Tony Abbott resmi menjadi PM Australia
Tony Abbott resmi disumpah menjadi Perdana Menteri Australia, beberapa hari setelah koalisi Liberal-Nasional berhasil mengakhiri enam tahun pemerintahan Partai Buruh.
Abbott, 55, mengambil sumpah di Gedung Pemerintah di Canberra di depan Gubernur Jenderal Quentin Bryce.
Koalisi konservatifnya memenangkan secara mayoritas di majelis rendah dalam <link type="page"><caption> pemilihan 7 September lalu</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2013/09/130907_australia_election.shtml" platform="highweb"/></link>.
Menjelang upacara pelantikannya, Abbott mengatakan pemerintahnya akan langsung bekerja.
"Hari ini bukan hanya hari seremonial, ini adalah hari aksi," katanya.
"Segera setelah saya kembali ke Gedung Parlemen dari upacara pelantikan ini, saya akan menginstruksikan Departemen Perdana Menteri dan Kabinet untuk mempersiapkan undang-undang untuk pencabutan pajak karbon."
Pencabutan pajak karbon adalah salah satu janji dalam kampanye Abbott untuk meningkatkan perekonomian Australia.
Tidak mengontrol Senat
Abbott mengumumkan nama 19 orang anggota baru di kabinetnya pada Senin (16/09) lalu yang menimbulkan perdebatan karena hanya terdapat satu orang perempuan, Menteri Luar Negeri Julie Bishop.
Namun, Abbott mengatakan bahwa kabinetnya adalah "salah satu kementerian yang paling berpengalaman sepanjang sejarah."
Para menteri baru ini akan dilantik kemudian.
Selain pencabutan pajak karbon, Abbott mengatakan pemerintahnya akan membuat neraca anggaran kembali ke surplus dan <link type="page"><caption> memulangkan seluruh perahu berisi para pencari suaka</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2013/09/130916_australia_indonesia_imigran_perahu.shtml" platform="highweb"/></link> dari seluruh Asia melalui perairan <link type="page"><caption> Indonesia</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2013/09/130907_australia_pemilu.shtml" platform="highweb"/></link>.
Tetapi dengan adanya beberapa suara yang masih dihitung, koalisi ini tampaknya tidak akan sepenuhnya mengontrol Senat.
Hal ini yang berarti mereka harus berjuang untuk meloloskan undang-undang yang bersifat penting ini.
Sementara Partai Buruh sedang dalam proses memilih pemimpin baru, dengan kedua mantan wakil perdana menteri Anthony Albanese dan Bill Shorten berlomba-lomba untuk menggantikan Kevin Rudd, yang mengundurkan diri.
