lima belas nama dalam daftar itu dipilih oleh Suu Kyi, seorang peraih Nobel dan mantan tahanan politik, dan tiga orang lainnya diputuskan oleh pimpinan angkatan bersenjata.

Parlemen diharapkan melakukan pemungutan suara dalam waktu seminggu untuk mengukuhkan jabatan-jabatan dalam kabinet.

Setelah pemilu pekan lalu, Htin Kyaw mengatakan pengangkatannya merupakan "kemenangan bagi Aung San Suu Kyi."

Partai NLD memiliki mayoritas besar di kedua majelis parlemen, meskipun militer menduduki 25% dari kursi parlemen, sehingga calon itu didukung oleh semua tapi dijamin untuk menang.

Meskipun masih ada waktu beberapa minggu untuk bernegosiasi sebelum pemungutan suara dilakukan di parlemen, NLD tidak dapat membujuk militer untuk menghapus atau menangguhkan klausul yang mencegah Suu Kyi dari jabatan dalam kabinet.