Menepis agenda pemilihan presiden, Suriah dikecam

Negara-negara Barat mengecam upaya-upaya pemerintah Suriah untuk menetapkan batas agenda pembicaraan damai yang dimulai pada Senin (14/03).

Menteri Luar Negeri Suriah Walid Muallem, pada Sabtu (12/03) mengesampingkan diskusi apa pun tentang pemilihan presiden.

Menteri Luar Negeri AS John Kerry menanggapinya dengan menuding Damaskus "mencoba untuk mengganggu proses" perdamaian.

Pembicaraan yang dipimpin oleh PBB ini merupakan intervensi diplomatik serius pertama sejak Rusia memulai serangan udara pada bulan September tahun lalu.

Pada pertemuan Jenewa, para diplomat berharap untuk membangun perdamaian berlandaskan gencatan senjata yang rapuh dan parsial, yang telah mengurangi tingkat kekerasan di Suriah sejak mulai diberlakukan pada akhir Februari, catat wartawan BBC Bethany Bell.

Tetapi harapan tentang perundingan ini ternyata rendah, tambah Bethany Bell.

Kerry terlebih dahulu telah bertemu dengan para menteri luar negeri dari Perancis, Jerman dan Inggris pada hari Minggu (13/3).

Perhentian permusuhan telah disepakati oleh sebagian besar pihak dalam konflik yang dimulai akhir bulan lalu. Ini tidak termasuk dengan kelompok yang menamakan diri Negara Islam (ISIS) dan cabang al-Qaida di Suriah.

Tujuan dari gencatan senjata parsial dan sementara ini adalah untuk memungkinkan para pihak yang berseteru dan para pendukung asing mengajukan upaya terbaru untuk mengakhiri konflik yang sudah berlangsung selama lima tahun.

Namun pertikaian diplomatik terbaru dimulai ketika Muallem mengatakan bahwa pembicaraan apa pun tentang pemilihan presiden baru, di luar agenda. "Ini adalah hak eksklusif dari rakyat Suriah,'' katanya.

Kelompok payung oposisi utama Suriah, Komisi Perundingan Tinggi (HNC), mengatakan prasyarat-prasyarat ini bisa menghambat pembicaraan bahkan sebelum perundingan itu dimulai.

Pada hari Minggu (13/3) Menlu John Kerry mengatakan, Muallem "jelas berusaha mengganggu proses," dan menambahkan bahwa para sekutu Suriah, yaitu Rusia dan Iran, sudah menegaskan "harus ada transisi politik dan bahwa kita harus menyelanggarakan pemilihan presiden pada pada waktu yang ditentukan."

Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Marc Ayrault mengatakan "provokasi" Suriah merupakan "pertanda buruk dan tidak mencerminkan semangat gencatan senjata".

Pada hari Minggu (13/03) HNC mengatakan akan mendorong pembentukan pemerintah sementara yang di dalamnya Presiden Bashar al-Assad dan jajarannya saat ini tidak akan memiliki peran apapun.

Perundingan tidak langsung di Jenewa ini dimediasi oleh PBB. Utusan khusus PBB untuk Suriah Staffan de Mistura mengatakan ia ingin pemilihan presiden diadakan 18 bulan ke depan.