Inggris jawab petisi pelarangan Donald Trump

Pemerintah Inggris telah mengeluarkan respons atas petisi warga yang menuntut Kementerian Dalam Negeri melarang Donald Trump masuk ke Inggris.

Dalam surat elektronik yang dikirim ke semua peneken petisi, pemerintah mengatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri bisa melarang masuknya warga yang bukan berasal dari Area Ekonomi Eropa, jika diyakini kehadiran yang bersangkutan malah membuat suasana tidak kondusif.

Pelarangan juga bisa diterapkan jika kehadiran seseorang atau sekelompok orang dinilai mengganggu kepentingan publik atau bertentangan dengan nilai-nilai dasar negara.

Tapi kebijakan pelarangan semacam ini akan diambil secara sangat berhati-hati dan setiap keputusan pelarangan semacam ini akan selalu didasarkan pada bukti-bukti yang sangat kuat.

Disebutkan pula bahwa Perdana Menteri David Cameron tidak setuju dengan pernyataan Trump yang <link type="page"><caption> mengusulkan pelarangan orang-orang Islam masuk ke Amerika Serikat.</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/12/151208_dunia_amerika_trump_muslim.shtml" platform="highweb"/></link>

Menteri Dalam Negeri, Theresa May, juga berpandangan bahwa pernyataan Trump keliru.

Pernyataan Trump, salah satu bakal calon presiden Amerika dari kubu Republik, <link type="page"><caption> dikecam berbagai kalangan</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/12/151209_dunia_pentagon.shtml" platform="highweb"/></link> dan mendorong munculnya <link type="page"><caption> petisi di Inggris yang meminta agar pemerintah melarang masuknya Trump</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/12/151209_dunia_trump_inggris.shtml" platform="highweb"/></link>.

Hingga Rabu (30/12) pagi petisi sudah mendapatkan lebih dari 565.000 tanda tangan.

Parlemen akan mempertimbangkan untuk membahas semua petisi yang didukung oleh lebih dari 100.000 tanda tangan.